3 Alasan, 9 Kepala Daerah di Sumsel Ditunda Pelantikannya Pada 6 Februari 2025, Bukan Hanya Sengketa

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 28 Jan 2025 - 12:42

3 Alasan, 9 Kepala Daerah di Sumsel Ditunda Pelantikannya Pada 6 Februari 2025, Bukan Hanya Sengketa-KORANLINGGAUPOS.ID-Tangkapan Layar

9. Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur terpilih, H Lanosin dan Adi Nugraha Purna Yudha

9 Pasangan Kepala Daerah di Sumsel Masih Proses Gugatan di MK

1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Joncik Muhammad - Arifai

2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah - Bertha

3. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Teddy Meilwansyah - Marjito Bachri

4. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Ratu Dewa - Prima Salam

5. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Askolani - Netta Indian

6. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Edison - Sumarni

7. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir (OI) Panca Wijaya Akbar - Ardani

8. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan Abusama - Misnadi

9. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Bursah Zarnubi - Widia Ningsih.

Sebelumnya, Rabu 22 Januari 2025 Komisi II DPR RI mengumumkan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

3 alasan,  9 kepala daerah di sumsel ditunda pelantikannya pada 6 februari 2025, bukan hanya sengketa                            koranlinggaupos.id - 18 daerah menggelar pilkada serentak 2024 di provinsi sumatera selatan (sumsel), saat ini ada 9 kepala daerah bakal mengikuti pelantikan tahap 1 pada kamis 6 februari 2025 mendatang.
namun ada juga 9 kepala daerah yang belum dilantik, karena  masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi ri. 
para kepala dan wakil kepala daerah yang akan dilantik pada tahap 1 di provinsi sumsel oleh presiden prabowo yakni gubernur dan wakil gubernur sumsel terpilih,  bupati dan wakil bupati oki terpilih, bupati dan wakil bupati musi banyuasin terpilih, bupati dan wakil bupati pali terpilih, bupati dan wakil bupati musi rawas terpilih, dan bupati dan wakil bupati muratara terpilih.
namun ada juga 9 kepala daerah yang belum dilantik dan 9 yang akan dilantik. berikut 9 pasangan kepala daerah di sumsel yang tidak ada gugatan di mk yakni :
baca juga:dibawah komando pj wali kota lubuk linggau, pelantikan wali kota terpilih sudah dipersiapkan
baca juga:kadisdikbud lubuk linggau siap dukung program wali kota terpilih
9 pasangan kepala daerah di sumsel yang tidak ada gugatan di mk
1. gubernur dan wakil gubernur sumsel terpilih, h herman deru dan h cik ujang
2. bupati dan wakil bupati oki terpilih, h muchendi mahzareki dan supriyanto
3. bupati dan wakil bupati musi banyuasin terpilih, h toha tohet dan rohman
4.  wali kota dan wakil wali kota lubuklinggau terpilih, rachmat hidayat dan rustam effendi
5.  wali kota dan wakil wali kota prabumulih terpilih, h arlan dan franky nasril 
6. bupati dan wakil bupati pali terpilih, asgianto dan iwan tuaji
7. bupati dan wakil bupati musi rawas terpilih, hj ratna machmud dan h suprayitno
8. bupati dan wakil bupati muratara terpilih, devi suhartoni dan junius wahyudi
9. bupati dan wakil bupati oku timur terpilih, h lanosin dan adi nugraha purna yudha 
baca juga:kepala daerah yang baru usai dilantik presiden ri, bisa langsung mutasi pejabat daerah
baca juga:soal pelantikan wali kota lubuk linggau terpilih, sekda: kami sudah mempersiapkan, teknisnya menunggu arahan 
9 pasangan kepala daerah di sumsel masih proses gugatan di mk
1. bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang joncik muhammad - arifai
2. wali kota dan wakil wali kota pagar alam ludi oliansyah - bertha
3. bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu (oku) teddy meilwansyah - marjito bachri
4. wali kota dan wakil wali kota palembang ratu dewa - prima salam
5. bupati dan wakil bupati kabupaten banyuasin askolani - netta indian
6. bupati dan wakil bupati kabupaten muara enim edison - sumarni
7. bupati dan wakil bupati kabupaten ogan ilir (oi) panca wijaya akbar - ardani
8. bupati dan wakil bupati kabupaten oku selatan abusama - misnadi
9. bupati dan wakil bupati kabupaten lahat bursah zarnubi - widia ningsih.
baca juga:gubernur, wali kota, dan bupati terpilih dilantik 6 februari dan 20 maret 2025
baca juga: visi misi wali kota terpilih sudah mulai dimasukan dalam perencanaan
sebelumnya, rabu 22 januari 2025 komisi ii dpr ri mengumumkan jadwal pelantikan kepala daerah hasil  pilkada serentak tahun 2024.
dalam rapat yang dipimpin ketua komisi ii dpr ri, hm rifqinizamy karsayuda  tersebut hadir  menteri dalam negeri (mendagri) h. muhammad tito karnavian, ketua komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia muhammad afifuddin, ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) republik indonesia ahmad subagja, serta heddy luqito selaku ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) republik indonesia.
anggota komisi ii dpr ri giri ramanda n kiemas menjelaskan, keputusan penting dihasilkan dari rapat ini.
sebab pada rapat tersebut disepakati bahwa pelantikan serentak bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota terpilih akan berlangsung di istana negara jakarta pada kamis 6 februari 2025 mendatang.
baca juga:11 daftar kepala daerah terpilih di bengkulu pada pilkada 2024, catat jadwal pelantikan diumumkan
baca juga:18 daftar kepala daerah terpilih di sumsel pada pilkada 2024, kapan pelantikannya?
menurutnya, pelantikan 6 februari 2025 ini berlaku bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (php) di mahkamah konstitusi (mk) dan yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi maupun kpu kabupaten/kota.
maka, daerah-daerah tersebut juga harus sudah mengusulkan hasil pemilihan mereka kepada presiden maupun mendagri.
bagaimana dengan daerah yang masih dalam proses sengketa di mahkamah konstitusi (mk)?
bagi daerah yang masih dalam proses sengketa di mk, pelantikan akan dilakukan setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkrach.
baca juga:wali kota terpilih siap wujudkan janji politik pasang gigi palsu untuk 1.000 orang
baca juga: dprd lubuk linggau umumkan wali kota-wakil wali kota terpilih hasil pilkada 2024
menurut giri, untuk daerah yang telah diputuskan oleh mk, pelantikan dijadwalkan pada 20 maret 2025 mendatang.
maka agar lebih sesuai dengan perkembangan yang ada, menteri dalam negeri diminta untuk merevisi  peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 yang mengatur tata cara pelantikan kepala daerah.
maka, pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024 yang telah menunggu akan berlangsung dalam dua tahap semuanya tahun 2025.
pada tahap pertama akan dilakukan pada 6 februari 2025 dan tahap kedua pada 20 maret 2025.
baca juga:koimudin berharap wali kota-wakil wali kota terpilih wujudkan janji politik
baca juga:dprd oki gerak cepat usulkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih
dalam surat yang diterima koranlinggaupos.id,  kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat komisi 2 dpr ri dengan kemendagri, kpu ri, bawaslu ri  dan dkpp rabu 22 januari 2025, komisi 2 dpr ri, mendagri, kpu ri, bawaslu ri dan dkpp ri menyetujui 3 hal:
pertama, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi republik indonesia dan telah ditetapkan oleh kpu daerah serta sudah diusulkan oleh dprd provinsi/ kabupaten/kota kepada presiden republik indonesia atau mendagri untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 februari 2025 oleh presiden republik indonesia di ibu kota negara kecuali provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi republik indonesia akan dilaksanakan setelah putusan mahkamah konstitusi berkekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ketiga, komisi ii dpr ri meminta kepada mendagri untuk mengusulkan kepada presiden republik indonesia agar melakukan revisi peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.