Jelang Tahun 2025, Desakan Tinjau Ulang PPDB Sistem Zonasi

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 05 Dec 2024 - 23:21

Drs. H. Riza Fahlepi, MM - Analis Fungsional Utama Bidang Pendidikan Provinsi Sumsel. -Foto: Dokumen-SIT Izzuddin

Sementara untuk mata pelajaran yang tidak penting dapat dipelajari secara mandiri terstruktur sehingga tak terlalu menyita waktu KBM.

Selain itu, imbuhnya, penting juga memberikan substansi kurikulum tentang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam prosi waktu yang lebih banyak,karena akan menjadi basis keilmuan global secara internasional.

Disamping itu, untuk muatan kurikulum tentang Pendidikan Keagamaan, Budi Pekerti, Pendidikan Moral atau pembangunan akhlaqul karimah bagi peserta didik sebagai pelajaran wajib melalui kegiatan tatap muka langsung.

Selain itu, untuk penyusunan sumber-sumber atau bahan-bahan belajar yang terstandar sangat diperlukan untuk memastikan tersampaikannya substansi kurikulum yang relatif standar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Imdonesia.

Dalam pemberitaan sebelumnya Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menghapus sistem PPDB jalur zonasi, menjawab permintaan itu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan sistem PPDB zonasi saat ini masih dikaji secara mendalam yang melibatkan berbagai pihak.

jelang tahun 2025, desakan tinjau ulang ppdb sistem zonasi                            koranlinggaupos.id-sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) perlu ditinjau ulang.
terutama dari jalur zonasi.
kenapa demikian? 
hal ini disampaikan analis fungsional utama bidang pendidikan provinsi sumatera selatan, drs riza pahlevi, mm dalam pernyataannya di sumateraekspres.id yang dikutip koranlinggaupos.id, kamis 5 desember 2024.
baca juga:ppdb 2024, berikut jadwal dan syarat daftar masuk sman 1 lubuklinggau jalur zonasi 
baca juga:ppdb sistem jalur zonasi bakal ada rasa ketidakadilan, ketua mkks lubuklinggau ungkap fakta
riza pahlevi berpendapat, harusnya pemerintah pusat tidak perlu mencampuri secara detail sistem ppdb setiap daerah, maka ppdb sebaiknya diserahkan kepada otonomi pendidikan, bahkan jika mau diatur tidak perlu diotonomikan lagi, tapi kembalikan ke pusat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
ia juga meminta, pemerintah harus penuhi 8 standar pendidikan sehingga tidak ada yang gontok-gontokan  soal zonasi, mutasi, afirmasi, prestasi yang disinyalir banyak pemalsuan dokumen dalam setiap kali ppdb. 
selain tentang ppdb, riza fahlepi juga mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum merdeka hendaknya diminimaliskan.
menurut riza fahlepi, struktur kurikulum yang terlalu padat akan menjadi beban yang sangat berat bagi pelajar.
baca juga:ada 20 sma swasta terbaik di indonesia untuk ppdb 2025, bisa dijadikan referensi
baca juga:penerimaan ppdb di tk azzuhdi lubuklinggau, disambut antusias orang tua murid
akibatnya, mereka kurang mampu mengembangkan bakat dan minatnya karena terbatasnya waktu kegiatan belajar mengajar (kbm) . 
saran riza, kurikulum mata pelajaran yang dipelajari hendaknya adalah mata pelajaran yang benar-benar menjadi prasyarat studi lebih lanjut.
sementara untuk mata pelajaran yang tidak penting dapat dipelajari secara mandiri terstruktur sehingga tak terlalu menyita waktu kbm.
selain itu, imbuhnya, penting juga memberikan substansi kurikulum tentang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam prosi waktu yang lebih banyak,karena akan menjadi basis keilmuan global secara internasional. 
baca juga:akhir tahun pelajaran2023/2024, sd al ilmu lubuklinggau kembali membuka ppdb 
baca juga:paud hi dan tk flamboyan membuka pendaftaran ppdb tahun ajaran 2024\2025
disamping itu, untuk muatan kurikulum tentang pendidikan keagamaan, budi pekerti, pendidikan moral atau pembangunan akhlaqul karimah bagi peserta didik sebagai pelajaran wajib melalui kegiatan tatap muka langsung.
selain itu, untuk penyusunan sumber-sumber atau bahan-bahan belajar yang terstandar sangat diperlukan untuk memastikan tersampaikannya substansi kurikulum yang relatif standar di seluruh wilayah negara kesatuan republik imdonesia.
dalam pemberitaan sebelumnya wakil presiden, gibran rakabuming raka meminta menteri pendidikan dasar dan menengah abdul mu’ti menghapus sistem ppdb jalur zonasi, menjawab permintaan itu wakil menteri pendidikan dasar dan menengah atip latipulhayat menyatakan sistem ppdb zonasi saat ini masih dikaji secara mendalam yang melibatkan berbagai pihak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 6 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan