Agar Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran, Pemkot Lubuk Linggau Akan Keluarkan Surat Edaran

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:16

Kepala Disperindag Kota Lubuk Linggau, Medhioline Sapta Windu menunjukkan jenis masyarakat yang tidak berhak menggunakan LPG 3 Kg-Foto : Riena/Linggau Pos-

2. Usaha mikro

Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. Mereka juga menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.

3. Nelayan sasaran

Nelayan sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kKapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 horse power (hp).

4. Petani sasaran

Petani sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektare.

Mereka yang masuk kelompok ini juga melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 hp.

Sementara 8 Kelompok Masyarakat Tidak Boleh Membeli Elpiji 3 Kg yaitu:

1. Restoran

2. Hotel

3. Usaha binatu

4. Usaha batik

5. Usaha peternakan

6. Usaha pertanian (di luar ketentuan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi)

agar elpiji 3 kg tepat sasaran, pemkot lubuk linggau akan keluarkan surat edaran                             lubuk linggau, koranlinggaupos.id - atasi permasalahan lpg 3 kilogram (kg) yang sering dikeluhkan masyarakat, pemerintah kota (pemkot) lubuk linggau laksanakan rapat bersama pihak pertamina dan agen  di ruang rapat pemkot lubuk linggau, senin 3 februari 2025. 
dari hasil rapat tersebut, disimpulkan beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan lpg 3 kilogram. 
kepala dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kota lubuk linggau, medhioline sapta windu saat dibincangi usai rapat menjelaskan rapat dipimpin langsung oleh pj wali kota lubuk linggau h koimudin. 
rapat menurutnya sengaja dilaksanakan, untuk menindaklanjuti surat edaran dari gubernur sumsel tentang het lpg 3 kilogram di provinsi sumsel. selanjutnya untuk menanggapi banyaknya informasi berkembang di masyarakat harga lpg 3 kilogram ditingkat pengecer yang harganya mencapai rp 50 ribu per tabung. 
 
suasana rapat antara pemkot lubuk linggau bersama pertamina dan agen untuk mengatasi permasalahan lpg 3 kilogram- foto : riena/linggau pos-
"makanya untuk menyikapi hal itu, pak pj wali kota mengajak kita bersama pihak pertamina dan agen untuk rapat. agar kedepan ada sikap yang bisa diambil," ungkapnya. 
dalam rapat pj wali kota menyampaikan, akan mengeluarkan surat edaran (se) kepada pelaku usaha yang memang tidak berhak menggunakan lpg 3 kg agar tidak lagi menggunakan lpg 3 kilogram.
"karena sebetulnya pertamina tadi di rapat menyampaikan kuota yang ada, melebihi dari jumlah warga miskin. hanya saja ada beberapa yang tidak tepat sasaran. makanya pj wali kota minta kita keluarkan se agar pelaku umkm yang tidak berhak, seperti pengusaha laundry dan lainnya tidak lagi menggunakan lpg 3 kg. jangka depannya, kemungkinan se ini akan ditindaklanjuti melalui peraturan wali kota (perwal)," jelas medholine.
ia menjelaskan, dalam surat edaran (se) direktur jenderal minyak dan gas bumi tutuka ariadji nomor b-2461/mg.05/djm/2022 diatur kelompok mana saja yang boleh dan tidak boleh membeli elpiji 3 kilogram.
 
kelompok masyarakat yang diperbolehkan membeli gas elpiji 3 kg, yaitu:
1. rumah tangga 
rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. 
2. usaha mikro 
usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk. mereka juga menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas. 
3. nelayan sasaran 
nelayan sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kkapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton (gt) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 horse power (hp). 
4. petani sasaran 
petani sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektare. 
 
mereka yang masuk kelompok ini juga melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 hp. 
sementara 8 kelompok masyarakat tidak boleh membeli elpiji 3 kg yaitu:
1. restoran 
2. hotel 
3. usaha binatu 
4. usaha batik 
5. usaha peternakan 
6. usaha pertanian (di luar ketentuan perpres nomor 38 tahun 2019 dan yang belum dikonversi) 
7. usaha tani tembakau 
8. usaha jasa las 
 
 
langkah selanjutnya, pemerintah dan pertamina juga akan melakukan pemerataan pangkalan. 
"karena di rapat tadi juga terkuak dilihat dari peta pangkalan, ada satu kelurahan yang jumlah pangkalannya mencapai 20 pangkalan. sementara di kelurahan lainnya justru kekurangan pangkalan. makanya kedepan akan dilakukan pemerataan, disesuaikan dengan jumlah warga miskin diwilayah tersebut. ini juga mengantisipasi pangkalan 'nakal' menyalurkan lpg subsidi mereka ke daerah lain," ungkapnya. 
kepala disperindag lubuk linggau menegaskan, kedepan juga pangkalan yang 'nakal' seperti jual lpg dengan harga tinggi atau terbukti menyalurkan ke pengecer atau ke luar daerah, maka akan diberikan sanksi tegas oleh pertamina. 
“pihak pertamina tadi juga sudah komitmen, mana yang 'nakal' akan langsung disanksi penutupan. sudah ada kesepakatan dengan pertamina dan agen. pangkalan nakal, tidak ditolerir langsung tutup," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 4 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan