Disdukcapil Tidak Boleh Memberikan Data Adminduk, Ini Alasannya

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 16 Jan 2025 - 20:45

Pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Lubuk Linggau di kantor baru di eks gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas, Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau -foto dokumen Disdukcapil kota Lubuk Linggau---

disdukcapil tidak boleh memberikan data adminduk, ini alasannya                              koranlinggaupos.id - dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) daerah termasuk kota lubuk linggau, tidak boleh lagi memberikan data administrasi kependudukan (adminduk).
jika lembaga pemerintah membutuhkan data administrasi kependudukan harus kerjasama atas persetujuan pemerintah pusat dalam hal ini direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil (ditjen dukcapil) kementerian dalam negeri (kemendagri). 
hal tersebut kata kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) kota lubuk linggau, muhammad ikbal, s.stp kepada koranlinggaupos.id.
menurutnya saat ini disdukcapil daerah termasuk disdukcapil kota lubuk linggau tidak lagi memiliki data dan tidak memiliki kewenangan memberikan data, karena kewenangan pusat.
 
"kewenangan daerah tidak ada lagi untuk penyandingan data, dan tidak punya data. data base ada di pusat," tegasnya. 
disdukcapil tidak boleh lagi memberikan data bna (by name by address) atau data lengkap karena ada perlindungan data pribadi yang bisa diberikan nama dan nik saja.  
sehingga kondisi tersebut menjadi kendala ketika organisasi perangkat daerah (opd) seperti dinas sosial (dinsos), dinas kesehatan (dinkes) dan sebagainya membutuhkan data kependudukan disdukcapil kota lubuk linggau tidak bisa memberikan data.
ikbal menyebut bpjs kesehatan dan kpu sudah kerjasama dengan pusat sehingga mereka bisa mengakses data dengan meminta ke pusat seperti kpu minta data ke kpu ri. "kami tidak ada kewenangan lagi memberikan data," jelasnya.
 
disamping itu, walaupun kerjasama tidak semua data diberikan, tapi yang diberikan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan instansi tersebut. 
untuk kerjasama pemanfaatan data disdukcapil dengan opd prosesnya lumayan panjang  harus ada jaminan keamanan data ada perjanjian kerjasama (pks) tersendiri.
setelah pks keluar nanti ada tim dari pusat yang turun ke daerah. setelah itu harus sertifikasi iso (international organization for standardization).
kalau iso sistem manajemen keamanan informasi
 
iso 27001:2013. iso harus di update terus dan itu berbayar, nilainya tergantung dengan paket yang digunakan. juga tergantung dengan jarak. 
"iso semacam pelatihan, konsultan yang memberikan pelatihan petugas kita, selanjutnya keluarlah iso," paparnya.
disdukcapil kota lubuk linggau kedepan akan melakukan hal itu. "mengarah seperti itulah yang akan kita lakukan kedepan. harapan kita semakin banyak kerjasama dengan instansi semakin memudahkan  memberikan layanan. jadi tidak repot lagi jika membutuhkan data mereka bisa membuka akses data," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 17 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan