Gaji DPRD Kabupaten dan Kota, Segini Besaran Penghasilan dan Tunjangan yang Diterima

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Senin , 03 Feb 2025 - 23:07

Gaji DPRD Kabupaten dan Kota, Segini Besaran Penghasilan dan Tunjangan yang Diterima-Tangkap Layar -

Anggota DPRD: 75% dari uang representasi Ketua DPRD.

Selain uang representasi, anggota DPRD juga mendapatkan berbagai tunjangan yang mencakup:

1. Tunjangan Keluarga senilai Rp220.000 per bulan.

2. Tunjangan Beras senilai Rp289.000 per bulan.

3. Uang Paket senilai Rp157.000 per bulan.

4. Tunjangan Jabatan senilai Rp2.283.750 per bulan.

5. Tunjangan Alat Kelengkapan senilai Rp91.350 per bulan.

6. Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp10.500.000 per bulan.

7. Tunjangan Reses sebesar Rp2.625.000 per bulan.

8. Tunjangan Perumahan sebesar Rp12.000.000 per bulan.

9. Tunjangan Transportasi sebesar Rp12.000.000 per bulan.

Jika dijumlahkan, penghasilan seorang anggota DPRD Kabupaten/Kota bisa mencapai Rp41 juta hingga Rp42 juta per bulan.

gaji dprd kabupaten dan kota, segini besaran penghasilan dan tunjangan yang diterima                            koranlinggaupos.id- dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif yang berperan dalam menyusun peraturan daerah (perda), mengawasi kebijakan pemerintah daerah, serta mengalokasikan anggaran pembangunan.
meskipun berada di tingkat daerah, gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota dprd cukup menggiurkan.
penghasilan anggota dprd kabupaten/kota diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:
baca juga:cegah masalah hukum, dprd mura mou dengan kejari mura
1. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
2. peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd.
3. permendagri nomor 62 tahun 2017 yang mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah dalam pemberian tunjangan dprd.
melalui aturan ini, pemerintah memastikan bahwa pemberian gaji dan tunjangan dprd sesuai dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.
baca juga:ketua dprd dukung program wali kota lubuk linggau rehab pasar inpres jadi modern, asal…
berikut rincian gaji dan tunjangan dprd kabupaten/kota
berbeda dengan dpr ri yang memiliki gaji pokok, dprd kabupaten/kota menggunakan istilah uang representasi.
besaran uang representasi ini menyesuaikan dengan jabatan di dprd, yaitu:
ketua dprd: setara dengan gaji pokok bupati/wali kota.
baca juga:soal jembatan putus di wisata sungai malus, ketua dprd bakal panggil pihak terkait
wakil ketua dprd: 80% dari uang representasi ketua dprd.
anggota dprd: 75% dari uang representasi ketua dprd.
selain uang representasi, anggota dprd juga mendapatkan berbagai tunjangan yang mencakup:
1. tunjangan keluarga senilai rp220.000 per bulan.
baca juga: dprd lubuk linggau umumkan wali kota-wakil wali kota terpilih hasil pilkada 2024 
2. tunjangan beras senilai rp289.000 per bulan.
3. uang paket senilai rp157.000 per bulan.
4. tunjangan jabatan senilai rp2.283.750 per bulan.
5. tunjangan alat kelengkapan senilai rp91.350 per bulan.
baca juga:wow, gaji dprd selama 5 tahun kerja segini? lalu tunjangannya segini?
6. tunjangan komunikasi intensif sebesar rp10.500.000 per bulan.
7. tunjangan reses sebesar rp2.625.000 per bulan.
8. tunjangan perumahan sebesar rp12.000.000 per bulan.
9. tunjangan transportasi sebesar rp12.000.000 per bulan.
baca juga:panggil bpkad dan dinas pu, dprd kota lubuk linggau soroti masalah sph
jika dijumlahkan, penghasilan seorang anggota dprd kabupaten/kota bisa mencapai rp41 juta hingga rp42 juta per bulan. 
namun, jumlah ini tetap bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) masing-masing daerah.
pajak dan beban keuangan daerah
sebagian tunjangan dprd dibebankan kepada apbd, namun beberapa di antaranya harus dibayarkan sendiri oleh anggota dprd, seperti pajak atas tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
baca juga:jika pemilihan kepala daerah dihandel dprd, bagaimana nasib kpu/bawaslu? begini analisa kurniawan eka saputra
dengan besarnya gaji dan tunjangan yang diterima, dprd kabupaten/kota diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas legislatif dan memastikan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
menjadi anggota dprd kabupaten/kota memang menjanjikan penghasilan besar, tetapi tanggung jawab yang diemban juga tidak ringan. 
transparansi dan integritas sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 5 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan