Beasiswa dan Biaya Operasional Pendidikan Dipastikan Efisiensi Anggaran Tidak Diganggu Pemerintah

KORANLINGGAUPOS.ID-  Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 tidak akan berdampak pada biaya operasional perguruan tinggi maupun program beasiswa.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa layanan pendidikan tetap berjalan seperti biasa, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa lainnya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PCO, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemerintah memastikan layanan pendidikan dan beasiswa tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

"Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan, seperti biaya operasional perguruan tinggi, tidak akan terdampak.

BACA JUGA:Beasiswa Kemenkeu Dibatalkan, Pegawai Berprestasi Diarahkan ke LPDP atau Beasiswa Lainnya

KIP tidak akan terdampak Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," ujar Hasan.

Ia juga membantah kabar yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran akan mempengaruhi program beasiswa.

Hasan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada isu-isu yang belum terverifikasi.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, juga menegaskan bahwa anggaran kementerian untuk program beasiswa tidak mengalami pemangkasan akibat kebijakan efisiensi.

BACA JUGA:Biaya Kuliah Makin Ringan, UIN Al-Azhaar Lubuk Linggau Siapkan 3 Beasiswa untuk Mahasiswa Baru 2025

"Tidak ada isu efisiensi pada belanja sosial sehingga tidak terjadi kemacetan (biaya beasiswa)," ujar Togar saat dikonfirmasi pada 13 Februari 2025.

Menurutnya, beasiswa merupakan bagian dari belanja kementerian untuk program sosial, layanan publik, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Oleh karena itu, program beasiswa seperti KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa ADIK tetap berjalan sesuai rencana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengalokasikan dana ke sektor yang lebih produktif tanpa mengurangi total belanja negara.