Perbandingan Gaji PNS Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pajak, Siapa yang Lebih Besar?

Perbandingan Gaji PNS Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pajak, Siapa yang Lebih Besar?-Tangkap Layar -
KORANLINGGAUPOS.ID - PNS atau Pegawai Negeri Sipil selalu menjadi topik menarik, terutama dalam hal gaji dan tunjangan yang mereka terima.
Di Indonesia, dua kelompok PNS dengan penghasilan tertinggi adalah pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Namun, siapa yang sebenarnya memiliki pendapatan lebih besar dari gaji PNS? Mari kita bahas secara rinci.
Dikutp Koranlinggaupos.id dari laman Finance.detik.com ada beberapa hal penting yang perlu diketahui bahwa gaji pokok PNS di seluruh Indonesia ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
BACA JUGA:Gagal Jadi PNS karena Tinggi Badan Kurang 0,5 cm, Buruh Pabrik di Boyolali Tak Patah Semangat
Artinya, baik PNS Pemprov DKI maupun PNS DJP menerima gaji pokok yang sama, tergantung pada golongan dan masa kerja mereka.
Gaji terendah (Golongan IA): Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
Gaji tertinggi (Golongan IVe): Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200
Dengan gaji pokok yang sama, yang membedakan total pendapatan PNS di berbagai instansi adalah tunjangan yang mereka terima.
Tunjangan PNS Pemprov DKI Jakarta
BACA JUGA:Bahagiannya, Guru Bukan PNS Kemenag Terima Tunjangan Kerja Berdasarkan 13 Kriteria ini
PNS DKI Jakarta memiliki salah satu tunjangan tertinggi di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
TPP ini diberikan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja masing-masing pegawai.
TPP tertinggi di Pemprov DKI Jakarta:
Sekretaris Daerah (Sekda): Rp 127.710.000/bulan