Perkembangan Terbaru Korupsi Menjerat Oknum DPRD dan Ridwan Mukti, PAW Tunggu DPP

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 16 May 2025 - 21:50

Jumat 16 Mei 2025, Penyidik Bidang Pidsus Kejati Sumsel telah melimpahkan berkas dan 5 tersangka dugaan6 kasus korupsi Sektor Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit di Kabupaten Musi Rawas, salah satunya Bahtiar Anggota DPRD Musi Rawas-Foto : Dok. Sumeks-

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – Bahtiar, Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Gerindra ditangkap sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Sektor Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit di Kabupaten Musi Rawas.

Jumat 16 Mei 2025, Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumsel telah melimpahkan berkas dan tersangka serta barang bukti perkara dugaan korupsi ini ke Jaksa Penuntut guna segera disidangkan.

Bahtiar tak sendiri. Dalam kasus ini ia bersama 4 tersangka lain, yakni Ridwan Mukti (mantan Bupati Musi Rawas Periode 2005-2015), Efendi Suryono (Direktur PT Djuanda Abadi mandiri Tahun 2010), Syaiful Anwar Ibna (mantan Kepala BPMPTSP Musi Rawas 2008-2013),dan Amrullah (mantan Sekretarus BPMPTSP 2008-2013).

Usai diserahkan ke Penuntut Umum, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 16 Mei 2025 hingga 5 Juni 2025 di Rutan Kelas IA Khusus Pakjo Palembang. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara beralih ke JPU dari Kejari Musi Rawas.

Terkait dengan proses hukum yang dijalani Bahtiar, Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Musi Rawas H Suprayitno mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat usulan PAW Bahtiar.

“Surat usulan PAW sudah kami sampaikan ke DPP. Tapi belum ado perkembangan. Intinya kami tinggal nunggu dari DPP Gerindra,” terang Suprayitno yang juga menjabat Wakil Bupati Musi Rawas ini.

Hal sama disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Firdaus Cik Ola yang juga mengomentari pasal PAW Bahtiar.

“Belum ado surat masuk dari Gerindra. Kalau ado langsung kito proses sesuai prosedurnyo,” jelas Firdaus.

Sebelumnya, Bahtiar dan Ridwan Mukti sempat melakukan upaya hukum untuk menggugurkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi perizinan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas.

Namun upaya hukum ini resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam Sidang Pembacaan Putusan Praperadilan Selasa 29 April 2025 di Ruang Sidang Kartika lantai II dengan dipimpin oleh hakim tunggal Corry Oktarina.

perkembangan terbaru korupsi menjerat oknum dprd dan ridwan mukti, paw tunggu dpp                            musi rawas, koranlinggaupos.id – bahtiar, anggota dprd kabupaten musi rawas dari partai gerindra ditangkap sebagai tersangka dugaan kasus korupsi sektor sumber daya alam perkebunan sawit di kabupaten musi rawas. 
jumat 16 mei 2025, penyidik bidang  pidana khusus kejati sumsel telah melimpahkan berkas dan tersangka serta barang bukti perkara dugaan korupsi ini ke jaksa penuntut guna segera disidangkan.
bahtiar tak sendiri. dalam kasus ini ia bersama 4 tersangka lain, yakni ridwan mukti (mantan bupati musi rawas periode 2005-2015), efendi suryono (direktur pt djuanda abadi mandiri tahun 2010), syaiful anwar ibna (mantan kepala bpmptsp musi rawas 2008-2013),dan amrullah (mantan sekretarus bpmptsp 2008-2013).
usai diserahkan ke penuntut umum, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 16 mei 2025 hingga 5 juni 2025 di rutan kelas ia khusus pakjo palembang. setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara beralih ke jpu dari kejari musi rawas. 
baca juga:kejari mura tangani kasus korupsi izin kebun sawit ridwan mukti dan 4 lainnya dilimpahkan 
baca juga:ungkap kasus dugaan korupsi pmi lubuk linggau, manajemen rumah sakit musi rawas dan muratara ikut dipanggil
terkait dengan proses hukum yang dijalani bahtiar, ketua dpd partai gerindra kabupaten musi rawas h suprayitno mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat usulan paw bahtiar. 
“surat usulan paw sudah kami sampaikan ke dpp. tapi belum ado perkembangan. intinya kami tinggal nunggu dari dpp gerindra,” terang suprayitno yang juga menjabat wakil bupati musi rawas ini.
hal sama disampaikan ketua dprd kabupaten musi rawas firdaus cik ola yang juga mengomentari pasal paw bahtiar.  
“belum ado surat masuk dari gerindra. kalau ado langsung kito proses sesuai prosedurnyo,” jelas firdaus.
baca juga:penyidikan dugaan korupsi pengadaan baju seragam sekolah gratis, begini kata plt kajari musi rawas 
baca juga:rasulullah, sosok guru honorer yang dipecat usai ungkap dugaan korupsi bantuan rumah warga
sebelumnya, bahtiar dan ridwan mukti sempat melakukan upaya hukum untuk menggugurkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi perizinan perkebunan di kabupaten musi rawas.
namun upaya hukum ini resmi ditolak oleh pengadilan negeri palembang dalam sidang pembacaan putusan praperadilan selasa 29 april 2025 di ruang sidang kartika lantai ii  dengan dipimpin oleh hakim tunggal corry oktarina.
dalam amar putusannya, hakim menyatakan secara tegas bahwa seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pihak ridwan mukti tidak beralasan hukum dan karenanya ditolak untuk seluruhnya.
"mengadili, menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," ujar hakim corry saat membacakan petikan amar putusan dikutip dari sumateraekspres.id.
baca juga:usai mangkir, penetapan tersangka korupsi csr bi kpk : tunggu dua anggota dpr ri ini? 
baca juga:kpk lagi panggil saksi dugaan korupsi csr bi, minta penjadwalan ulang
sebelumnya, ridwan mukti menggugat sahnya penetapan status tersangka oleh penyidik kejati sumsel yang menjeratnya dalam perkara dugaan korupsi terkait penerbitan izin perkebunan sawit di wilayah musi rawas. 
dalam permohonannya, tim kuasa hukum ridwan mukti menilai bahwa penetapan tersangka tidak memenuhi syarat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 kuhap.
selain itu, pihak pemohon juga mempermasalahkan legalitas penahanan yang telah dilakukan terhadap ridwan mukti.
namun, dalam pertimbangan hukumnya hakim menilai bahwa keberatan tersebut tidak beralasan.
baca juga:dugaan kasus korupsi pmi lubuk linggau, sejumlah pengelola rumah sakit ikut dipanggil
baca juga:kasus dugaan korupsi mantan kades lubuk mas muratara masuk tahap ii, berkas perkara dilimpahkan ke jpu
menurut hakim, penyidik telah mengantongi lebih dari cukup bukti untuk menetapkan ridwan mukti sebagai tersangka.
proses penetapan tersebut juga dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
"dalil pemohon bahwa penetapan tersangka tidak memenuhi dua alat bukti adalah tidak berdasar hukum. penyidik telah memiliki bukti yang cukup sesuai ketentuan dalam pasal 184 kuhap," jelas hakim corry dalam uraian pertimbangannya.
lebih lanjut, hakim juga menolak dalil pemohon yang menyebut penahanan terhadap ridwan mukti tidak sah.
baca juga:komitmen wujudkan pemerintahan bersih dari korupsi, bupati dapat dukungan forum ponpes 
baca juga:anggota dprd musi rawas terlibat kasus korupsi belum juga di-paw, begini penjelasan wabup suprayitno 
menurut hakim, penahanan telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur undang-undang dan tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.
putusan ini menjadi pukulan telak bagi upaya hukum ridwan mukti, yang berharap status tersangkanya dapat dicabut melalui mekanisme praperadilan.
dengan ditolaknya permohonan tersebut, status tersangka ridwan mukti tetap sah secara hukum, dan proses penyidikan terhadap dirinya akan terus berjalan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 17 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan