Boleh Atau Tidak Petugas Dishub Menilang Mobil Pribadi? Ini Penjelasannya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 08 Jan 2025 - 12:33

Boleh Atau Tidak Petugas Dishub Menilang Mobil Pribadi? Ini Penjelasannya-Tangkap Layar -

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 37 Tahun 2018, petugas Dishub memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran terkait angkutan umum, seperti:

1. Kendaraan yang tidak dapat menunjukkan bukti dan tanda lulus uji kendaraan yang sah.

2. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan kendaraan yang diizinkan.

4. Pelanggaran terkait perizinan angkutan.

5. Pelanggaran terhadap peruntukan kendaraan.

Namun, seperti yang dijelaskan, untuk kendaraan pribadi, Dishub tidak bisa secara langsung melakukan penindakan, karena tugas tersebut sepenuhnya menjadi wewenang petugas kepolisian lalu lintas.

Tugas dan Fungsi Dishub

Mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa tugas utama yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub), antara lain:

1. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas.

3. Pengawasan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor.

4. Perizinan angkutan umum.

boleh atau tidak petugas dishub menilang mobil pribadi? ini penjelasannya                            koranlinggaupos.id- di jalan raya, kita sering melihat petugas dishub yang bertugas mengatur lalu lintas, terutama dalam hal angkutan jalan.
namun, beberapa waktu lalu, sempat beredar video viral yang menunjukkan petugas dishub menyetop kendaraan pribadi.
yang mengejutkan, pengendara tersebut justru tancap gas dan bahkan membawa petugas dishub di kap mesin mobilnya.
situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah petugas dishub memang memiliki kewenangan untuk menilang mobil pribadi?
baca juga:alat uji kir milik dishub mura sudah diperbaiki, catat ini tanggal operasionalnya 
menurut jusri pulubuhu, seorang praktisi road safety dan pendiri jakarta defensive driving consulting (jddc), petugas dishub sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menyetop kendaraan pribadi.
hal ini karena wewenang mereka terbatas pada angkutan umum, baik itu angkutan orang maupun barang.
"jika ada pertanyaan apakah mobil pribadi boleh dihentikan oleh dishub, jawabannya tidak.
karena domainnya (kendaraan pribadi) ada di polisi lalu lintas," ujar pulubuhu beberapa waktu lalu.
baca juga:peralatan uji kir dishub kota lubuk linggau masih dalam proses perawatan
meskipun petugas dishub dapat memeriksa kendaraan, pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi harus dilakukan dengan pendampingan dari pihak kepolisian.
ini sesuai dengan peraturan menteri perhubungan no. pm 37 tahun 2018, yang mengatur bahwa penyidik pns di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berasal dari dishub, dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
namun, pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi merupakan kewenangan petugas kepolisian.
peraturan yang mengatur kewenangan dishub
baca juga:3 terminal masih beroperasi dishub musi rawas siapkan raperda pengendalian lalu lintas
menurut peraturan menteri perhubungan no. pm 37 tahun 2018, petugas dishub memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran terkait angkutan umum, seperti:
1. kendaraan yang tidak dapat menunjukkan bukti dan tanda lulus uji kendaraan yang sah.
2. kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan kendaraan yang diizinkan.
4. pelanggaran terkait perizinan angkutan.
baca juga:angkutan batubara langgar perwal, dishub lubuklinggau: tolong polisi untuk menindak tegas
5. pelanggaran terhadap peruntukan kendaraan.
namun, seperti yang dijelaskan, untuk kendaraan pribadi, dishub tidak bisa secara langsung melakukan penindakan, karena tugas tersebut sepenuhnya menjadi wewenang petugas kepolisian lalu lintas.
tugas dan fungsi dishub
mengacu pada pasal 9 undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat beberapa tugas utama yang menjadi kewenangan dinas perhubungan (dishub), antara lain:
1. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan.
baca juga:dishub kota lubuklinggau pastikan petugas parkir mereka gunakan atribut lengkap
2. manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. pengawasan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor.
4. perizinan angkutan umum.
5. pengembangan sistem informasi dan komunikasi terkait sarana dan prasarana lalu lintas.
tugas dishub juga mencakup penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan angkutan umum, persyaratan teknis kendaraan, dan perizinan angkutan.
baca juga:3 terminal masih beroperasi dishub musi rawas siapkan raperda pengendalian lalu lintas
berdasarkan peraturan pemerintah no. 80 tahun 2012, pasal 9 mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas kepolisian dan pns di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
pemeriksaan ini meliputi ruang lingkup seperti tanda bukti lulus uji kendaraan, fisik kendaraan bermotor, daya angkut, serta izin penyelenggaraan angkutan.
secara umum, petugas dinas perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk menyetop atau menilang kendaraan pribadi.
baca juga:alat uji kir milik dishub mura sudah diperbaiki, catat ini tanggal operasionalnya 
tugas mereka lebih difokuskan pada pengawasan angkutan umum, baik untuk penumpang maupun barang.
pemeriksaan dan penindakan terhadap kendaraan pribadi harus dilakukan oleh petugas kepolisian, terutama terkait pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 1 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan