Nanan Sampaikan Hasil Kunker ke Lapas Kepada Menteri Imipas

LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Komisi XIII DPR RI menggelar Raker dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ( Kemenimipas). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Rabu, 19 Februari 2025.

Anggota Komisi XIII DPR RI, H SN Prana Putra Sohe mengatakan bahwa ada beberapa agenda yang dibahas dalam rapat Komisi XIII DPR RI diantaranya pemberian amnesti dan transfer narapidana.

Selain itu membahas pengawasan terhadap lalu lintas orang asing dan masalah aktual lainnya.

Anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 Fraksi PKB, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan kepada Menteri ImiPas, Agus Andriyanto terkait hasil temuan pada saat Reses dan Kunker di Dapil didapati bahwa hampir diseluruh Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Sarana dan Prasarana seperti X Ray, Metal Detector, CCTV semuanya rusak.

BACA JUGA:Nanan Mendorong Wacana Revisi UU Pilkada Kepala Daerah Dipilih DPRD

BACA JUGA:Nanan Terhadap UKK Imigrasi Lubuk Linggau Statusnya Ditingkatkan Kantor Kelas II

"Selanjutnya untuk tunjangan kinerja pegawai Lapas sekarang baru diberikan 80 persen," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Rabu 19 Februari 2025.  

Nanan panggilan akrabnya berharap kepada Menteri ImiPas beserta jajaran untuk menjadi perhatian ke depan dalam menunjang Profesionalitas pekerjaan di Lingkungan Kemen IMPAS. "Saya berharap hal ini menjadi perhatian Menteri ImiPas," harap mantan Wali Kota Lubuk Linggau 2 periode.  

Sementara Itu Menteri ImiPas, Agus Andrianto menjelaskan pemberian amnesti dan transfer Narapidana , pengawasan terhadap lalu lintas orang asing , serta masalah aktual lainnya.

Kebijakan Amnesti untuk Narapidana menurut Menteri ImiPas merupakan salah satu langkah strategis dalam mengurangi overcrowding di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dari hasil

BACA JUGA:Nanan Upayakan Novi Tidak Dipenjara Tapi Menjadi Tahanan Luar

BACA JUGA:Setelah Dilantik Nanan Nyatakan Siap Berjuang Untuk Kemajuan Kota Lubuk Linggau Melalui DPR RI

verifikasi ala sebanyak 19.337 warga binaan memenuhi kriteria amnesti. Selanjutnya 44.495 orang akan diajukan untuk proses verifikasi ulang ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Agus menyebut amnesti mendorong integrasi sosial yang lebih cepat dan dapat memotivasi warga binaan untuk berperilaku baik.