Waduh ! Tahapan Pilkada Segera Dimulai, Dana Hibah dari Pemkab Mura Malah Belum Jelas

MUSI RAWAS, LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - November 2023, kemungkinan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dimulai. Namun hingga saat ini anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Musi Rawas (Mura) masih belum jelas. 

Bahkan hingga akhir Oktober ini, pihak KPU Kabupaten Mura mengaku belum tahu kapan akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Ketua KPU Kabupaten Mura, Wahyudi mengaku pihaknya belum tahu berapa anggaran Pilkada Kabupaten Mura yang akan dihibahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura ke pihaknya. 

“Kita belum tahu berapa yang dianggarkan untuk Pilkada, dan hingga saat ini belum dilakukan penadantangnan NPHD. Kami masih menunggu dari Pemkab Mura kapan pelaksaan penadatangan NPHD,” ungkapnya saat dibincangi, kemarin. 

BACA JUGA:Waspada Makanan Mengandung Sianida

Wahyu mengaku sudah berusaha menanyakan terkait anggaran ini ke pihak Pemkab Mura baik melalui surat maupun bertemu langsung dengan pihak Kesbangpol. Bahkan beberapa hari lalu mereka juga sudah melakukan audiensi dengan Plt Sekda H Aidil Rusmaan. 

“Dari hasil pertemuan dengan Pak Sekda, beliau hanya mengatakan secepatnya akan dilakukan penandatangan NPHD namun belum dipastikan tepatnya tanggal mereka belum bisa memastikan, hanya kemungkinan dilakukan pekan depan,” ucap Wahyu.

Padahal sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumsel yang melaksanakan Pilkada sudah melaksanakan penantangan NPHD. Daerah terdekat dengan Kabupaten Mura seperti Kota Lubuklinggau sudah lama menandatangani NPHD. Baru-baru ini Kabupaten Ogan Ilir. 

“Kita berharap semoga Kabupaten Mura tidak menjadi yang terakhir menatanani NPHD,” harapnya.   

BACA JUGA:Sulap Buah Pinang Jadi Sesuatu yang Menghasilkan Uang

Wahyu sedikit membocorkan dari hasil audiensi dengan Plt Sekda diketahui Pemkab Mura mengalokasikan anggaran Pilkada Rp 42,6 miliar. 

“Namun saya belum dapat memastikan apa betul Rp 42,6 miliar karena belum ada hitam diatas putih. Hanya informasinya diangka itu (Rp 42,6 miliar),” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya KPU Kabupaten Mura sudah mengajukan proposal anggaran Pilkada sebesar Rp 70 miliar. Lalu Ketika disinggung bagaimana jika memang benar realisasinya hanya Rp 42,6 miliar, apakah akan menganggu pelaksanaan Pilkada karena sangat jauh berkurang dari yang diajukan ? 

“Pada prinsipnya kami berusaha sesuai dengan anggaran yang kami terima. Mungkin ada beberapa item yang butuh anggaran besar diperkecil, misalnya kegiatan sosialisasi. Kita harus menghitung itemnya kita kecilkan,” jelasnya.