Honorer Dipastikan Diangkat jadi ASN PPPK, BPKAD Lubuk Linggau Bocorkan Jaminan Gaji

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 29 Jan 2025 - 23:11

Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau, Zulfikar.-Foto: Dokumen -Linggau Pos

"Kalau mereka jelas, juknisnya diambil dari DAU," tegasnya.

Sebelumnya Kemenpan RB juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke daerah terkait Penganggaran Gaji bagi PPPK Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

Hal ini dibenarkan oleh Plt Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau H Dian Candera didampingi Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi, M Adi Dwi Cahyo saat dibincangi KORANLINGGAUPOS.ID, Selasa 21 Januari 2025.

SE ini diakui Adi sifatnya segera, untuk jaminan dan komitmen pemerintah terkait PPPK paruh waktu.

Dalam SE tersebut Kemenpan RB menegaskan pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai PPPK Paruh Waktu Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran PPPK Paruh Waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah diatur.

Jika anggaran belanja jasa pegawai PPPK Paruh Waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika BTT ternyata tidak mencukupi, Pemda bisa menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

honorer dipastikan diangkat jadi asn pppk, bpkad lubuk linggau bocorkan jaminan gaji                            koranlinggaupos.id - pemerintah tidak main-main untuk menghapuskan tenaga honorer, dan mengangkat mereka menjadi asn dengan skema pppk paruh waktu.
setelah mengeluarkan keputusan nomor 16 tahun 2025 tentang tentang skema pppk paruh waktu, kemenpan rb juga sudah mengeluarkan surat edaran (se) ke daerah terkait  penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu.
hal ini dibenarkan oleh kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) kota lubuklinggau, zulfikar saat dibincangi koranlinggaupos.id, rabu 29 januari 2025. 
menurutnya, berdasarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 16 tahun 2025, pppk paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (asn) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
baca juga:tunjangan khusus untuk guru pppk non-sertifikasi, begini persyaratan dan mekanisme penyalurannya
baca juga:pppk berhak terima thr dan gaji ke-13 tahun 2025, begini syarat dan jadwal pencairan
"sehingga tidak perlu khawatir lagi. berdasarkan aturan tersebut, penggajian pppk paruh waktu sudah tersedia di opd masing-masing. meskipun disesuaikan kemampuan daerah, diatur juga untuk gaji mereka bisa sesuai dengan umr atau minimal sama seperti dengan gaji yang mereka terima saat ini. tidak diatur harus berapa besarannya," jelas zulfikar, kemarin.
artinya jelas zukfikar, untuk gaji tenaga pppk paruh waktu sudah tersedia di masing-masing opd.
tinggal dilihat apakah bisa disesuaikan lagi sesuai dengan ketersediaan anggaran di opd.
dengan syarat yang diterima, tidak boleh dibawah dari gaji yang mereka terima selama ini.
baca juga:kabar gembira, tahun 2025 honorer diangkat jadi pppk tanpa tes
baca juga:asn, cpns dan pppk juga pppk paruh waktu 2025 berhak terima thr dan dan gaji ke-13, catat ini waktunya 
"saat ini dimasing-masing opd itu ada plot anggaran untuk gaji tenaga honorer. sumbernya selama ini yang ditransfer ke opd berasal dari pad kita. sehingga untuk gaji pppk paruh waktu ya tidak menganggu dau kita. mungkin nanti setelah ada pengangkatan pppk paruh waktu namanya diubah," jelasnya lagi.
berbeda dengan gaji untuk pppk penuh waktu.
"kalau mereka jelas, juknisnya diambil dari dau," tegasnya.
sebelumnya kemenpan rb juga sudah mengeluarkan surat edaran (se) ke daerah terkait penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur.
baca juga:alhamdulillah! pppk bisa jadi pejabat pimpinan tinggi utama di pemerintahan, begini tapi
baca juga:thr dan gaji ke-13 untuk 5 kategori ini hitungan besaran yang diterima asn, cpns dan pppk 2025 
hal ini dibenarkan oleh plt kepala bkpsdm kota lubuk linggau h dian candera didampingi kabid pengangkatan, pemberhentian dan informasi, m adi dwi cahyo saat dibincangi koranlinggaupos.id, selasa 21 januari 2025. 
se ini diakui adi sifatnya segera, untuk jaminan dan komitmen pemerintah terkait pppk paruh waktu. 
dalam se tersebut kemenpan rb menegaskan pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai pppk paruh waktu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam apbd untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran pppk paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah diatur. 
jika anggaran belanja jasa pegawai pppk paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam apbd tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga (btt) dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan apbd tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
baca juga:sujud syukur! akhirnya sk pppk atau p3k kini permanen hingga pensiun
baca juga:pppk paruh waktu jangan senang dulu! jika perkara ini terjadi, resmi putuskan masa kontraknya
jika btt ternyata tidak mencukupi, pemda bisa menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 30 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan