PPPK Paruh Waktu Bisa Berakhir dengan 11 Alasan Ini, Kok Bisa?

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 15 Jan 2025 - 11:34

PPPK Paruh Waktu Bisa Berakhir dengan 11 Alasan Ini, Kok Bisa? -Tangkap Layar -

pppk paruh waktu bisa berakhir dengan 11 alasan ini, kok bisa?                             koranlinggaupos.id-  program pppk paruh waktu menjadi solusi bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai penuh waktu.
hal mengenai pppk paruh waktu  ini sesuai dengan pasal 66 uu nomor 20 tahun 2023 tentang  asn, yang mengatur penataan tenaga non-asn.
sebagai bagian dari kebijakan tersebut, menpan-rb rini widyantini telah mengeluarkan keputusan nomor 16 tahun 2024, yang mengatur beberapa alasan pemberhentian pppk paruh waktu.
berikut 11 alasan utama pemberhentian pppk paruh waktu, sebagaimana tertuang dalam diktum kedua puluh empat kepmenpanrb 16 tahun 2024:
baca juga:skema pppk paruh waktu jadi solusi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi 2024, segini kisaran gajinya
1. diangkat menjadi pppk penuh waktu atau cpns
seorang pppk paruh waktu yang diangkat menjadi pppk penuh waktu atau cpns secara otomatis kehilangan status lamanya.
kebijakan ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih status kepegawaian di instansi pemerintah.
2. mengundurkan diri secara sukarela
pppk paruh waktu yang mengajukan pengunduran diri secara tertulis akan diberhentikan dari jabatannya.
biasanya, pengunduran diri ini dilakukan karena alasan pribadi atau peluang karier di tempat lain.
baca juga:bkpsdm lubuk linggau spil gambaran gaji pppk paruh waktu, ternyata segini
3. meninggal dunia
apabila seorang pppk paruh waktu meninggal dunia, maka perjanjian kerjanya berakhir secara otomatis.
pemberhentian ini bersifat administratif sebagai konsekuensi hukum dari kondisi yang terjadi.
4. melakukan pelanggaran terhadap pancasila dan uud 1945
setiap pegawai pemerintah harus setia kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945.
jika terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan ideologi negara, maka pppk paruh waktu akan diberhentikan secara tidak hormat.
baca juga:pppk paruh waktu jadi solusi penataan honorer, ternyata lumayan kisaran gajinya
5. mencapai batas usia pensiun atau berakhirnya masa perjanjian kerja
kontrak pppk paruh waktu memiliki batas waktu tertentu.
apabila masa perjanjian kerja berakhir atau pegawai mencapai usia pensiun sesuai aturan jabatannya, maka pemberhentiannya dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
6. terkena dampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
jika pemerintah melakukan perampingan organisasi atau perubahan kebijakan yang mengakibatkan pengurangan pegawai, maka pppk paruh waktu yang terdampak dapat diberhentikan.
baca juga:tenang, semua honorer diberi peluang jadi pppk paruh waktu, ini syaratnya
7. tidak cakap jasmani atau rohani
seorang pegawai harus dalam kondisi fisik dan mental yang sehat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
jika kondisi jasmani atau rohani pppk paruh waktu tidak lagi mendukung, maka ia dapat diberhentikan berdasarkan hasil pemeriksaan medis resmi.
8. tidak memenuhi target kinerja
jika seorang pppk paruh waktu tidak mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka ia akan mendapatkan evaluasi berkala.
jika hasil evaluasi menunjukkan performa yang terus menurun, maka pemberhentiannya bisa dilakukan.
baca juga:pppk paruh waktu 2025, solusi atau jalan buntu bagi honorer?
9. melakukan pelanggaran disiplin berat
pelanggaran disiplin berat, seperti melanggar aturan instansi atau melakukan tindakan yang merugikan organisasi, dapat menjadi alasan pemberhentian pppk paruh waktu.
10. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
jika seorang pppk paruh waktu terbukti bersalah dalam kasus hukum dan dijatuhi hukuman penjara, maka ia akan diberhentikan dengan ketentuan berikut:
baca juga:pppk paruh waktu jadi solusi penataan honorer, ternyata lumayan kisaran gajinya
hukuman minimal 2 tahun akibat tindak pidana umum.
hukuman apa pun akibat tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan.
11. menjadi anggota atau pengurus partai politik
sebagai bagian dari asn, pppk paruh waktu wajib menjaga netralitas politik.
jika terbukti menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka pegawai yang bersangkutan akan langsung diberhentikan.
baca juga:soal gaji pppk paruh waktu dan pppk penuh waktu, begini penjelasan pemkot lubuk linggau
dalam diktum kedua puluh lima kepmenpanrb 16 tahun 2024, ditegaskan bahwa pppk paruh waktu yang mengajukan pindah instansi dianggap mengundurkan diri.
pppk paruh waktu adalah solusi bagi tenaga honorer untuk tetap bekerja dalam instansi pemerintah.
namun, terdapat berbagai aturan yang harus dipatuhi agar status kepegawaian tetap aman.
baca juga:pppk paruh waktu 2025, solusi atau jalan buntu bagi honorer?
jika seorang pegawai melanggar ketentuan dalam kepmenpanrb 16 tahun 2024, maka pemberhentiannya dapat dilakukan sesuai regulasi.
oleh karena itu, penting bagi seluruh pppk paruh waktu untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan memahami aturan yang berlaku.