Pegawai Non ASN Non Database Minta DPRD Musi Rawas Diperjuangkan Nasib Mereka

Reporter: MUKMIN HIDAYAT |

Editor: SULIS |

Senin , 25 Aug 2025 - 21:42

Audiensi antara perwakilan pegawai non ASN non database bersama DPRD dan BKPSDM Musi Rawas, Senin 25 Agustus 2025-Foto: Istimewa-

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID – Ratusan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) non database di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) mendatangi gedung DPRD Mura, Senin 25 Agustus 2025.

Mereka mengadukan nasibnya karena tidak bisa masuk dalam usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lantaran pernah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kedatangan para pegawai ini diterima langsung Ketua DPRD Mura, Firdaus Cik Olah, didampingi Anggota Komisi I DPRD Mura.

Turut hadir Kepala BKPSDM Mura, David Pulung, bersama jajarannya.

Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cek Olah--

Salah seorang pegawai non ASN non database, Herda, yang bekerja di RSUD Sobirin, mengaku kehadiran mereka dilatarbelakangi kegelisahan dan kesedihan setelah mendapatkan informasi melalui zoom meeting pada Jumat 22 Ahustus 2025.

Dalam penjelasan itu disebutkan, pegawai non ASN Non Database yang gagal dalam seleksi CPNS tidak masuk kategori prioritas (R4) untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

“Waktu itu, seleksi PPPK tahap pertama hanya untuk honorer yang masuk database. Jadi kami yang tidak masuk database, pilihannya hanya ikut CPNS. Sedangkan tahap kedua, kami sama sekali tidak mendapat informasi. Sekarang justru kami yang terjebak,” ungkapnya.

Herda menegaskan, kondisi ini membuat mereka merasa tidak adil, terlebih sebagian besar sudah mengabdi lebih dari 10 tahun.

Kepala BKPSDM Musi Rawas David Pulung--

“Harapan kami jangan dibedakan. Tolong ada solusi agar kami tetap bisa mengabdi di Musi Rawas,” pintanya.

Senada, Oktaviani, pegawai di Puskesmas Megang Sakti, juga mengaku sudah mengabdi selama 10 tahun.

pegawai non asn non database minta dprd musi rawas diperjuangkan nasib mereka                            musi rawas, koranlinggaupos.id – ratusan pegawai non aparatur sipil negara (asn) non database di lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas (mura) mendatangi gedung dprd mura, senin 25 agustus 2025.
mereka mengadukan nasibnya karena tidak bisa masuk dalam usulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu lantaran pernah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns).
kedatangan para pegawai ini diterima langsung ketua dprd mura, firdaus cik olah, didampingi anggota komisi i dprd mura. 
turut hadir kepala bkpsdm mura, david pulung, bersama jajarannya.
baca juga:jalan santai sehat sambut hut ri ke-80 seluruh pegawai lapas narkotika kelas iia muara beliti
baca juga:wabup musi rawas berikan apresiasi kepada pegawai asn yang memasuki purna tugas
ketua dprd musi rawas firdaus cek olah--
salah seorang pegawai non asn non database, herda, yang bekerja di rsud sobirin, mengaku kehadiran mereka dilatarbelakangi kegelisahan dan kesedihan setelah mendapatkan informasi melalui zoom meeting pada jumat 22 ahustus 2025. 
dalam penjelasan itu disebutkan, pegawai non asn non database yang gagal dalam seleksi cpns tidak masuk kategori prioritas (r4) untuk diusulkan menjadi pppk paruh waktu.
“waktu itu, seleksi pppk tahap pertama hanya untuk honorer yang masuk database. jadi kami yang tidak masuk database, pilihannya hanya ikut cpns. sedangkan tahap kedua, kami sama sekali tidak mendapat informasi. sekarang justru kami yang terjebak,” ungkapnya.
herda menegaskan, kondisi ini membuat mereka merasa tidak adil, terlebih sebagian besar sudah mengabdi lebih dari 10 tahun.
kepala bkpsdm musi rawas david pulung--
“harapan kami jangan dibedakan. tolong ada solusi agar kami tetap bisa mengabdi di musi rawas,” pintanya.
senada, oktaviani, pegawai di puskesmas megang sakti, juga mengaku sudah mengabdi selama 10 tahun. 
“saya sudah 10 tahun bekerja di rawat inap. masa' mau dirumahkan begitu saja,” ucapnya dengan nada sedih.
menanggapi hal ini, kepala bkpsdm mura, david pulung, menyatakan empati atas nasib para pegawai non database. 
baca juga:sidang kasus dugaan korupsi izin kebun sawit di musi rawas jpu hadirkan pensiunan pegawai disbun mura
baca juga:kalapas lahat : napi pindahan dari lubuklinggau, oknum pegawai lapas antar sabu titipan napi 
namun ia menegaskan, pihaknya terikat aturan dari pemerintah pusat. berdasarkan surat kemenpan rb, hanya pegawai non asn dalam database yang ikut cpns, mengikuti seluruh rangkaian seleksi, atau sudah ikut tahapan pppk namun tidak mendapat formasi yang bisa diusulkan menjadi pppk paruh waktu.
“dalam aturan itu tidak disebutkan pegawai non database yang ikut cpns. jadi kegelisahan ini bukan hanya di musi rawas, tapi hampir di semua daerah,” jelasnya.
ia menambahkan, pemerintah daerah tidak berani melenceng dari ketentuan pusat.
“bahkan keluarga bupati pun ada yang tidak masuk kategori prioritas. kami paham kondisi ini, tapi tidak bisa menjanjikan apa-apa karena semua keputusan ada di pusat,” tegasnya.
baca juga:gagalkan penyelundupan handphone, kalapas narkotika muara beliti beri penghargaan ke pegawai terbaik
baca juga:kabar baik bagi pegawai non asn, pemprov sumsel usulkan rekomendasi 6.120 formasi pppk paruh waktu
sementara  ketua dprd mura, firdaus cik olah, mengakui kedatangan para pegawai non asn ini untuk mengadukan nasibnya. ia mengaku prihatin karena banyak di antara mereka telah mengabdi belasan tahun namun kini terancam kehilangan pekerjaan.
“mereka sudah lama mengabdi dengan harapan besar bisa diangkat menjadi pegawai. tapi karena adanya aturan baru dalam uu asn, banyak hal yang akhirnya berdampak pada mereka,” kata firdaus.
ia berharap, pertemuan ini dapat membuka jalan agar ada solusi yang berpihak kepada para pegawai.
“saya merasa sedih, karena mereka ini bagian dari masyarakat kita yang sudah bekerja dan memberikan kontribusi. harapan mereka besar, dan kita harus memperjuangkannya,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 26 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan