Terima Penghargaan Kualitas Tinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kemenkumham Terus Cegah Maladministrasi

Reporter: Dhaka |

Editor: Dhaka |

Jumat , 15 Dec 2023 - 11:39

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM, Hantor Situmorang terima penghargaan dari Ombudsman RI dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik--Tangkapan Layar

Mahfud pun meminta kepada seluruh K/L, Pemda provinsi, hingga pemerintahan kota/kabupaten untuk mematuhi atau mengikuti apa yang menjadi saran dari Ombudsman RI.

“Sejatinya negara yang bijaksana adalah negara yang pemerintahannya patuh kepada lembaga penegakan hukum seperti Ombudsman RI,” ujarnya, Kamis 14 Desember 2023.

Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan publik.

Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan.

Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan. (*)

terima penghargaan kualitas tinggi penyelenggaraan pelayanan publik, kemenkumham terus cegah maladministrasi                            jakarta, koranlinggaupos.id - di penghujung tahun 2023, sekali lagi kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) menorehkan prestasi membanggakan.
kali ini penghargaan diraih dari ombudsman ri dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.
penghargaan ini diterima oleh hantor situmorang, kepala biro humas, hukum dan kerja sama yang mewakili kementerian hukum dan ham.
kemenkumham memperolehan kategori b (kualitas tinggi) dengan nilai 83,81, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni 79,91.
baca juga:warga binaan lapas narkotika kelas iia muara beliti hadiri undangan natal 2023 secara nasional
mendapat penilaian peringkat 10 pada lingkup kementerian.
ketua ombudsman, mokhammad najih menyampaikan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik telah dilaksanakan sejak 10 tahun lalu, tepatnya pada 2013.
pada acara penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023 ini dilaksanakan di hotel aryaduta jakarta.
selama kurun waktu dilakukannya penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini dimulai pada juni sampai oktober 2023.
baca juga:agenda anies kampanye ke lubuklinggau ada perubahan, ikuti kuliah kebangsaan bersama capres 2024
adapun penilaian dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan kemenkumham yang meliputi unit pelayanan di ditjen ki pada direktorat merek dan indikasi geografis, ditjen ahu pada direktorat perdata, ditjen imigrasi pada kantor imigrasi kelas i khusus jakarta selatan dan ditjen pas pada lapas kelas i cipinang.
saat memberikan sambutan, menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan, mahfud md mengatakan bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari program prioritas reformasi kelembagaan birokrasi untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di kementerian/lembaga (k/l) di pusat maupun daerah.
penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman ri yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.
baca juga:1.559 anak nikah usia dini, terbanyak di musi rawas
mahfud pun meminta kepada seluruh k/l, pemda provinsi, hingga pemerintahan kota/kabupaten untuk mematuhi atau mengikuti apa yang menjadi saran dari ombudsman ri.
“sejatinya negara yang bijaksana adalah negara yang pemerintahannya patuh kepada lembaga penegakan hukum seperti ombudsman ri,” ujarnya, kamis 14 desember 2023.
dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009, peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012, dan peraturan presiden nomor 76 tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan publik.
baca juga:siapa calon ketua pwi sumsel periode 2024-2029 yang terkuat? baru 4 kandidat
adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan.
ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 7 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan