PNS, TNI, Polri Wajib Lapor Harta Kekayaan Terbaru 2025, Menteri PAN RB Rini Widyantini : Harus Disampaikan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Minggu , 09 Feb 2025 - 08:00

PNS, TNI, Polri Wajib Lapor Harta Kekayaan Terbaru 2025, Menteri PAN RB Rini Widyantini : Harus Disampaikan-ilustrasi-Tangkapan Layar

pns, tni, polri wajib lapor harta kekayaan terbaru 2025, menteri pan rb rini widyantini : harus disampaikan                            koranlinggaupos.id - menteri pan rb rini widyantini mewajibkan aparatur neraga mulai dari pns, tni, polri membuat laporan harta kekayaan mesing-masing individu.
menteri pan rb meminta pelaporon segera dibuat karena ini merupakan kewajiban setiap aparatur negara tentu ini merupakan uapaya pencegahan korupsi.
sebagaimana pelaporan harta kekayaan tercantum dalam surat edaran (se) menteri panrb nomor 2 tahun 2023.
yakni tentang penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara (lhkan), mulai dari asn, tni, maupun polri.
baca juga:1 triliun harta kekayaan raffi ahmad, ternyata juragan tanah ini rinciannya
baca juga:dilantik 6 februari 2025, ini harta kekayaan bupati dan walikota di musi rawas, lubuklinggau dan muratara
"ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap aparatur negara baik asn, tni, maupun polri," ungkap menteri panrb rini widyantini dalam keterangannya dikutipdari antara.
“hasil dari ini nanti sebagai pemantauan dan pelaporan atas penyampaian lhkan," ungkapnya.
dan hal ini dilanjutkannya, akan dilaporkan ke aparat pengawasan intern pemerintah (apip) atau unit yang ditunjuk.
lalu laporan harta kekayaan ini,  disampaikan ke kementerian panrb paling lambat 30 april dan itu dilakukan setiap tahun.
baca juga:2 kandidat bakal calon walikota lubuklinggau, punya modal harta kekayaan segini? 
baca juga:10 daftar harta kekayaan bupati dan wali kota terpilih se-bengkulu di pilkada 2024
pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk).
berdasarkan se menteri panrb laporan harta kekayaan aparatur negara dilakukan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) bagi penyelenggara negara.
dan para jabatan tertentu yang ditetapkan, serta melalui surat pemberitahuan (spt) tahunan wajib pajak bagi aparatur negara yang tidak wajib lhkpn.
sementara itu, deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan kementerian panrb erwan agus purwanto juga meminta partisipasi aktif aparat pengawasan intern pemerintah (apip) atau unit kerja lain yang ditunjuk, untuk memantau ketaatan setiap aparatur negara.
baca juga:segini harta kekayaan firli bahuri yang ditetapkan tersangka oleh polda metro jaya, ini alasannya 
baca juga:ini daftar deretan harta kekayaan 7 presiden ri, siapa terkaya dan termiskin?
tentu dalam hal ini untuk memenuhi kewajiban pelaporan lhkan di setiap instansi pemerintah dan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada kementerian panrb.
“setiap instansi pemerintah harus menyusun kebijakan internal yang mewajibkan pelaporan lhkan," jelasnya.
dan dalam hal ini tentu, dilakukan secara teknis penyampaian lhkan bagi setiap aparatur negara di instansinya.
hasil pemantauan ketaatan setiap aparatur negara dalam memenuhi kewajiban lhkan tahun ini harus dilaporkan kepada kementerian panrb paling lambat tanggal 30 april 2025 melalui tautan https://bit.ly/formlhkan2025.
baca juga:harta kekayaan gubernur sumatera selatan terpilih tak sebanding dengan gubernur maluku utara 
baca juga:marak korupsi, ulama lubuk linggau ustadz raji: makin banyak harta makin berat, apalagi harta haram
format laporan mengacu pada ketentuan dalam se menteri panrb nomor 2 tahun 2023 tentang penyampaian lhkan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 19 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan