Sikapi Refocusing Anggaran Ini yang Dilakukan Komisi 3 DPRD Kota Lubuk Linggau

LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Komisi 3 DPRD Kota Lubuk Linggau menyikapi kebijakan pemerintah pusat mengenai refocusing anggaran dengan mengadakan rapat bersama mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD). Dari rapat tersebut Komisi 3 mendapatkan gambaran mengenai efisiensi anggaran.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Lubuk Linggau, Wansari mengatakan bahwa dari rapat bersama mitra kerja diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Kota Lubuk Linggau.

"Dari hasil rapat tersebut komisi 3 mendapatkan gambaran item-item anggaran yang dilakukan efisiensi diantaranya anggaran untuk ATK, anggaran perjalanan dinas, anggaran kegiatan seremonial. Dan pembangunan infrastruktur," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Rabu 19 Februari 2025.

Dampak dari refocusing yang akan dirasakan bagi Dinas PUPR dan juga Dinas Perkim Kota Lubuk Linggau bahwa beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan besar kemungkinan tidak dapat dilanjutkan pada tahun 2025  khususnya kegiatan yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK). "Karena DAK yang akan diperoleh Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau nol rupiah," jelasnya.

BACA JUGA:Sikapi Refocusing Anggaran, Anggota DPRD Sumsel : Berharap Kebocoran Anggaran Tidak Terjadi

BACA JUGA:Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil VIII, Serap Aspirasi tentang Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi, dan Pendidikan

Demikian juga dana bantuan dari Gubernur Sumsel juga kemungkinan batal diberikan oleh Pemprov Sumsel. Namun demikian sampai saat ini belum ada petunjuk teknis mengenai detail efisiensi anggaran.

"Saat ini Dinas PUPR dan Dinas Perkim sedang menunggu petunjuk teknis pelaksanaan efisiensi anggaran," paparnya.

Menurut wansari nantinya setelah ada petunjuk teknis efisiensi anggaran itu baru dapat dipetakan kegiatan apa saja yang mesti di efisiensi dan kegiatan yang harus dilaksanakan

Wansari menyebutkan bahwa dampak dari refocusing anggaran dengan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik itu sangat berdampak terhadap ekonomi.

BACA JUGA:Pendidikan Terdampak Efisiensi Anggaran, DPRD Musi Rawas: Guru Honorer Masih Sangat Dibutuhkan

BACA JUGA:Firzah Aquarium Pusat Ikan Hias, Aksesori, dan Perlengkapan Akuarium Terlengkap di Lubuklinggau

Dampaknya itu pertama kepada tukang, dengan tidak adanya pekerjaan fisik maka tukang tidak bekerja. Jika tukang tidak bekerja maka mereka tidak mendapatkan uang.

Dan jika mereka tidak mendapatkan uang maka tidak dapat belanja. Jika tukang tidak belanja maka pedagang tidak juga mendapatkan uang.