DPPPA Musi Rawas Laksanakan 5 Arahan Presiden RI

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Senin , 01 Jan 2024 - 18:59

Ilustrasi kekerasan terhadap anak-Foto tangkap layar : suarasurabaya.net -

dpppa musi rawas laksanakan 5 arahan presiden ri                            musi rawas, koranlinggaupos.co - upaya yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa) kabupaten musi rawas untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. 
informasi tersebut seperti disampaikan kepala dpppa kabupaten musi rawas, muhammad rozak melalui plt kepala upt perlindungan perempuan dan anak (ppa) kabupaten musi rawas, muhammad setiawan. 
dalam melakukan sosialisasi dpppa kabupaten musi rawas melibatkan relawan diantaranya forum anak dan relawan sahabat perempuan dan anak (sapa).
"relawan ada di setiap desa," katanya kepada linggau pos. 
baca juga:dugaan pengeroyokan ditangani kodim
kemudian tambahnya, dpppa kabupaten musi rawas menggalakan desa ramah perempuan dan peduli  anak (drppa).
drppa merupakan upaya untuk melaksanakan lima arahan presiden ri joko widodo.
adapun lima arahan tersebut yakni pemberdayaan perempuan dibidang kewirausahaan perperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerjaan anak dan pencegahan perkawinan anak.
untuk melaksananakn program drppa di tahun 2024 dpppa kabuaten musi rawas akan mengadakan kegiatan di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten musi rawas. kegiatan yang dilaksanakan sosialisasi tentang kiat agar anak-anak tidak mudah dibullying.
baca juga:kpu harus siap melaksanakan pemilu
"kita turun ke sekolah-sekolah baik sd, smp dan sma," ucapnya. 
dalam pelaksanaan dpppa kabuoaten musi rawas berharap kepada organisasi perangkat daerah (opd) terkait bisa turun juga, termasuk camat dan kepala desa (kades).
"kita minta kepada ibu bupati selaku kepala daerah untuk menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan, camat dan kades ikut berperan. untuk sd yang berada di desa menjadi tanggungjawab kades untuk memberikan sosialisasi.
utnuk camat smp, opd sma. kita gaungkan dari 199 desa dan kelurahan dan 14 kecamatan. jadi bukan dpppa saja tapi semua pihak perperan. tapi konsepnya dari kita (dpppa)," jelasnya. 
baca juga:universitas bina insan terapkan tridarma perguruan tinggi bagi dosen, demi wujudkan mahasiswa yang berkualitas
dengan kerja bareng seperti ini, tambah wawan panggilan akrapnya program pemerintah bisa memancar sampai seluruh penjuru kabupaten musi rawas.
"kita berharap seperti itu. kita berharap anak-anak kabupaten musi rawas minim seminim mungkin menjadi korban kekerasan. tapi perasn serta kepala sekolah, guru, kades camatan dan semua unsur harus terlibat," ucapnya. 
untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meneuurt setiawan anggarannya dari pemerintah pusat melalaui dana alokasi khusus (dak).
dana tersebut bisa digunakan hanya untuk penanganan kasus. "artinya kalu kasusnya rendah maka penyerapan anggaran juga rendah. tidak mungkin kausnya rendah penyerapan anggarannya tinggi," ucapnya. 
baca juga:pelamar pppk lubuklinggau harus teliti dalam pemberkasan, cek dokumen yang wajib kamu kirim
di kabupaten musi rawas ada 8 desa ditetapkan menjadi drppa. penetapan tersebut melalui keputusan bupati mura nomor 249/kpts/dpp-pa/2023 tentang penetapan desa dan penunjukan fasilisator drppa kabupaten musi rawas. 
ada pun 8 desa dimaksud  yakni

desa marga saku kecamatan muara kelingi
desa bangun rejo kecamatan sukakarya
desa f trikoyo kecamatan tugumulyo
desa suro kecamatan muara beliti
desa dharma sakti kecamatan tuah negeri
desa sungai pinang kecamatan muara lakitan
desa sumber karya kecamatan stl ulu terawasdan 
desa taba remanik kecamatan selangit.

baca juga:simak, ini jadwal buang sampah yang wajib dipatuhi warga lubuklinggau
dijelaskannya, drppa merupakan desa yang mengintegrasikan persfektif gender dan hak anak kedalam tata kelolah penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeruruh, berkelanjutan.
“desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang rama perempuan dan anak,” jelasnya. 
“tujuan drppa diantaranya desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarkatanya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak,” tambahnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 2 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan