Tunjangan Kinerja Dosen Tak Bisa Dibayarkan, Kemendiktisaintek Bocorkan Penyebabnya

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 30 Jan 2025 - 23:01

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang. -Foto: Dokumen-Disway.id

tunjangan kinerja dosen tak bisa dibayarkan, kemendiktisaintek bocorkan penyebabnya                            koranlinggaupos.id - kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (kemendiktisaintek) ri memberikan kabar buruk untuk para dosen.
mereka memastikan tunjangan kinerja (tukin) dosen untuk tahun 2020-2024 tidak bisa dibayarkan.
dikutip dari disway.id, kabar buruk ini disampaikan oleh mendiktisaintek melalui sekretaris jenderal kemendiktisaintek togar m simatupang melalui edaran yang dikeluarkan pihaknya, 28 januari 2025.
dalam se nomor 247/m.a/ku.01.02/2025 yang mereka sampaikan ke seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri di seluruh indonesia ini dijelaskan, tukin dosen asn berdasarkan perpres yang akan segera ditetapkan diberikan sesuai prosedur evaluasi kinerja untuk tahun 2025.
baca juga:tunjangan khusus untuk guru pppk non-sertifikasi, begini persyaratan dan mekanisme penyalurannya
baca juga:apakah tunjangan suami istri pns golongan dua lebih besar dari gaji? 
namun tidak dapat dibayarkan untuk tahun yang telah lewat. 
"surat kepada pimpinan ptn itu mendeskripsikan duduk perkara tentang tukin ini dalam perspektif historis dan kepatuhan," ungkap togar. 
polemik tukin dosen ini bermula tidak diajukannya alokasi anggaran untuk pembayaran tukin dosen asn sebagai tindak lanjut dari surat menpan rb nomor b/1245/m.sm.02.00/2022 tertanggal 15 desember 2022 tentang persetujuan kelas jabatan dosen asn.
seharusnya, rancangan peraturan presiden diajukan agar kebutuhan anggaran bisa dialokasikan.
baca juga:kabar gembira! guru honorer yang belum sertifikasi dapat tunjangan tambahan, ini kriteria dan besaran tunjanga
baca juga:honorer lolos seleksi cpns? ini 5 keuntungan bakal diterima selain gaji dan tunjangan
"setelah alokasi kebutuhan anggaran disetujui, dan peraturan presiden (perpres) tentang tukin asn diundangkan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi menerbitkan peraturan menteri tentang ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tukinasn di lingkungan kementeriannya," tambahnya.
sementara, mendikbudristek pada 11 oktober 2024 mengeluarkan kepmendikbudristek nomor 447/p/2024 tentang nama jabatan, kelas jabatan, dan pemberian besaran tunjangan kinerja jabatan fungsional dosen yang berdasarkan surat persetuan menpan rb tahun 2022 lalu.
penerbitan ini tidak mendapatkan persetujuan terkait anggaran dengan kemenkeu, begitu pula tidak adanya perpres yang mengaturnya.
"dari uraian di atas, disimpulkan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, pemberian tukin dosen asn tidak dapat diberikan," tegasnya.
baca juga:segini gaji dan tunjangan 2025 pppk paruh waktu dan ada 7 formasi dibuka 
baca juga:berapa gaji dan tunjangan camat dan lurah di indonesia? simak rinciannya
ditambah lagi dengan perubahan nomenklatur kementerian yang semula kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemdikbudristek) menjadi kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (kemdiktisaintek).
ini menjadi penyebab keterlambatan pengajuan kebutuhan anggaran dan pengajuan rancangan perpres tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kemdiktisaintek, termasuk di antaranya adalah dosen asn.
pihaknya kini telah mengajukan tambahan anggaran kepada kementerian keuangan yang ditujukan bagi tukin dosen.
"pada rapat kerja komisi x dpr dengan kemdiktisaintek pada 23 januari 2025, ketua badan anggaran dpr ri bapak said abdullah menyampaikan kementerian keuangan telah menyetujui anggaraan rp2,5 triliun untuk pemberian tukin pegawai asn di lingkungan kemdiktisaintek," ungkapnya.
baca juga:tunjangan kinerja dosen batal cair? begini penjelasan mendiktisaintek satryo
baca juga:catat! jadwal cair dana tunjangan sertifikasi untuk guru asn 2025
selanjutnya, pihaknya kini tengah berproses merancang perpres untuk segera disahkan.
"rperpres tersebut telah selesai diharmonisasi dan akan diajukan kemenpan rb ke presiden untuk ditandatangani," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 31 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan