Soal PPPK Paruh Waktu Pemkot Lubuk Linggau Siap Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

KORANLINGGAUPOS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau sedang memproses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengenai PPPK paruh waktu siap mengikuti aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kita proses dulu pengakatan PPPK. mengenai PPK paruh waktu kita mengikuti apa yang menjadi arahan dari Pemerintah Pusat," kata Sekda Kota Lubuk Linggau, Ir H Trisko Defriyansah, S.T, M.Si, Asean. Eng kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Rabu 22 Januari 2025.

Menurut Sekda,  kewenangan penyelesaian pegawai honor ada juga kewenangan secara nasional. "Sehingga apa yang menjadi pedoman dari Pemerintah Pusat itu yang kita ikuti," paparnya.

BACA JUGA:Soal Gaji PPPK Paruh Waktu Jangan Khawatir, ini Kata BKPSDM Lubuk Linggau

BACA JUGA:Catat! 5 Syarat PPPK Guru Mengajar di Sekolah Swasta dalam Permendikdasmen Terbaru

Menghapus tenaga honor merupakan program yang Pemerintah Pusat, yang tidak lulus PPPK akan diangkat menjadi  PPPK paruh waktu.

Hal itu berdasarkan Keputusan kemenpan-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang tentang skema PPPK Paruh Waktu. Kemenpan RB juga sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) ke daerah terkait  Penganggaran Gaji bagi PPPK Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. 

Diketahui berita sebelumnya, Plt Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau H Dian Chandera didampingi Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi, M Adi Dwi mengatakan SE tersebut sifatnya segera, untuk jaminan dan komitmen pemerintah terkait PPPK paruh waktu.

Dalam SE tersebut jelas Adi, Kemenpan RB menegaskan penataan pegawai non ASN atau honorer harus diselesaikan paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN   selain Pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non ASN, Pemerintah Daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK atau PPPK Paruh Waktu.

BACA JUGA:Fix Sudah! Daftar Tenaga Honorer Ini Gagal Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Apakah Kamu Termasuk?

BACA JUGA:Yang Mengabdi 20 Tahun Kalah dengan 3 Tahun, Honorer di Lubuk Linggau Tolak PPPK Paruh Waktu

"Jika masih mengangkat honorer maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Selanjutnya terkait pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai PPPK Paruh Waktu Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran PPPK Paruh Waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah diatur.