Mendagri Ngamuk! Tenaga Honorer Didaftarkan Tidak? Konfirmasi Tidak Siap-siap Saja

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 14 Jan 2025 - 14:39

Mendagri Ngamuk! Tenaga Honorer Didaftarkan Tidak? Konfirmasi Tidak Siap-siap Saja-Tangkap Layar -

Beberapa daerah, seperti Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bangka, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Soppeng, telah memastikan bahwa tenaga honorer mereka akan mengikuti seleksi PPPK Tahap 2.

Ini menunjukkan bahwa ada kepala daerah yang serius menangani masalah tenaga honorer dengan mengikuti kebijakan yang berlaku.

Teguran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi sinyal bagi kepala daerah untuk segera menyelesaikan masalah status tenaga honorer dan memastikan mereka mendaftar untuk mengikuti seleksi PPPK 2024.

Pemerintah pusat memberikan kesempatan emas bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN, namun jika hal ini tidak ditangani dengan baik, akan ada dampak jangka panjang yang merugikan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kepala daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam menyelesaikan masalah ini agar tenaga honorer dapat memperoleh hak yang sesuai dan tidak menimbulkan ketegangan di kemudian hari.

mendagri ngamuk! tenaga honorer didaftarkan tidak? konfirmasi tidak siap-siap saja                            koranlinggaupos.id–  mendagri tito karnavian memberikan peringatan keras kepada kepala daerah yang tidak mengambil tindakan tegas dalam mendaftarkan tenaga honorer mereka untuk mengikuti seleksi pppk.
dalam rapat yang baru-baru ini dilaksanakan, tito mengungkapkan adanya beberapa daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan pppk 2024 meski tenaga honorer mereka cukup banyak.
hal ini, menurutnya, menjadi sorotan serius karena berpotensi menambah masalah administratif di masa depan.
daerah yang tidak mengusulkan pppk
baca juga:mengabdi puluhan tahun hingga lansia, ratusan honorer akan ke kemenpan rb agar jadi pppk penuh waktu
beberapa pemerintah daerah yang tidak mengusulkan tenaga honorer untuk mengikuti seleksi pppk 2024 antara lain:
1. pemerintah provinsi papua dengan jumlah honorer 2.427 orang.
2. pemerintah provinsi papua barat dengan jumlah honorer 1.715 orang.
3. pemerintah kabupaten tapanuli utara dengan jumlah honorer 835 orang.
4. pemerintah kabupaten kapahiang dengan jumlah honorer 980 orang.
baca juga:guru honorer yang tidak lolos pppk jangan sedih, ada tambahan penghasilan rp2 juta
5. pemerintah kabupaten merauke dengan jumlah honorer 1.115 orang.
6. pemerintah kabupaten jayawijaya dengan jumlah honorer 2.470 orang.
tito menyebutkan bahwa kepala daerah di wilayah-wilayah tersebut seharusnya sudah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah status tenaga honorer mereka.
namun kenyataannya, beberapa daerah tidak mengajukan usulan yang diperlukan, yang semakin memperburuk situasi terkait dengan status kepegawaian di instansi pemerintahan.
baca juga:guru honorer yang tidak lolos pppk jangan sedih, ada tambahan penghasilan rp2 juta
dalam kesempatan tersebut, tito juga menegaskan pentingnya tanggung jawab moral kepala daerah dalam menangani masalah ini.
“honorernya sama sekali didaftarkan enggak, ngabarin juga enggak, nanti tanggung jawab moral nih, dan tanggung jawab didemo,” tegas tito.
jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat, para tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi asn atau pppk berpotensi melakukan protes atau demonstrasi, yang bisa berujung pada ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
tito juga menyoroti masalah keberlanjutan status tenaga honorer, yang berpotensi menjadi temuan pelanggaran.
baca juga:seluruh honorer pemkot lubuk linggau pasti jadi pppk, bkpsdm: segeralah daftar seleksi tahap 2
pemerintah pusat telah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat secara resmi menjadi asn melalui pppk, yang dianggap sebagai solusi ideal.
namun, jika kepala daerah tidak segera mendaftarkan tenaga honorer mereka untuk seleksi pppk, status mereka akan dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
selain itu, tito menyebutkan bahwa banyaknya tenaga honorer yang terus bertambah disebabkan oleh praktik politik yang melibatkan kepala daerah baru setelah pilkada.
setelah terpilih, kepala daerah baru sering kali merekrut tenaga honorer dari tim sukses mereka, yang memperburuk jumlah tenaga honorer tanpa perencanaan anggaran yang matang.
baca juga:mantap! inilah 3 keuntungan tenaga honorer jika diangkat menjadi pppk paruh waktu
hal ini, menurut tito, bisa menjadi "bom waktu" yang akan terus menumpuk, sehingga pemerintah pusat harus segera mengambil langkah untuk menghentikan rekrutmen honorer secara sembarangan.
“makanya harus stop, undang-undang asn menyetop rekrutmen tenaga honorer, maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, benahi saja yang sudah ada,” ujar tito.
tito menegaskan bahwa solusi untuk masalah ini adalah dengan menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru, sesuai dengan undang-undang asn yang sudah berlaku.
pemerintah daerah diharapkan untuk fokus pada penyelesaian status kepegawaian bagi tenaga honorer yang sudah ada, daripada menambah jumlahnya.
baca juga:3 kriteria honorer bakal diangkat jadi pppk paruh waktu jika gagal seleksi, siapa saja?
beberapa daerah, seperti pemerintah provinsi gorontalo, kabupaten bangka, kabupaten gowa, kabupaten sinjai, dan kabupaten soppeng, telah memastikan bahwa tenaga honorer mereka akan mengikuti seleksi pppk tahap 2.
ini menunjukkan bahwa ada kepala daerah yang serius menangani masalah tenaga honorer dengan mengikuti kebijakan yang berlaku.
teguran menteri dalam negeri tito karnavian menjadi sinyal bagi kepala daerah untuk segera menyelesaikan masalah status tenaga honorer dan memastikan mereka mendaftar untuk mengikuti seleksi pppk 2024.
pemerintah pusat memberikan kesempatan emas bagi tenaga honorer untuk menjadi asn, namun jika hal ini tidak ditangani dengan baik, akan ada dampak jangka panjang yang merugikan pemerintah daerah dan masyarakat.
baca juga:pppk paruh waktu jadi solusi penataan honorer, ternyata lumayan kisaran gajinya
kepala daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam menyelesaikan masalah ini agar tenaga honorer dapat memperoleh hak yang sesuai dan tidak menimbulkan ketegangan di kemudian hari.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 15 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan