Nasib Pensiun PPPK dalam UU ASN 2023, Begini Hak dan Skema yang Masih Digodok

Nasib Pensiun PPPK dalam UU ASN 2023, Begini Hak dan Skema yang Masih Digodok-Tangkap Layar -
"Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d dan huruf e dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja." (Pasal 22 Ayat 1 UU ASN 2023)
Namun, hingga kini regulasi teknis yang mengatur skema pensiun untuk PPPK masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah." (Pasal 22 Ayat 5 UU ASN 2023).
BACA JUGA:Galau dan Sedih! Ini 5 Kategori Tenaga Honorer Tidak Bisa Diangkat Menjadi PPPK Tahun 2025
Artinya, meskipun hak pensiun PPPK telah diakui dalam UU ASN, tetapi implementasinya masih bergantung pada Peraturan Pemerintah (PP) yang belum diterbitkan.
Perbedaan Skema Pensiun PNS dan PPPK
Ada perbedaan mendasar antara skema pensiun PNS dan PPPK, terutama dalam sumber dana dan mekanisme pencairan.
1. Jaminan Pensiun untuk PNS
BACA JUGA:Tim Pramuka Sumsel dan Bengkulu Perebutkan Piala Bergilir Rektor UNPARI, HUT Racana Silampari ke-12
Merupakan pensiun bulanan yang diberikan setelah PNS mencapai usia pensiun.
Dana pensiun bersumber dari APBN dan iuran wajib pegawai ke Taspen.
2. Jaminan Hari Tua untuk PPPK
Skema ini lebih mirip dengan program tabungan hari tua, bukan pensiun bulanan.
BACA JUGA:Tabrak Median Jalan, Korban Lakalantas di Lubuk Linggau Meninggal Dunia Tertimpa Mobil Sedang Parkir
Dana jaminan hari tua PPPK kemungkinan akan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan atau mekanisme lain yang akan ditentukan dalam PP.
Karena perbedaan ini, pemerintah perlu merancang skema yang adil dan berkelanjutan agar PPPK tetap mendapatkan hak yang layak setelah masa kerja mereka berakhir.