Kurikulum Merdeka Bakal Dihapuskan? Pengamat Pendidikan Lubuk Linggau Angkat Bicara
Dr. Rusmana Dewi, M.Pd – Pengamat Pendidikan Kota Lubuk Linggau. -Foto: Dokumen-Linggau Pos
Banyak pakar-pakar pendidikan, baik dari golongan akademisi, anggota DPR RI Komisi X, dan tenaga pendidik mengharapkan ada perubahan.
Alasannya, kurikulum merdeka sangat memberatkan, menyibukkan para pendidik dalam administrasi sehingga mengajar tidak menjadi prioritas dan pembelajaran tidak tercapai.
BACA JUGA:TK Aisyah Lubuk Linggau Terapkan Kurikulum Merdeka dan Berikan Siswa Les Tambahan
BACA JUGA:SDN 57 Lubuk Linggau: Perkembangan Kurikulum dan Harapan untuk Fasilitas yang Lebih Baik
"Berkaitan dengan rumor yang berkembang dan tuntutan guru dan masyarakat, mereka berharap agar kurikulum kembali pada kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. Tentu pernyataan-pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, yang sangat paham aplikasi kurikulum adalah pelaku-pelaku pendidikan yang berhadapan langsung dengan anak didik," jelasnya.
Sejauh ini menurutnya, Kurikulum Merdeka belum berjalan maksimal.
Sejak berlaku tahun 2022, Kurikulum Merdeka masih mencari penyesuaian dengan kata lain masih banyak permasalahan dalam implementasinya.
"Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam maksimalnya Kurikulum Merdeka ini diantaranya, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Hal ini menjadi salah satu menghambat penerapan Kurikulum Merdeka," ungkapnya.
BACA JUGA:SMA Yadika Lubuk Linggau Sambut Positif Penerapan Kurikulum Merdeka
BACA JUGA:SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau Sukses Selaraskan Kurikulum dengan Dunia Industri
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 30 persen sekolah di Indonesia, terutama yang berada di daerah pedesaan dan terpencil, masih kekurangan fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital.
Hal ini tentu dapat menghambat penerapan Kurikulum Merdeka yang memerlukan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar.
"Sekolah yang tidak memiliki akses internet yang baik atau perangkat keras yang cukup, jelas akan kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran yang berbasis teknologi. Dengan demikian, ketimpangan infrastruktur ini mempersulit kesetaraan dalam kualitas pendidikan antar wilayah," tegasnya.
Kendala selanjutnya adalah kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
BACA JUGA:SDN 67 Lubuk Linggau Sambut Kurikulum Merdeka dengan Mengenalkan Siswa Kepada Permainan Tradisional