Jika Pemilihan Kepala Daerah Dihandel DPRD, Bagaimana Nasib KPU/Bawaslu? Begini Analisa Kurniawan Eka Saputra

jika pemilihan kepala daerah dihandel dprd, bagaimana nasib kpu/bawaslu? begini analisa kurniawan eka saputra koranlinggaupos.id - pelaksanan pilkada serentak telah selesai digelar setelah kpu  menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada kamis 9 januari 2025 lalu. kecuali daerah yang bersengketa di mahkamah konstitusi (mk) dan yang melaksanakan pilkada ulang.  lalu apa tugas penyelenggara pemilu kpu dan bawaslu setelah selesai melaksanakan pilkada serentak untuk daerah yang tidak bersengketa diantaranya kabupaten musi rawas, kota lubuk linggau dan kabupaten musi rawas utara (muratara).  sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. masyarakat beranggapan setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada, penyelenggara dalam hal ini kpu dan bawaslu tidak ada pekerjaan.  baca juga:begini tanggapan pengamat politik dihapuskannya presidential threshold baca juga:begini tanggapan pengamat jika kepala daerah dipilih dprd menanggapi pertanyaan tersebut  peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk) yang juga pengamat polittik kurniawan eka saputra mengatakan tahapan pilkada serentak 2024 hampir berakhir dengan dilakukannya rapat pleno penetapan pemenang oleh kpu di sejiumlah daerah, sehingga tinggal menunggu proses perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) di mahkamah konstitusi (mk).  maka rangkaian tahapan pileg, pilpres dan pilkada serentak 2024 yang dimulai sejak 2023 pun telah usai secara nasional di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, setidaknya menyisakan agenda pilkada pada 2 daerah kota pangkal pinang dan kabupaten bangka yang dimenangkan oleh 'kotak kosong', sehingga akan di ulang pada 27 agustus 2025. "pasca pleno penetapan pemenang pilkada 2024, maka tahapan selanjutnya kewenangan pemda dan dprd sampai pelantikan paslon terpilih kelak," katanya kepada koranlinggaupos.id, selasa 14 januari 2024.   lalu apa program kegiatan penyelenggara pemilu  baik kpu dan bawaslu provinsi, kabupaten/kota? baca juga:wacana kpu dijadikan badan ad hoc begini tanggapan pengamat baca juga: jelang debat kedua calon wali kota lubuk linggau, pengamat : hasil debat penting untuk merebut suara pemilih kata eka, secara umum tentu akan melakukan evaluasi terhadap tahapan secara keseluruhan, namun dengan periodeisasi jabatan selama 5 tahun apakah cuma itu yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu permanen? beberapa pihak menginginkan kpu/bawaslu daerah menjadi lembaga adhoc, setidaknya sebagaimana disampaikan saleh daulay dari badan legislasi (baleg) dpr ri dan sekretaris fraksi partai gerindra dpr ri bambang haryadi.  wacana untuk menjadikan kelembagaan penyelenggara pemilu daerah sebagai badan adhoc sudah lama bergulir, banyak tulisan dan penelitian yang berfokus pada hal tersebut menginginkan kpu/bawaslu-d menjadi badan adhoc yang dibentuk hanya dalam tahapan pemilu/pilkada saja.  beberapa argumentasi yang menjadi latar belakang pertimbangan adalah terkait efisiensi dalam hal : baca juga:pengamat menilai rois semakin unggul begini analisanya baca juga:calon saling klaim unggul hasil survei, begini analisa pengamat politik pertama, anggaran negara. dimana jajaran kpu/bawaslu pada 57 provinsi dan 508 kabupaten/kota tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.  perpres 11/2016 dan perpres 4/2019 yang mengatur uang kehormatan bawaslu. dalam buku eka rahman 'kelembagaan penyelenggara pemilu daerah : adaptasi dan inovasi pasca kesentakan (2024;88) dibutuhkan dana 407 miliar per tahun untuk uang kehormatan kpu/kpud dan 298 miliar per tahun untuk bawaslu/bawaslu daerah (sebelum kenaikan 50% oleh jokowi di akhir 2024). dengan masa kerja tahapan 20 bulan, memang asumsi in-efisiensi anggaran memiliki dasar argumentasi. kedua, demikian halnya dengan in-efisiensi sdm komisoner dan sekretariat kpu yang terdiri dari asn, pppk dan honorer.  baca juga:64 mantan narapidana ikut pilkada serentak 2024 ini tanggapan pengamat baca juga:pengamat menilai klaim unggul 80 persen sulit dipercaya saat tahapan pemilu akan dimulai lagi pada pertengahan 2028, maka dalam rentang waktu tersebut 'penelantaran sdm' menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kelembagaan kpu/bawaslu dengan revisi uu 10/2016 tentang pilkada dan uu 7/2017 tentang pemilu, terutama terkait tentang kelembagaan penyelenggara. ketiga, bahwa pada awal pemerintahan presiden prabowo menyampaikan statemen untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada langsung, dengan salah satu opsi untuk mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah kepada dprd.  jika komitmen presiden ini direalisasikan, maka argumentasi melakukan evaluasi kelembagaan kpud/bawaslu-d semakin mendapat dasar argumentasi, karena secara otomatis 'kewenangan' kpud/bawaslu berkurang separuh (artinya, biasa jadi akan bekerja selama 1 tahun, dari 5 tahun masa jabatan. dengan beberapa argumentasi diatas, akan dilihat bagaimana policy pemerintah terkait kelembagaan kpu/bawaslu.  baca juga:truk logistik wajib sertifikasi halal, wajib tahu alasan pentingnya? pengamat pikirkan dulu baca juga:calon tunggal di pilkada musi rawas, pengamat : besar resikonya "apakah akan mempertahankan desain sebagaimana sekarang, atau akan melakukan evaluasi menjadikan kpud/bawaslu-d sebagai lembaga adhoc, melalui revisi uu pemilu sebagaimana wacana yang bergulir ?," paparnya.

Tag

• # kepala daerah dihandel dprd
• # analisa kurniawan eka saputra
• # nasib kpu/bawaslu
• # dihandel dprd
• # pemilihan kepala daerah
• # jika
• # kurniawan eka saputra

Share

• 
• 
• 
• 
•