Kepala Disnakertrans Kena OTT, Serikat Buruh Desak APH Selidiki Kasus UMSP 2025 yang Diduga Cacat Hukum

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 22:32

Sujud syukur dilakukan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Sumsel atas ditangkapnya Kepala Disnakertrans Deliar Maezoeki -Foto : Dok. Sumateraekspres.id-

kepala disnakertrans kena ott, serikat buruh desak aph selidiki kasus umsp 2025 yang diduga cacat hukum                            sumsel, koranlinggaupos.id  - ditangkapnya kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) deliar maezoeki alias dm oleh kejaksanaan negeri palembang bukan jadi duka bagi para buruh.
justru sebaliknya.
ditangkapnya dm dalam operasi tangkap tangan (ott)  itu  disambut rasa syukur oleh serikat buruh.
ketua pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan spsi sumsel cecep wahyudin  mengungkapkan perasaan yang campur aduk setelah mendengar kabar ditangkapnya kepala disnakertrans tersebut.
ia mengaku tidak terlalu terkejut dan merasa bersyukur dan bahkan sujud syukur atas adanya ott tersebut.
baca juga:pj gubernur siapkan plt pengganti kadisnakertran yang diduga terjaring ott
baca juga:pj gubernur sumsel elen setiadi benarkan ott di disnakertrans, kadisnakertrans deliar rizqon terlibat                                                                                      
dari kacamata cecep masa jabatan dm sebagai kadisnakertrans penuh dengan kebijakan-kebijakan yang lebih banyak berpihak pada pengusaha ketimbang melindungi hak-hak buruh yang ada diwilayah kerjanya.
kata cecep, bawah kepemimpinan dm disnakertrans banyak menguntungkan pengusaha dan perusahaan, sementara para buruh sering kali dirugikan dalam kebijakan ketenagakerjaan.
dikutip dari sumateraekspres.id, cecep menjelaskan contoh konkret yang disorot adalah penetapan upah minimum sektoral provinsi (umsp) tahun 2025  yang menurutnya tidak mencerminkan keputusan dewan pengupahan provinsi sumatera selatan.
ia pun heran, umsp yang ditetapkan malah tidak sesuai dengan hasil rapat dewan pengupahan, bahkan ada indikasi pertemuan yang melibatkan kadisnakertrans, apindo, dan pj gubernur sumsel berlangsung tanpa melibatkan unsur serikat pekerja di wilayah ini.
baca juga:ott kadisnakertrans sumsel: kejari palembang geledah tiga rumah dan amankan empat orang
baca juga:kepala disnakertrans kena ott kejari, elen setiadi: segera siapkan pelaksana tugas
ia juga menduga adanya kongkalikong yang terjadi antara pihak pemerintah dan pengusaha, sehingga ia khawatir ini merupakan bagian dari praktik yang sama seperti ott   dimana kebijakan-kebijakan itu lebih menguntungkan pengusaha dibanding pekerja.
maka cecep mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terhadap semua kebijakan yang diterapkan oleh dm selama menjabat di opd.
terututama terkait umsp sumsel 2025 yang menurutnya penuh dengan kejanggalan.
cecep juga menyesalkan informasi yang beredar mengenai dugaan pelanggaran terkait kesehatan dan keselamatan kerja (k3) yang terjadi di perusahaan-perusahaan di sumsel, ia menyayangkan bila masalah k3 bisa diselesaikan hanya dengan uang, padahal ini berkaitan langsung dengan nyawa para pekerja yang harusnya dilindungi.
baca juga:hak tidak diberikan perusahaan, segera lapor ke disnakertrans mura
baca juga:disnaker kota lubuk linggau tunggu ketetapan ump dari pemprov sumsel 
saat ini, kata cecep, pihak serikat pekerja sudah mencatat berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan ketenagakerjaan di sumatera selatan, salah satunya adalah kasus yang hampir lima tahun lalu.
 dimana meskipun ada bukti jelas, penyelesaian kasus tersebut tampaknya terhambat karena adanya permainan dari pihak-pihak tertentu maka ia meminta agar pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini, sampai ke akar-akarnya sehingga hak-hak buruh dan pekerja di sumsel bisa terjamin dengan baik.
ia juga berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil, dan semoga kasus umsp 2025 yang cacat hukum dapat segera diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwajib.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 12 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan