Ketua DPRD Musi Rawas Dukung Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Perlengkapan Siswa

Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, SE, M.Ikom-Foto : Dok Pribadi -
MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, SE, M.Ikom mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Musi Rawas, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan siswa tahun anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Rawas.
Pihak Kejari Musi Rawas melalui seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah melakukan penggeledahan Kantor Disdik dan BPKAD Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Musi Rawas Nomor Print-294/L.6.25/Fd.2/2025 Tertanggal 5 Februari 2025.
Penyidikan kasus dugaan penyelewengan pengadaan yang telah sampai pada pemeriksaan 30 orang saksi dari Disdikbud dan BPKAD ini. "Saya setidaknya mendukung keseriusan aparat penegak hukum - terutama kejari Musi Rawas untuk menindak upaya penggerogotan anggaran negara," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Senin 25 Februari 2025.
Ditambahkannya, pada titik persinggungan itu, sebagai Ketua DPRD Musi Rawas yang salah satu tugasnya adalah menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
BACA JUGA:Pendidikan Terdampak Efisiensi Anggaran, DPRD Musi Rawas: Guru Honorer Masih Sangat Dibutuhkan
BACA JUGA:Ini Penyebab Effendi, Tersangka Penembakan Anak Mantan Anggota DPRD Musi Rawas Meninggal Dunia
1. Mendukung penuh komitmen Kejaksaan Negeri Musi Rawas untuk melakukan upaya preventif dan penindakan terhadap indikasi-indikasi penyalahgunaan keuangan negara.
2. Dalam konteks penyidikan kasus dugaan penyelewengan perlengkapan siswa pada Disdik Musi Rawas Tahun Anggaran 2023. Secara personal dan institusi menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap APH dalam mengungkap kasus dugaan tersebut.
"Bahkan kita berkomitmen untuk melakukan sinergi positif agar para pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Serta terpenting menyelamatkan kerugian negara yang tentu nantinya akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan lain pada masa efisiensi saat ini," jelasnya.