Gubernur, Wali Kota, dan Bupati Terpilih Dilantik 6 Februari dan 20 Maret 2025

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 22 Jan 2025 - 19:27

Hasil rapat Komisi II DPR RI mengumumkan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 -Foto : Dok. Linggau Pos-

gubernur, wali kota, dan bupati terpilih dilantik 6 februari dan 20 maret 2025                            sumsel, koranlinggaupos.id - akhirnya, setelah ditunggu-tunggu , rabu 22 januari 2025 komisi ii dpr ri mengumumkan jadwal pelantikan kepala daerah hasil  pilkada serentak tahun 2024.
dalam rapat yang dipimpin ketua komisi ii dpr ri, hm rifqinizamy karsayuda  tersebut hadir  menteri dalam negeri (mendagri) h. muhammad tito karnavian, ketua komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia muhammad afifuddin, ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) republik indonesia ahmad subagja, serta heddy luqito selaku ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) republik indonesia.
anggota komisi ii dpr ri giri ramanda n kiemas menjelaskan, keputusan penting dihasilkan dari rapat ini.
sebab pada rapat tersebut disepakati bahwa pelantikan serentak bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota terpilih akan berlangsung di istana negara jakarta pada kamis 6 februari 2025 mendatang.
baca juga:11 daftar kepala daerah terpilih di bengkulu pada pilkada 2024, catat jadwal pelantikan diumumkan
baca juga:18 daftar kepala daerah terpilih di sumsel pada pilkada 2024, kapan pelantikannya?
menurutnya, pelantikan 6 februari 2025 ini berlaku bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (php) di mahkamah konstitusi (mk) dan yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi maupun kpu kabupaten/kota.
maka, daerah-daerah tersebut juga harus sudah mengusulkan hasil pemilihan mereka kepada presiden maupun mendagri.
bagaimana dengan daerah yang masih dalam proses sengketa di mahkamah konstitusi (mk)?
bagi daerah yang masih dalam proses sengketa di mk, pelantikan akan dilakukan setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkrach.
baca juga:soal sk pelantikan bupati dan wakil bupati musi rawas periode 2025-2030, begini penjelasan ketua dprd 
baca juga:dprd oki gerak cepat usulkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih 
menurut giri, untuk daerah yang telah diputuskan oleh mk, pelantikan dijadwalkan pada 20 maret 2025 mendatang.
maka agar lebih sesuai dengan perkembangan yang ada, menteri dalam negeri diminta untuk merevisi  peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 yang mengatur tata cara pelantikan kepala daerah.
maka, pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024 yang telah menunggu akan berlangsung dalam dua tahap semuanya tahun 2025.
pada tahap pertama akan dilakukan pada 6 februari 2025 dan tahap kedua pada 20 maret 2025.
baca juga:lapas narkotika muara beliti ikuti pelantikan pimpinan tinggi madya kementerian imigrasi dan pemasyarakatan
baca juga:besok penetapan calon bupati terpilih, tentang jadwal pelantikan begini penjelasan kpu muratara
dalam surat yang diterima koranlinggaupos.id,  kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat komisi 2 dpr ri dengan kemendagri, kpu ri, bawaslu ri  dan dkpp rabu 22 januari 2025, komisi 2 dpr ri, mendagri, kpu ri, bawaslu ri dan dkpp ri menyetujui 3 hal:
pertama, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi republik indonesia dan telah ditetapkan oleh kpu daerah serta sudah diusulkan oleh dprd provinsi/ kabupaten/kota kepada presiden republik indonesia atau mendagri untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 februari 2025 oleh presiden republik indonesia di ibu kota negara kecuali provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi republik indonesia akan dilaksanakan setelah putusan mahkamah konstitusi berkekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ketiga, komisi ii dpr ri meminta kepada mendagri untuk mengusulkan kepada presiden republik indonesia agar melakukan revisi peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 23 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan