Aturan Terbaru, Ketentuan Masa Kerja, Upah dan Mutasi PPPK Paruh Waktu

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 15 Jan 2025 - 22:43

Menteri PANRB Rini Widyantini-Foto: Dokumen-Kementerian PAN-RB

KORANLINGGAUPOS.ID - Akhirnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan aturan terbaru terkait penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu.

Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Dalam keputusan Menpan-RB No 16 Tahun 2025, mereka mengatur semua ketentuan tentang PPPK paruh waktu.

Dikutip dari surat keputusan tersebut diatur, pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional atau penata Layanan Operasional.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Selanjutnya untuk status kepegawaian PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN.

Untuk pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan.

Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah,

aturan terbaru, ketentuan masa kerja, upah  dan mutasi pppk paruh waktu                            koranlinggaupos.id - akhirnya kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi  (kemenpan rb) mengeluarkan aturan terbaru terkait penetapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
ketentuan tersebut diatur dalam keputusan menpan-rb nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu.
dalam keputusan menpan-rb no 16 tahun 2025, mereka mengatur semua ketentuan tentang pppk paruh waktu.
dikutip dari surat keputusan tersebut diatur, pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. 
baca juga: catat, hal ini membuat pppk paruh waktu diberhentikan atau otomatis mengundurkan diri
baca juga:hati-hati! bapak atau ibu pns dan pppk dihantui ancaman 10 alasan ini, auto jabatan hilang seketika
pengadaan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi asn tahun anggaran 2024.  
pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non asn yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non asn badan kepegawaian negara (bkn) dengan ketentuan telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 
selanjutnya untuk status kepegawaian pppk paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn. 
untuk pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan pejabat pembina kepegawaian (ppk) mengusulkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan ketentuan. 
baca juga:pegawai non-asn gagal seleksi pppk 2024 tahap 1 dan 2 tenang! ada peluang baru nih surat edaran menpan rb
baca juga:pppk paruh waktu bisa berakhir dengan 11 alasan ini, kok bisa? 
rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi pegawai non-asn wajib diusulkan seluruhnya oleh ppk.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu pada setiap instansi pemerintah, 
rincian kebutuhan pppk paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. ppk mengusulkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn kepada kepala bkn paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan pppk paruh waktu dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn.
penerbitan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh ppk paling lama tujuh hari kerja sejak waktu penyampaian.
baca juga:mendagri : 2025 aturan baru pakaian dinas asn pns dan pppk ganti model terbaru
baca juga:921 honorer daftar seleksi pppk tahap 2, bkpsdm lubuk linggau beberkan formasi yang masih kosong
ppk dapat membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan  jika mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran kepala bkn, atau meninggal dunia. 
selanjutnya pppk paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. 
perjanjian kerja yang dibuat paling sedikit memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan sanksi. 
masa perjanjian kerja pppk paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi pppk. 
baca juga:tenaga honorer baru resmi jadi pppk bisa terancam dipecat kok bisa? simak 10 hal ini
baca juga:lulusan pppk 2024 guru jangan percaya isu beredar, rp10 juta untuk penempatan sekolah
ppk menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja pppk paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. 
keputusan pengangkatan bisa dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja pppk paruh waktu dengan instansi pemerintah. pppk paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai (skp) sesuai target dalam perjanjian kerja. 
evaluasi kinerja triwulan dan tahunan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi.
dan hasil evaluasi kinerja akan digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi pppk. 
baca juga:tenaga honorer harus ikuti proses formalitas ini, pemda tak boleh langsung angkat pppk baru
baca juga:mengabdi puluhan tahun hingga lansia, ratusan honorer akan ke kemenpan rb agar jadi pppk penuh waktu
pppk paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non asn atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.
sumber pendanaan untuk upah dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
pppk paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
selain itu diatur juga, pppk paruh waktu memiliki kewajiban seperti setia dan taat pada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan pemerintahan yang sah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan,.melaksanakan nilai dasar asn dan kode etik dan kode perilaku asn, menjaga netralitas. 
baca juga:skema pppk paruh waktu jadi solusi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi 2024, segini kisaran gajinya
baca juga:lubuk linggau butuh banyak guru, kadisdikbud : jangan sia-siakan peluang seleksi pppk tahap 2
ketentuan terkait disiplin pppk paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada asn. 
sementara untuk pemberhentian pppk paruh waktu ketika diangkat menjadi pppk atau cpns,  mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja, terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki tetap karena melakukan tindak atau kurungan kekuatan hukum pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
dalam hal pppk paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. 
dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, pppk paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir maka unit yang membutuhkan sesuai akan dipindahkan dengan kompetensinya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 16 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan