Lembaga Negara dan Ibu Kota Negara

Reporter: Rian Febri Pamungkas |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Senin , 25 Nov 2024 - 22:26

Rian Febri Pamungkas-Foto: Istimewa-

Kedua lembaga ini pun diamanatkan untuk tetap berkantor di ibu kota negara yang baru, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, dan BPK, juga diwajibkan untuk berlokasi di ibu kota negara baru sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945.

Penting untuk dicatat bahwa pemindahan ibu kota ini bukan hanya mencakup perpindahan fisik lembaga-lembaga negara, tetapi juga membutuhkan penyediaan infrastruktur yang sangat besar dan canggih.

Ini termasuk pembangunan fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional lembaga-lembaga negara, penyediaan tempat tinggal yang layak bagi anggota DPR dan pejabat negara, serta infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, pengamanan, dan transportasi.

Dampaknya juga mencakup pengelolaan aset yang ada di Jakarta, seperti bangunan-bangunan milik negara, serta cadangan devisa dan logistik penting yang disimpan di lembaga-lembaga negara, termasuk Bank Indonesia.

Mengingat kompleksitas dari rencana pemindahan ibu kota ini, sangat penting bagi para pengambil kebijakan untuk mengedepankan perencanaan yang sangat matang dan terstruktur.

Ini mencakup tidak hanya aspek anggaran yang memadai, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang memperhitungkan proyeksi kebutuhan infrastruktur, potensi dampak sosial dan ekonomi, serta pengelolaan risiko.

Strategi yang komprehensif, yang mencakup rencana cadangan (plan B), sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran seluruh proses pemindahan.

Selain itu, setiap tahapan pemindahan harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, mengingat ketergantungan seluruh sistem pemerintahan pada kestabilan dan efisiensi operasional lembaga-lembaga negara.

Dengan demikian, meskipun pemindahan ibu kota negara merupakan langkah besar dan ambisius, hal ini harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan tanpa terburu-buru.

lembaga negara dan ibu kota negara                            koranlinggaupos.id - pemindahan ibu kota negara dari jakarta ke nusantara merupakan sebuah langkah transformasional yang jauh melampaui sekedar pengesahan undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara (ikn) beserta revisinya dalam uu no 21 tahun 2023, atau penyelesaian rancangan undang-undang daerah khusus jakarta.
lebih dari itu, proses ini mencakup serangkaian langkah strategis yang memengaruhi berbagai aspek pembangunan, baik yang bersifat fisik, sosial, ekonomi, maupun politik. pemindahan ini juga membawa implikasi yang sangat luas dalam hal pengelolaan investasi, baik dari sektor domestik maupun asing, serta tata kelola pemerintahan yang lebih terdistribusi dan merata. 
perpindahan ibu kota ini adalah sebuah langkah yang sangat kompleks dan berdampak sistemik, mengingat bahwa berbagai lembaga negara yang kedudukannya diatur oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (uud nri 1945) akan turut terpengaruh oleh perubahan ini. 
secara eksplisit, ada sepuluh lembaga negara utama yang memiliki kewenangan yang tercantum dalam uud, yaitu presiden dan wakil presiden, majelis permusyawaratan rakyat (mpr), dewan perwakilan rakyat (dpr), dewan perwakilan daerah (dpd), mahkamah agung (ma), mahkamah konstitusi (mk), komisi yudisial (ky), badan pemeriksa keuangan (bpk), bank indonesia, dan komisi pemilihan umum (kpu). 
baca juga:kementerian bumn laporkan pendapatan negara dari deviden bumn tercapai 100 persen akan meningkat 2025 
baca juga:indonesia salah satu negara dengan beban tbc tertinggi di dunia, ikut kembangkan vaksin tb baru 
setiap lembaga ini memiliki mandat yang mengharuskan mereka untuk berkedudukan di ibu kota negara.
walaupun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur kedudukan kepresidenan di ibu kota negara baru, secara implisit dapat dipastikan bahwa presiden dan wakil presiden akan berlokasi di sana, mengingat kedudukan mereka yang merupakan simbol eksekutif negara.
dampak dari pemindahan ibu kota ini, selain memengaruhi lembaga eksekutif, juga akan membawa konsekuensi signifikan terhadap lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga yudikatif. 
sebagai contoh, pasal 23g uud nri 1945 secara jelas mengatur bahwa badan pemeriksa keuangan (bpk) harus berkedudukan di ibu kota negara, sementara uu no 17/2014 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (uu md3) mengamanatkan agar mpr dan dpr menjalankan seluruh fungsi pemerintahan mereka secara penuh di ibu kota negara.
baca juga:kuliner lubuk linggau: es dawet ayu khas banjarnegara dari daun pandan asli
baca juga:lagi! presiden prabowo lantik 18 pejabat negara, dari anggota kpu hingga den
bahkan, bagi anggota dpr, ketentuan lebih lanjut menyebutkan bahwa mereka harus berdomisili di ibu kota negara untuk memfasilitasi efektivitas kerja dan pengawasan terhadap pemerintahan. 
selain itu, peraturan yang lebih spesifik juga mencakup lembaga peradilan tertinggi, seperti mahkamah agung dan mahkamah konstitusi, yang kedudukan mereka diatur dalam uu no 14/1985 tentang mahkamah agung dan uu no 24/2003 tentang mahkamah konstitusi.
kedua lembaga ini pun diamanatkan untuk tetap berkantor di ibu kota negara yang baru, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
bank indonesia, sebagai bank sentral negara, dan bpk, juga diwajibkan untuk berlokasi di ibu kota negara baru sesuai dengan ketentuan dalam uud nri 1945.
baca juga:kembalikan denda negara, hukuman tambahan 2 bulan penjara tak perlu dijalani
baca juga:6 pasukan elite mayoritas muslim di negara, ini daftar negaranya
penting untuk dicatat bahwa pemindahan ibu kota ini bukan hanya mencakup perpindahan fisik lembaga-lembaga negara, tetapi juga membutuhkan penyediaan infrastruktur yang sangat besar dan canggih.
ini termasuk pembangunan fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional lembaga-lembaga negara, penyediaan tempat tinggal yang layak bagi anggota dpr dan pejabat negara, serta infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, pengamanan, dan transportasi. 
dampaknya juga mencakup pengelolaan aset yang ada di jakarta, seperti bangunan-bangunan milik negara, serta cadangan devisa dan logistik penting yang disimpan di lembaga-lembaga negara, termasuk bank indonesia.
mengingat kompleksitas dari rencana pemindahan ibu kota ini, sangat penting bagi para pengambil kebijakan untuk mengedepankan perencanaan yang sangat matang dan terstruktur.
baca juga:ada 9 negara ternyata belajar bahasa indonesia juga, ini daftar nama negaranya
baca juga:15 pemimpin negara hadir acara pelantikan prabowo-gibran, ini nama-namanya
ini mencakup tidak hanya aspek anggaran yang memadai, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang memperhitungkan proyeksi kebutuhan infrastruktur, potensi dampak sosial dan ekonomi, serta pengelolaan risiko.
strategi yang komprehensif, yang mencakup rencana cadangan (plan b), sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran seluruh proses pemindahan. 
selain itu, setiap tahapan pemindahan harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, mengingat ketergantungan seluruh sistem pemerintahan pada kestabilan dan efisiensi operasional lembaga-lembaga negara. 
dengan demikian, meskipun pemindahan ibu kota negara merupakan langkah besar dan ambisius, hal ini harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan tanpa terburu-buru.
baca juga:34 negara bakal mengikut pelantikan presiden prabowo, ini daftar negaranya
baca juga:2 istri calon walikota lubuklinggau ajukan cuti luar tanggungan negara 
kebijakan ini harus dipandu oleh prinsip kehati-hatian dan kesiapan di setiap aspek pelaksanaannya, dari peraturan dan anggaran hingga implementasi infrastruktur, agar tujuan jangka panjang yang diinginkan dapat tercapai dengan sukses dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan