Jatah Honorer dan Pegawai non ASN Habis? Kepala Daerah Terpilih Tidak Ada Lagi Pengangkatan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Kamis , 30 Jan 2025 - 22:30

Jatah Honorer dan Pegawai non ASN Habis, Kepala Daerah Terpilih Tidak Ada Lagi Pengangkatan -ilustrasi-Tangkapan Layar

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar seluruh pihak termasuk kepala daerah yang akan dilantik, untuk mematuhi amanat Undang-Undang ini.

"Saya mengingatkan kembali agar kita konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN," sambungnya.

Oleh karena itu, para kepala daerah yang nanti akan dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non ASN.

Sebelumnya, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa honorer yang tidak memenuhi syarat tentu akan dirumahkan.

Meski beberapa kategori honorer dirumahkan, pemerintah masih berupaya mencari solusi melalui kebijakan baru.

Kepala BKN menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan honorer yang belum terdata dan akan mempertimbangkan mereka dalam kebijakan selanjutnya.

Pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 1,7 juta honorer yang terdata sebagai ASN, baik melalui PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Proses ini diharapkan dapat mengatasi persoalan tenaga honorer yang telah berlangsung lama.

Pemerintah secara bertahap menyelesaikan status kepegawaian honorer melalui seleksi PPPK.

Namun, tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria atau belum terdata dalam database BKN terpaksa dirumahkan.

jatah honorer dan pegawai non asn habis? kepala daerah terpilih tidak ada lagi pengangkatan                              koranlinggaupos.id - tenaga honorer dan pegawai non asn sepertinya tika kan bertambah lagi, maka tidak ada lagi penambahan atau mengisi jabatan dan sebagainya.
hal ini sudah diatur undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, dan ini sudah berlaku dan diterapkan. 
dengan begitu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb), rini widyantini mengingatkan tidak ada lagi tambahan honorer dan pegawai non asn.
rini widyantini juga mengingatkan kepada kepala daerah terpilih dan atau yang baru dilantik tidak ada namannya pengangkatan honorer dan pegawai non asn lagi.
baca juga:tenaga honorer wajib tahu! perbedaan dan persamaan pppk paruh waktu dan penuh waktu
baca juga:mohon maaf! kategori tenaga honorer ini akan dirumahkan tahun 2025
ia berpesan agar tidak lagi pengakatan tenaga honorer atau pegawai nonasn.
rini juga menegaskan penataan honorer dan tenaga non asn tidak diselesai sejak dini.
apalagi jika instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, tidak mematuhi aturan dengan mengangkat kembali honorer dan pegawai non asn.
maka bagi kepala daerah terpilih dan yang akan dilantik tidak ada lagi pengangkatan honorer dan pegawai non asn.
baca juga: ada honorer yang sudah mengabdi 21 tahun, ketua pgri musi rawas : tolong angkat semua honorer
baca juga:honorer dipastikan diangkat jadi asn pppk, bpkad lubuk linggau bocorkan jaminan gaji
dan ini sudah diatur, undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 tentang asn, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non asn atau nama lainnya untuk mengisi jabatan asn.
"untuk kepala daerah, saya ingatkan agar tidak mengangkat tenaga honorer baru," katanya.
oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar seluruh pihak termasuk kepala daerah yang akan dilantik, untuk mematuhi amanat undang-undang ini.
"saya mengingatkan kembali agar kita konsisten melaksanakan amanat uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn," sambungnya.
baca juga:tenaga honorer wajib tahu! perbedaan dan persamaan pppk paruh waktu dan penuh waktu
baca juga:pendaftaran diperpanjang hingga 15 januari, 1.089 tenaga non asn sudah daftar pppk tahap ii di musi rawas
oleh karena itu, para kepala daerah yang nanti akan dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non asn.
sebelumnya, kepala bkn, zudan arif fakrulloh menjelaskan bahwa honorer yang tidak memenuhi syarat tentu akan dirumahkan.
meski beberapa kategori honorer dirumahkan, pemerintah masih berupaya mencari solusi melalui kebijakan baru.
kepala bkn menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan honorer yang belum terdata dan akan mempertimbangkan mereka dalam kebijakan selanjutnya.
baca juga:begini rancangan penyelesaian tenaga non asn 2024, ada pppk paruh waktu
baca juga:mendagri ngamuk! tenaga honorer didaftarkan tidak? konfirmasi tidak siap-siap saja
pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 1,7 juta honorer yang terdata sebagai asn, baik melalui pppk penuh waktu maupun paruh waktu. 
proses ini diharapkan dapat mengatasi persoalan tenaga honorer yang telah berlangsung lama.
pemerintah secara bertahap menyelesaikan status kepegawaian honorer melalui seleksi pppk. 
baca juga:kabar terbaru: semua tenaga honorer akan diberi nip di 2024 dan gaji naik berdasarkan provinsi
namun, tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria atau belum terdata dalam database bkn terpaksa dirumahkan.
kebijakan ini diambil demi menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien dan terstruktur di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 31 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan