Sah Jadi Undang-Undang TNI, Utamakan 4 Perubahan Langkah Menuju Pertahanan Moderen

Reporter: DHAKA LINGGAU POS |

Editor: DHAKA LINGGAU POS |

Jumat , 21 Mar 2025 - 03:30

Sah Jadi Undang-Undang TNI, Utamakan 4 Perubahan Langkah Menuju Pertahanan Moderen-KORANLINGGAUPOS.ID-

Sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

Langkah ini juga mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945, yang menyebut bahwa Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.

2. Perluasan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada Pasal 7

RUU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri.

TNI kini dapat berperan menangkal serangan siber mengancam pertahanan nasional.

Serta melindungi kepentingan Indonesia di luar negeri dalam situasi darurat.

3. Penempatan Prajurit Aktif di Kementerian/Lembaga pada Pasal 47

Sebelumnya, prajurit aktif hanya bisa ditempatkan di 10 kementerian/lembaga (K/L), kini setelah RUU TNI di sahkan menambahkan 5 K/L baru, yaitu:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Kejaksaan Agung.

4. Usia Pensiun Prajurit TNI pada Pasal 53

Tamtama dan Bintara sebelumnya 53 tahun kini menjadi 55 tahun

Perwira hingga Kolonel sebelumnya dari 58 tahun kini menjadi 58 tahun

sah jadi undang-undang tni, utamakan 4 perubahan langkah menuju pertahanan moderen                            jakarta, koranlinggaupos.id - dpr ri telah  resmi mengesahkan ruu tni menjadi undang-undang yakni uu no.34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia.
dengan telah disahkannya ruu tni ditegaskan ketua fraksi partai gerindra dpr ri, budisatrio djiwandono, bahwa revisi ini tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi.
dengan telah di revisinya ruu tni ini maka tidak ada langkah mundur, namun dengan ini justru adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern lebih modern.
“tentu supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya militerisasi dalam ranah politik maupun sipil,” ujar budisatrio di gedung dpr, senayan, jakarta, kamis 20 maret 2025, seperti dikutip di wartabanjar.
baca juga:sah! ruu tni jadi undang-undang, anggota tni bisa jadi jaksa hingga mahkamah agung
baca juga:ruu tni disepakati, 14 kementerian dan lembaga bisa ditempati prajurit aktif
ia juga menyampaikan akan menepis isu akan mengembalikan dwifungsi tni.
dikatakannya, bahwa revisi ini lebih menitikberatkan pada kesempurnaan peran tni, yakni dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.
ada 4 yang poin perubahan dalam ruu tni ini, tentu ini akan diutamakan dalam perubahan tersebut   
4 poin utama mengalami perubahan dalam ruu tni
baca juga:panglima tni rotasi dan mutasi 86 perwira tinggi, mayjen r. sidharta wisnu graha jadi danjen akademi tni
baca juga:daftar gaji tni terbaru april 2025, mulai dari tamtama hingga perwira tinggi
1. kedudukan tni dalam sistem pertahanan negara pada pasal 3
revisi ini mempertegas bahwa tni berada di dalam kementerian pertahanan (kemenhan), bukan di bawahnya.
hal ini untuk memastikan bahwa tni tetap memiliki otoritas dalam bidang pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.
koordinasi antara tni dan kemenhan hanya mencakup perumusan kebijakan dan strategi pertahanan.
sementara operasional tetap menjadi ranah tni.
langkah ini juga mempertegas amanat pasal 10 uud 1945, yang menyebut bahwa presiden adalah panglima tertinggi tni.
baca juga:presiden prabowo : asn, tni, polri, bumn, bumd pekerja swasta hingga driver ojol terima thr ramadan 2025
baca juga:6 jenderal kopassus yang menjabat pangdam no 6 putra palembang, bukti kualitas pasukan elite tni ad
2. perluasan tugas operasi militer selain perang (omsp) pada pasal 7
ruu tni memperluas cakupan operasi militer selain perang (omsp), termasuk menghadapi ancaman siber dan perlindungan wni di luar negeri.
tni kini dapat berperan menangkal serangan siber mengancam pertahanan nasional.
serta melindungi kepentingan indonesia di luar negeri dalam situasi darurat.
baca juga:dirut perum bulog dan irjen kementerian pertanian mundur dari tni, lalu apa kabar letkol teddy? 
baca juga:panglima tni mutasi 86 perwira tinggi, 18 kolonel pecah bintang, ini daftar nama-namanya 
3. penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga pada pasal 47
sebelumnya, prajurit aktif hanya bisa ditempatkan di 10 kementerian/lembaga (k/l), kini setelah ruu tni di sahkan menambahkan 5 k/l baru, yaitu:
badan nasional penanggulangan bencana (bnpb), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt), badan keamanan laut (bakamla) dan badan nasional pengelola perbatasan (bnpp) serta kejaksaan agung.
4. usia pensiun prajurit tni pada pasal 53
tamtama dan bintara sebelumnya 53 tahun kini menjadi 55 tahun
baca juga:siapkan diri! kopassus buka pendaftaran prajurit tni ad tahun 2025, berikut syarat dan jadwalnya
baca juga:muzakir manaf, dulu dikejar tni kini jadi gubernur yang tak dilantik langsung prabowo, ikut retret di magelang
perwira hingga kolonel sebelumnya dari 58 tahun kini menjadi 58 tahun
perwira tinggi sebelumnya 60 tahun kini menjadi 62 tahun
jenderal bintang empat sebelumnya 63 tahun, kini mendapat perpanjangan menjadi 65 tahun
perpanjangan usia ini dilakukan untuk mempertahankan tenaga ahli berpengalaman tanpa mengorbankan regenerasi di tubuh tni.
“revisi ini adalah bentuk komitmen negara dalam memastikan tni tetap kuat, profesional, dan selaras dengan tantangan zaman,” pungkas budisatrio.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 23 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan