SPH Tahun 2024 Mencapai Rp 176 Miliar, ini Penjelasan DPKAD Proses Pembayaran

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Minggu , 02 Mar 2025 - 22:42

Taufik Siswanto - Ketua BK DPRD Kota Lubuk Linggau, Zulfikar – Kepala BPKAD Kota Lubuk Linggau-Foto : Dok. Pribadi-

LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau, H Taufik Siswanto meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuk Linggau untuk mencarikan solusi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Pemkot Lubuk Lingau kepada pihak ketiga.

SPH Pemkot Lubuk Linggau kepada rekan pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp 176 miliar.

"Ini sudah memasuki Maret belum ada tanda-tanda sumber-sumber anggarannya apa dari dana bagi hasil (DBH), anggaran pusat atau bantuan gubernur.

Yang jelas belum ada sumbernya. Sehingga belum ada pembayaran," kata Politisi Partai Demokrat kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Ahad 2 Maret 2025.

Pria yang juga menjabat ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Lubuk Linggau mengukapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya bahwa pemkot Lubuk Linggau akan menyelesaikan SPH menunggu dananya cukup Rp 176 miliar.

Menurut Taufik Siswanto kalau menunggu cukup Rp 176 miliar itu terlalu lama kasihan dengan rekanan yang mengadakan paket PL nilai kontraknya tidak lebih dari Rp 200 juta.

"Kalau menunggu uangnya cukup Rp 176 miliar telalu lama kasihan dengan rekanan yang mengerjakan paket PL," jelasnya.

Menurut Taufik Siswanto dampak refocusing anggaran sangat besar bayangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Lubuk Linggau dipangkas Rp 86,2 miliar.

Sementara anggaran DAK tersebut sudah dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kota Lubuk Linggau, tahun anggaran 2025 yang telah disahkan pada bulan September 2024.

Total APBD Kota Lubuk Linggau tahun 2025 yang telah disahkan pada September 2024 Rp 1,1 triliun. Dari total APBD tersebut termasuk DAK Rp 86,2 miliar yang dipangkas. Inikan harus dicarikan solusi karena sudah dimasukan dalam APBD tahun 2025 yang sudah disahkan pada September 2024," jelasnya.

sph tahun 2024 mencapai rp 176 miliar, ini penjelasan dpkad proses pembayaran                            lubuk linggau, koranlinggaupos.id - anggota dprd kota lubuk linggau, h taufik siswanto meminta badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kota lubuk linggau untuk mencarikan solusi surat pengakuan hutang (sph) pemkot lubuk lingau kepada pihak ketiga.
sph  pemkot lubuk linggau kepada rekan pada tahun anggaran 2025 mencapai rp 176  miliar.
"ini sudah memasuki maret belum ada tanda-tanda sumber-sumber anggarannya apa dari dana bagi hasil (dbh), anggaran pusat atau bantuan gubernur.
yang jelas belum ada sumbernya. sehingga belum ada pembayaran," kata politisi partai demokrat kepada koranlinggaupos.id, ahad 2 maret 2025.
baca juga:penyaluran bantuan pangan beras dan sphp ditunda, ini alasannya
baca juga:panggil bpkad dan dinas pu, dprd kota lubuk linggau soroti masalah sph
pria yang juga menjabat ketua badan kehormatan (bk) dprd kota lubuk linggau mengukapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya bahwa pemkot lubuk linggau akan menyelesaikan sph menunggu dananya cukup rp 176 miliar.
menurut taufik siswanto kalau menunggu cukup rp 176 miliar itu terlalu lama kasihan dengan rekanan yang mengadakan paket pl nilai kontraknya tidak lebih dari rp 200 juta.
"kalau menunggu uangnya cukup rp 176 miliar telalu lama kasihan dengan rekanan yang mengerjakan paket pl," jelasnya.
menurut taufik siswanto dampak refocusing anggaran sangat besar bayangkan dana alokasi khusus (dak) kota lubuk linggau dipangkas rp 86,2 miliar.
sementara anggaran dak tersebut sudah dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belaja daerah (apbd) kota lubuk linggau, tahun anggaran 2025 yang telah disahkan pada bulan september 2024.
baca juga:inilah cara membuat surat pengakuan hak (sph) tanah yang benar, berikut contohnya
baca juga:dampak penyesuaian harga penjualan beras sphp alami penurunan
total apbd kota lubuk linggau tahun 2025 yang telah disahkan pada september 2024 rp 1,1 triliun. dari total apbd tersebut termasuk dak rp 86,2 miliar yang dipangkas. inikan harus dicarikan solusi karena sudah dimasukan dalam apbd tahun 2025 yang sudah disahkan pada september 2024," jelasnya.
menurut tafik siswanto badan pendapatan daerah (bapenda) kota lubuk linggau terlalu tinggi mematok target pendapatan asli daerah (pad), sementara itu untuk mencapai target sangat sulit. bappeda juga mestinya lebih pekah dalam menyusun perencanaan. "kalau sekiranya target pad terlalu tinggi dianalisa jangan target yang telah dibuat terlalu jauh melenceng," paparnya.   
kedepan diharapkan dari mulai perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan pengelolaan keuangan daerah (bpkad) haruslah selaras dan rasional dengan  visi misi wali kota dan wakil wali kota. 
begitu juga dengan target-target pad yang kurang rasional seperti target pad tahun 2024 dari rp 90 miliar capaian realisasinya hanya rp 61 miliar, artinya rp 29 miliar yang tidak terpenuhi.
baca juga:mantan kades di musi rawas bakal diperiksa dalam dugaan kasus korupsi sph
baca juga:jual beras sphp diatas het, rpk bakal disanksi
"sekali lagi ini tupoksi nya bapenda kota lubuk linggau utk lebih fokus melihat peluang-peluang  sumber-sumber pad agar lebih tercapai target-target pad ke depan," tegasnya.
saat dikonfirmasi, kepala dpkad kota lubuk linggau, zulfikar mengatakan bahwa untuk membayar sph harus dianggarkan dulu sebagai dasar hukumnya. karena sph belum ada di apbd induk 2025.
"kita anggarkan dulu baru bisa dibayar. bagaimana kita mau bayarnya kalau belum dianggarkan. untuk menganggarkan sph itu harus melalui mekanisme pergeseran anggaran. itulah gunanya ada pergeseran anggaran," jelasnya.
dijelaskannya bahwa sumber dana untuk membayar sph dari dbh. "sumber dananya dari dbh, bangub (bantuan gubernur) bkbk (bantuan keuangan bersifat khusus) kalau dananya ditransfer masuk ke rekening daerah dan kalau sudah dianggarkan bisa dibayar," jelasnya.
menanggapi dak untuk kota lubuk linggau dipangkas mencapai rp 86,2 miliar sementara sudah dimasukan dalam apbd kota lubuk linggau tahun anggaran 2025. menurut zulfikar pihaknya akan menyesuaikan dengan refocusing anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. "kita menyesuaikan pergeseran. dana yang tidak masuk kita hapus di pergeseran," jelasnya.
menurut zulfikar saat ini sedang dalam tahap pembahasan pergeseran apbd kota lubuk linggau tahun anggaran 2025. "sekarang sedang selesai, diperkiraakan pembasan akan selesai di bulan maret," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 3 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan