Pemkab Musi Rawas Adakan Sosialisasi PPID dan Standar Pelayanan Informasi Publik

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Kamis , 05 Dec 2024 - 23:01

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Drs Supardiono (tengah) membuka sosialisasi Peran PPID dan standar pelayanan informasi publik di lingkungan Pemkab Mura, di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten Mura, Kamis 5 Desember 2025 -Foto : Diskominfo Kabupaten Mura-

Hal-hal tersebut di atas menjadi landasan bagi setiap badan publik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.

Tidak dapat dipungkiri lagi tegasnya, dengan keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi tersebut.

“PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Saya harapkan sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik dan diaplikasikan nantinya.

Sehingga ilmu yang didapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi untuk menunjang pembangunan daerah," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Mura, Adi Irawan melalui Kabid Kompublik, Sepri Nugroho mengatakan PPID merupakan lembaga yang pejabta yang diberi wewenang mengelolah, menyusun dan menginformasikan informasi atau data yang ada dibadan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Djelaskan Sepri sapaanya, dengan adanya pejabat PPID ini dapat meningkatkan tugas dan fungsi dari PPID yang ada di Kabupaten Mura, baik itu PPID utama maupun PPID pembantu.

Serta memberikan pemahaman terkait dengan standar pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik, sehingah nanti di masing-masing dengan pubklik itu memahami tentang apa-apa informasi yang sipatnya terbuka, berkala, serta merta dan tersedia setiap saat.

pemkab musi rawas adakan sosialisasi ppid  dan standar pelayanan informasi publik                            musi rawas, koranlinggaupos.id – pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas (mura) melalui dinas komunikasi dan informasi  (diskominfo) mengadakan sosialisasi peran pejabat pengelola informasi publik (ppid) dan standar pelayanan informasi publik di lingkungan pemkab mura. 
kegiatan dilaksanakan di ruang bina praja setda kabupaten mura, kamis 5 desember 2025 yang dibuka langsung oleh staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, drs supardiono.
sosialisasi dihadiri oleh perwakilan ppid opd dan pihak kecamatan dilingkungan pemkab mura serta perwakilan pejabat dari rs  dr sobirin. dalam kesempatan itu, diskominfo kabupaten mura mengundang narasumber dari ketua komisi informasi provinsi sumatera selatan (sumsel),  a.kori kunci.
staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, supardiono mengatakan informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan  merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. 
baca juga:pemkab musi rawas mantapkan persiapan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024
baca juga:wujudkan kepemimpinan inspiratif, pemkab musi rawas gelar bimtek peningkatan kompetensi kepala sekolah smp 
peserta sosialisasi peran ppid dan standar pelayanan informasi publik di lingkungan pemkab mura yang hadir -foto : diskominfo kabupaten mura-
“hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik," jelas supardiono saat membuka sosialisasi. 
menurutnya, salah satu tugas pejabat ppid adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. dengan adanya pejabat pengelola informasi serta dokumentasi, diharapkan implementasi undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif, dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. 
"dalam melaksanakan informasi, kita harus mempedomani enam asas, yakni  transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti,  akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
lalu lanjutnya, informasi tersebut harus kondisional atau sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. serta partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
baca juga:peringati hut korpri ke-53, pemkab musi rawas adakan jalan santai dan senam bersama
baca juga:pemkab musi rawas resmikan kampung reforma agraria
selain itu kesamaan hak atau tidak diskriminatif, yakni dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
hal-hal tersebut di atas menjadi landasan bagi setiap badan publik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. 
tidak dapat dipungkiri lagi tegasnya, dengan keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.  dalam pelaksanaannya, ppid diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi tersebut. 
“ppid diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. saya harapkan sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik dan diaplikasikan nantinya.
baca juga:bangga, 2 pegawai pemkab musi rawas juara kompetisi konstruksi tingkat nasional
baca juga:pemkab musi rawas peringati hari pahlawan 2024, ‘ teladani pahlawanmu cintai negerimu’ 
sehingga ilmu yang didapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi untuk menunjang pembangunan daerah," tegasnya.
sementara itu kepala dinas kominfo mura, adi irawan melalui kabid kompublik, sepri nugroho mengatakan ppid merupakan lembaga yang pejabta yang diberi wewenang mengelolah, menyusun dan menginformasikan informasi atau data yang ada dibadan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
djelaskan sepri sapaanya, dengan adanya pejabat ppid ini dapat meningkatkan tugas dan fungsi dari ppid yang ada di kabupaten mura, baik itu ppid utama maupun ppid pembantu.
serta memberikan pemahaman terkait dengan standar pelayanan informasi  publik dalam rangka keterbukaan informasi publik, sehingah nanti di masing-masing dengan pubklik itu memahami tentang apa-apa informasi yang sipatnya terbuka, berkala, serta merta dan tersedia setiap saat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 6 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan