Pelaksanaan PSU Empat Lawang Terkendala Anggaran tetap Dilaksanakan 19 April 2025

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Sabtu , 08 Mar 2025 - 20:14

PSU Kabupaten Empat Lawang akan dilaksanakan 19 April 2025, namun masih terkendala anggaran -foto sumeks.co---

pelaksanaan psu empat lawang terkendala anggaran tetap dilaksanakan 19 april 2025                              empat lawang, koranlinggaupos.id - pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu) di kabupaten empat lawang dikabarkan terkendala anggaran.
berdasarkan keputusan mahkama konstitusi (mk) psu dilaksanakan 19 april 2025.
dikutif koranlingaupos.id dari sumeks.co, namun yang jelas soal dana pelaksanaan psu bukan urusan kpu kabupaten. psu empat lawang harus tetap dilaksanakan sesuai keputusan mk.
ketua kpu empat lawang, eskan budiman mengakui jadwal psu akan dilaksanakan 19 april 2025 nanti. hal itu sesuai dengan keputusan mk. "itu sesuai keputusan mahkama konstitusi," katanya.
baca juga: kpu sumsel diminta siap-siap hadapi pemungutan suara ulang di empat lawang
baca juga:pemungutan suara ulang di empat lawang pengaruhi dinamika politik lokal 
mengenai tahapanan eskan bidiman menerangkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kpu provinsi sumatera selatan (sumsel) dan kpu ri.
"mengenai anggaran tidak cukup akan dikoordinasikan ke kpu provinsi dan kpu ri untuk mencari solusi," katanya.
kepala kesbangpol sumsel, alfajri zabidi menegaskan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) sumsel siap mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di kabupaten empat lawang.
penegasan ini disamping terkait dengan anggaran dan persiapan pelaksanaan psu yang merupakan amanat dari mk.
baca juga:pemprov sumsel siap bantu pemungutan suara ulang di empat lawang
baca juga:hanya 8 daerah siap adakan pemungutan suara ulang
"psu merupakan putusan  mk harus dilaksanakan,"  kata alfajri zabidi.       
ia menjelaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan psu ini berasal dari anggaran kabupaten empat lawang.
menurutnya pemerintah provinsi (pemprov) sumsel siap memberikan dikungan dan koordinasi agar kpu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan amanat mk.
"psu anggarannya dari kabupaten, kalau gubernur dari pemprov,"  tambahnya.
baca juga:begini kesiapan polda sumsel dan polres empat lawang jelang pemungutan suara ulang
baca juga:hari ini rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kpu musi rawas
lebih lanjut, alfajri mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoodinasi dengan kebangpol kabupaten empat lawang mengenai persiapan pelaksanaan psu.
saat ini, pemprov sumsel masih menunggu kesiapan dari pemerintah kabupaten empat lawang.
pemprov sumsel menunggu bagaimana kesiapan pemerintah kabupaten empat lawang. pemprov sumsel sudah koordinasi dengan kepala kesbangpol empat lawang bahwa mereka sudah melaksanakan rapat.
alfajri menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sumatera selatan siap membackup mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan seluruh tahapan pelaksanaan psu agar amanat dari mahkama konstitusi dapat berjalan dengan baik.
baca juga:pastikan pemungutan hingga penghitungan suara terlaksana tanpa hambatan, kpu mura monitoring ke tps
baca juga:pasca pemungutan suara sekda imbau warga tetap jaga kondusif
"pemerintah provinsi sumatera selatan siap membackup, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sehingga amanat mahkama konstitusi dapat berjalan dengan baik," tegasnya.
diketahui bahwa, psu empat lawang ini merupakan tindak lanjut dari putusan mk terkait sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) 2024.
mk memerintahkan pelaksanaan psu di beberapa tempat pemungutan suara (tps) di kabupaten empat lawang karena adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara.
perintah psu ini termasuk di bengkulu selatan dan kabupaten empat lawang.
baca juga: jelang pemungutan suara pilkada serentak 5 kelurahan di kota lubuk linggau banjir
baca juga:pln pastikan keandalan pasokan listrik jelang dan saat pemungutan suara pilkada serentak 2024
namun pada kedua daerah tersebut dikabarkan tengah menghadapi kendala serius terkait pendanaan untuk pelaksanaan psu tersebut.
ada 16 daerah yang melaporkan ketidakmampuan finansial dalam menyelenggarakan psu sesuai putusan mk.
adanya kendala tersebut menjadi tantangan serius menurut ketua kpu mochammad afifuddin bahwa total perkiraan anggaran untuk pelaksanaan psu di 24 pilkada mencapai rp 486,3 miliar.
sementara dengan adanya 16 daerah yang melaporkan ketidakmampuan finansial, diperlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersedian anggaran.
dengan adanya dukungan dan koordinasi dari pemerintah provinsi sumatera selatan diharapkan pelaksanaan psu di kabupaten empat lawang dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan hasil yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 10 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan