Pemprov Sumsel Berhasil Capai Target 60 Persen Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

PALEMBANG, KORANLINGGAUPOS.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mencapai kaget 60% perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni. Jumlah RTLH yang telah dibangun menjadi layak huni sebanyak 7.165 unit rumah yang telah selesai diperbaiki tahun 2024.

Dikutif KORANLINGGAUPOS.ID dari SUMEKS.CO, Sabtu 15 Maret 2025, Hal ini membuktikan bahwa komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat gerakan Cepat perbaikan RTLH menjadi rumah layak huni.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),  Novian Aswardani dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata dari semangat astacita Presiden RI Prabowo Subianto dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Lebih lanjut dia meningkatkan bahwa inisiatif ini berasal dari Gubernur Sumsel H Herman Deru yang memiliki visi agar setiap masyarakat Sumsel dapat memiliki ilmu yang layak huni.

 

Launching gerakan cepat Perbaikan rumah tidak layak huni dan sanitasi ini adalah program inisiasi dari Gubernur agar masyarakat bisa memiliki rumah layak huni.

Novian menjelaskan bahwa pada tahun 2024 Pemprov Sumsel setelah berhasil memperbaiki  7.165 unit RTLH yang setara dengan 65 persen dari target 10.540 unit.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai pihak terkait.

?Dirinya juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel memiliki target ambisius untuk menyelesaikan perbaikan 5.815 unit RTLH dalam 100 hari kerja yang akan berakhir pada Maret 2025.

?Target ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Sumsel, sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam mempercepat peningkatan kualitas perumahan masyarakat.  

?Bulan Maret 2025 Pemprov Sumsel punya target pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sesuai semangat Gubernur dalam 100 hari kerja yaitu sebanyak 5.815 unit di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.

Dalam upaya target tersebut Pemprov Sumsel mengajak seluruh pihak termasuk badan usaha milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk turut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahan (CSR).  

Untuk diketahui Program Gerak Cepat perbaikan RTLH dan salah satu ini tidak hanya terfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga pada peningkatan kualitas sanitasi.