Banyak Informasi Keliru Terkait Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Begini Penjelasan Samsat

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 02 Jan 2025 - 21:26

Wajib pajak sedang menunggu giliran untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Lubuk Linggau, Kamis 2 Januari 2025-Foto : Dok Pribadi-

Untuk itu diharapkan warga Kota Lubuk Linggau yang memiliki kendaraan plat kendaraanya atau nomor polisi (Nopol) seri luar daerah Kota Lubuk Linggau diharapkan mutasi ke kota Lubuk Linggau.

Tujuannya agar bagi hasil pajaknya masuk ke kas daerah sehingga bisa mendukung kepentingan pembangunan Kota Lubuk Linggau.

"Kalau warga Kota Lubuk Linggau membeli kendaraan plat Jakarta dan tidak dimutasi ke Kota Lubuk Linggau maka pajaknya dibayar masuk ke kas daerah Jakarta. Sebaiknya masuk ke daerah kita masing-masing. BBNKB II gratis," jelasnya

BACA JUGA:Selamat Tinggal Calo! Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Indomaret, Begini Syarat dan Caranya

Disamping itu pajak progresif juga dihapuskan. BBNKB II merupakan pajak balik nama untuk kendaraan bekas. Sedangkan pajak progresif merupakan persentase pajak kendaraan bermotor ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya.

"Memiliki kendaraan lebih dari satu pajaknya beda. Kalau selama ini pajak progresif 2 persen, sekarang pajak progresif dihapuskan," sebutnya.

Kemudian mengenai denda dan bunga, kalau selama ini satu bulan, satu hari dikenakan 25 persen. Sedangkan satu tahun 47 persen.

Bunga dan denda sekarang namanya sanksi administrasi sejak ada opsen perhari perbulan 1 persen, satu tahun 12 persen, 2 tahun 24 persen. Tahun ke-3 dan ke-4 tidak lagi dikenakan sanksi administrasi. "Nah itu yang harus dilihat masyarakat," jelasnya.

Dijelaskannya juga beredar informasi di masyarakat menyebutkan banyak item pajak kendaraan yang harus dibayar ketika membeli kendaraan pada tahun 2025 yakni opsen PKB, PKB, Opsen BBNKB, BBNKB dan BBNKB.

Sebenarnya opsen PKB dan PKB sama saja, tapi dirincikan opsen untuk bagi hasil daerah kabupaten/kota. Sedangkan PKB untuk provinsi agar masyarakat dapat melihat berapa bagi hasil untuk daerah dari pajak yang ia bayar.

"Dengan dibuat seperti itu masyarakat tahu yang mana masuk ke kas daerah kabupaten/kota dan yang mana bagian provinsi," paparnya.
Kantor Samsat Kota Lubuk Linggau buka dari hari Senin hingga Sabtu. (yasin)

banyak informasi keliru terkait kenaikan pajak kendaraan bermotor begini penjelasan samsat                            koranlinggaupos.id - samsat kota lubuk linggau meluruskan informasi yang keliru di masyarakat mengenai kenaikan pajak kendaraan bermotor (pkb).
sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat mulai tahun 2025 pkb naik 66 persen.
kasi penetapan pembukuan dan  pelaporan, silviana s.sip menjelaskan, kenakan pkb hanya 10 persen. sedangkan 66 persen adalah bagi hasil pkb dengan pemerintah daerah setempat seperti di kota lubuk linggau ini bagi hasil dengan pemerintah kota lubuk linggau dan pemerintah provinsi (pemprov sumsel).
"informasi yang beredar di masyarakat yang menyebutkan pajak kendaraan bermotor naik 66 persen itu salah. yang benar 66 persen  itu bagi hasil bukan kenaikan pkb. memang ada kenaikan tapi tidak 66 persen hanya 10 persen," katanya kepada koranlinggaupos.id, kamis 2 januari 2025.
baca juga:biaya pajak kendaraan dan penerbitan stnk berlaku 2025 per 5 januari, ganti baru ini ketentunannya
baca juga:program pemutihan pajak kendaraan di wilayah ini gratis bea balik nama kendaraan, catat tanggalnya!
dijelaskannya bagi hasil opsen pkb tahun sebelumnya hanya 30 persen, untuk pemerintah provinsi (pemprov) 70 persen. mulai tahun 2025 untuk provinsi hanya 33 persen.
"jauhkan dari 30 persen menjadi 66 persen untuk pemerintah kota. ketika masyarakat bayar pajak bagi hasilnya langsung masuk ke kas daerah kota lubuk linggau," jelasnya.
ditambahkannya, sehingga dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu bisa digunakan untuk pembangunan daerah. baik untuk pembangunan fisik, sarana olahraga, sekolah dan sebagainya.
dan pembayaran bagi hasil pkb dan bbnkb riil time misalnya satu hari rp 600 juta bagai hasil langsung masuk kas daerah.kenaikan pkb pada tahun 2025 yang mulai berlaku tanggal 5 januari 2025 dan baru diterapkan 6 januari 2025.
baca juga:bayar pajak kendaraan bermotor apakah bisa digantikan pakai sim?
baca juga:siap-siap, lima daerah ini mengejar penunggak pajak kendaraan, cek adakah daerahmu?
ketentuan tersebut berlaku di seluruh indonesia berdasarkan undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (uu hkpd).
berdasarkan uu hkpd ada pajak yang dihapuskan yakni ada bbnkb ii (bea balik nama kendaraan bermotor) dan pajak progresif. "ada kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah kalau selama ini ada bbnkb ii sekarang tidak ada lagi," sebutnya.
untuk itu diharapkan warga kota lubuk linggau yang memiliki kendaraan plat kendaraanya atau nomor polisi (nopol) seri luar daerah kota lubuk linggau diharapkan mutasi ke kota lubuk linggau.
tujuannya agar bagi hasil pajaknya masuk ke kas daerah sehingga bisa mendukung kepentingan pembangunan kota lubuk linggau. "kalau warga kota lubuk linggau membeli kendaraan plat jakarta  dan tidak dimutasi ke kota lubuk linggau maka pajaknya dibayar masuk ke kas daerah jakarta.  sebaiknya masuk ke daerah kita masing-masing. bbnkb ii gratis," jelasnya
baca juga:tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan, korlantas polri tempuh pendekatan door-to-door
baca juga:selamat tinggal calo! bayar pajak kendaraan bisa di indomaret, begini syarat dan caranya  disamping itu pajak progresif juga dihapuskan. bbnkb ii merupakan pajak balik nama untuk kendaraan bekas. sedangkan pajak progresif merupakan persentase pajak kendaraan bermotor ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. "memiliki kendaraan lebih dari satu pajaknya beda. kalau selama ini pajak progresif 2 persen, sekarang pajak progresif dihapuskan," sebutnya. kemudian mengenai denda dan bunga, kalau selama ini satu bulan, satu hari dikenakan 25 persen. sedangkan satu tahun 47 persen. bunga dan denda sekarang namanya sanksi administrasi sejak ada opsen perhari perbulan 1 persen, satu tahun 12 persen, 2 tahun 24 persen. tahun ke-3 dan ke-4 tidak lagi dikenakan sanksi administrasi. "nah itu yang harus dilihat masyarakat," jelasnya. dijelaskannya juga beredar informasi di masyarakat menyebutkan banyak item pajak kendaraan yang harus dibayar ketika membeli kendaraan pada tahun 2025 yakni opsen pkb, pkb, opsen bbnkb, bbnkb dan bbnkb. sebenarnya opsen pkb dan pkb sama saja, tapi dirincikan opsen untuk bagi hasil daerah kabupaten/kota. sedangkan pkb untuk provinsi agar masyarakat dapat melihat berapa bagi hasil untuk daerah dari pajak yang ia bayar.   "dengan dibuat seperti itu masyarakat tahu yang mana masuk ke kas daerah kabupaten/kota dan yang mana bagian provinsi," paparnya.kantor samsat kota lubuk linggau buka dari hari senin hingga sabtu. (yasin)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 3 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan