Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui Menjadi Perda

Reporter: MUSLIMIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 30 Jun 2025 - 21:48

Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas, Yani Yandika saat menandatangani keputusan bersama disaksikan oleh Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud serta disaksikan ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi dewan yang dihadiri 27 anggota DPRD dari 40 Anggota DPRD Musi Ra-Foto : MUSLIMIN-

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – DPRD Kabupaten Musi Rawas(Mura) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2024 serta mendengarkan pendapat akhir Bupati Musi Rawas.

Rapat paripurna DPRD Musi Rawas, dipimpin oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola yang diwakili oleh wakil ketua II DPRD Musi Rawas, Yani Yandika selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud. Yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, Senin 30 Juni 2025.

Pada rapat paripurna DPRD Musi Rawas tersebut, empat komisi DPRD Musi Rawas menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mura tahun 2024 menjadi peraturan daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui juru bicara komisi DPRD Musi Rawas dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Musi Rawas terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2024 serta mendengarkan pendapat akhir Bupati Musi Rawas.

Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas, Azandri didampingi oleh Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud dan Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas, Yani Yandika serta Ketua-Ketua fraksi, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Pembentukan Peraturan daerah serta Ketua-Ketua Komisi DPR- Foto : MUSLIMIN-

Adapun juru bicara (Jubir) Pada Komisi I disampaikan oleh Zulkifli Lubis, Komisi II disampaikan oleh Internasional, dan dari Komisi III disampaikan oleh Ahmad Arlen Bakri serta dari Komisi VI disampaikan oleh Idham Tarmizi.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara pengesahan yang ditandatangani Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Ola yang diwakili oleh wakil Ketua II DPRD Yani Yandika dan Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, yang disaksikan ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi dewan yang dihadiri 27 anggota DPRD dari 40 Anggota DPRD Musi Rawas.

Sementara itu Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Raperda tersebut diatas yang selanjutnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi-komisi Dewan yang telah melaksanakan seluruh mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

Termasuk penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi-komisi Dewan dan pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

raperda pertanggungjawaban apbd 2024 disetujui menjadi perda                            musi rawas, koranlinggaupos.id – dprd kabupaten musi rawas(mura) menggelar rapat paripurna dalam rangka  mendengarkan laporan hasil pembahasan komisi-komisi dprd terhadap raperda tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan apbd kabupaten musi rawas tahun anggaran 2024 serta mendengarkan pendapat akhir bupati musi rawas.
rapat paripurna dprd musi rawas, dipimpin oleh ketua dprd musi rawas, firdaus cik ola yang diwakili oleh  wakil ketua ii dprd musi rawas, yani yandika selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh bupati musi rawas, hj ratna machmud. yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna dprd musi rawas, senin 30 juni 2025.
pada rapat paripurna dprd musi rawas  tersebut,  empat komisi dprd musi rawas menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten mura tahun 2024 menjadi peraturan daerah.
persetujuan tersebut disampaikan melalui juru bicara komisi dprd musi rawas dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan komisi-komisi dprd musi rawas terhadap raperda tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan apbd kabupaten musi rawas tahun anggaran 2024 serta mendengarkan pendapat akhir bupati musi rawas.
baca juga:pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024
baca juga:dprd musi rawas 3 kali gelar rapat paripurna, penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd ta 2024
wakil ketua i dprd musi rawas, azandri didampingi oleh bupati musi rawas hj ratna machmud dan wakil ketua ii dprd musi rawas, yani yandika serta ketua-ketua fraksi, ketua badan kehormatan, ketua pembentukan peraturan daerah serta ketua-ketua komisi dpr- foto : muslimin-
adapun juru bicara (jubir) pada komisi i disampaikan oleh zulkifli lubis, komisi ii disampaikan oleh internasional, dan dari komisi iii disampaikan oleh ahmad arlen bakri serta dari komisi vi disampaikan oleh idham tarmizi.
persetujuan tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara pengesahan yang ditandatangani ketua dprd musi rawas firdaus cik ola yang diwakili oleh wakil ketua ii dprd yani yandika dan bupati musi rawas, hj ratna machmud, yang disaksikan ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi dewan yang dihadiri 27 anggota dprd dari 40 anggota dprd musi rawas.
sementara itu bupati musi rawas, hj ratna machmud, menyampaikan ucapan  terima kasih kepada dewan yang terhormat, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan sehubungan dengan telah selesainya pembahasan raperda tersebut diatas yang selanjutnya disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada komisi-komisi dewan yang telah melaksanakan seluruh mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten musi rawas tahun anggaran 2024.
baca juga:pembahasan raperda rtrw paralel dengan pembahasan rpjmd perlu pendalaman data lp2b
baca juga:hadiri rapat harmonisasi raperda dan raperkada di kanwil kemenkum sumsel, wako lubuk linggau paparkan ini
termasuk penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi dewan dan pengambilan keputusan dprd kabupaten musi rawas telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tentunya hal ini terkait karena adanya kerja sama dan koordinasi dengan mengutamakan fungsi kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten mura.
"untuk itu perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat anggota dprd kabupaten mura yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan komisi-komisi dewan melalui juru bicaranya masing-masing," jelasnya.
laporan hasil pembahasan komisi-komisi dewan yang telah disampaikan tadi adalah merupakan suatu kebijakan yang dilandasi dengan musyawarah dan mufakat  yang lebih mendahulukan kepentingan bersama, untuk itu kami setuju dan sependapat kiranya rancangan peraturan daerah, yang telah dibahas dan disetujui pada rapat paripurna ini.
baca juga:pansus ii menilai dpucktrp musi rawas tidak serius menyelesaikan raperda rtrw 
baca juga:bahas raperda rtrw pansus ii dan mitra kerja koordinasi ke provinsi sumsel
untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten mura, sesuai dengan saran dan pendapat dari laporan hasil pembahasan masing-masing komisi dprd kabupaten mura, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
selaku bupati musi rawas saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang terhormat atas segala usaha dan kerja samanya dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024 ini.
hal ini disadari bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah yang hasilnya telah disampaikan dan dilaporkan melalui juru bicara komisi-komisi dewan yang telah kita dengar tadi, memang banyak menyita waktu, pikiran dan ide-ide perbaikan dengan senantiasa mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
sehingga rapat komisi, rapat fraksi maupun rapat paripurna yang telah dilaksanakan telah mewujudkan keputusan positif untuk dijadikan produk hukum formal kabupaten mura.
baca juga:banyak kepala opd tidak hadir pembahasan raperda dijadwal ulang
baca juga:dari 13 propemperda, 4 raperda dulu yang dibahas
selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kepada yang terhormat seluruh anggota dprd kabupaten mura,   saya ucapkan terima kasih atas dikemukakannya beberapa informasi, pendapat, saran dan himbauan yang telah disampaikan melalui juru bicara komisi-komisi dprd kabupaten mura  terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten mura tahun anggaran 2024.
dan pengambilan keputusan dprd kabupaten mura, kami jajaran pemerintah kabupaten mura selalu mengharapkan dukungan dari anggota dewan yang terhormat, terhadap berbagai kebijakan-kebijakan dan program pemerintah kabupaten mura serta langkah-langkah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan kabupaten mura guna mewujudkan musi rawas maju, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan (mantabkan).
setelah mendengarkan pendapat akhir bupati musi rawas, acara dilanjutkan dengan penandatangan keputusan bersama oleh ketua dprd musi rawas dan bupati musi rawas yang disaksikan oleh ketua-ketua fraksi, ketua badan kehormatan, ketua pembentukan peraturan daerah  serta ketua- ketua komisi dprd musi rawas.
dan dilanjutkan dengan berfoto bersama dengan seluruh anggota dprd musi rawas, hadir dalam kegiatan tersebut sekretaris  daerah pemkab musi rawas, perwakilan forkopimda musi rawas, kepala opd di lingkungan pemkab musi rawas, camat serta tamu undangan yang lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 1 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan