Perpres Nomor 6 Tahun 2025 Cara Kurangi Ketergantungan Pada Pupuk Kimia Begini Penjelasanya

Ini juga merupakan langkah pemerintah untuk mendukung keberlanjutan pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun, meskipun pupuk organik kini resmi menjadi bagian dari pupuk bersubsidi, pemerintah masih memberi ruang untuk perubahan terhadap daftar pupuk yang mendapatkan subsidi. Dalam Perpres 6/2025, perubahan terhadap daftar pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara fleksibel jika diperlukan.

BACA JUGA:Mau Mendapatkan Pupuk Subsidi 2025? Begini Cara Daftar dan Syaratnya

BACA JUGA:Pupuk Indonesia Ajak Petani Daftar RDKK Agar Dapat Alokasi Subsidi Pupuk di 2025

Jika dibandingkan dengan aturan dalam Perpres 15/2011, yang menyebutkan perubahan daftar pupuk bersubsidi dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Dan itu berdasarkan kesepakatan instansi terkait dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pada Perpres 6/2025, perubahan daftar pupuk bersubsidi tetap ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Namun, kini proses tersebut harus melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih efektif serta mendukung pencapaian tujuan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

BACA JUGA:Dibidang Pertanian dan Perkebunan, ROIS akan Menambah Alokasi Pupuk Bersubsidi

BACA JUGA:UNMURA Punya 10 Prodi, Alumninya Ada yang Lolos Seleksi jadi Anggota BAKOMSUS Pertanian Polda Sumsel

Pemerintah berharap, dengan adanya subsidi pupuk organik, para petani dapat semakin termotivasi untuk menggunakan pupuk yang lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan hasil pertanian mereka.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari kalangan petani, terutama mereka yang telah lama menginginkan adanya subsidi untuk pupuk organik yang lebih terjangkau.

Meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaan, termasuk distribusi dan pengawasan yang perlu lebih diperhatikan, langkah ini dipandang sebagai langkah positif dalam mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Ke depan, diharapkan bahwa kebijakan ini tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan kualitas produk pertanian yang mereka hasilkan.