KPPS Jangan Lalai Jalankan Tugas, Terancam Pidana atau Denda Maksimal Rp12 Juta

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 30 Jan 2024 - 12:01

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024-Ilustrasi-FB:KPPS

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, berikut pasal yang mengatur pidana penjara atau denda bagi anggota KPPS yang lalai dalam bertugas:

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 501

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 502

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 506

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan I (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (21) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 537

kpps jangan lalai jalankan tugas, terancam pidana atau denda maksimal rp12 juta                            jakarta, koranlinggaupos.id - komisi pemilihan umum (kpu) ri mengingatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) pemilu 2024 untuk hati-hati dan cermat menjalankan tugas.
tentunya usai dilantik menjadi kpps pemilu 2024 untuk cermat menjalankan tugas pada 14 februari 2024 nanti.
anggota kpps pemilu 2024 tidak boleh lalai dalam menjalankan tugas karena ada risikonya, dalam hal ini akan terancam hukuman pidanan, denda maupun penjara.
bagi kpps yang telah dilantik telah sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
baca juga:kabar gembira, honor kpps naik
hal itu disampaikan anggota kpu ri, idham holik beberapa waktu lalu.
idham menyampaikan dalam bimbingan teknis (bimtek), petugas kpps mendapat materi mengenai norma-norma atau aturan tentang pidana pemilu.
"petugas kpps pemilu 2024 menjalani bimbingan teknis (bimtek) pada kamis-sabtu 25-27 januari 2024," jelas idham kepada awak media.
saat ini kpu telah melantik 5.741.127 anggota kpps pemilu 2024 secara serentak pada kamis 25 januari 2024.
baca juga:5,7 jutaan petugas kpps ditempatkan di 820 ribuan tps, wajib tahu ini tugas tps
bentuk kelalaian bagi kpps
anggota kpps yang lalai atau tidak cermat saat bertugas bisa terancam pidana dengan hukuman penjara dan denda.
ada beberapa jenis kelalaian atau pelanggaran yang bisa terjadi.
setiap pelanggaran atau kelalaian telah memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda.
baca juga:kpu musi rawas butuh 8.358 kpps, cek syarat dan gajinya
sesuai undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2017, berikut pasal yang mengatur pidana penjara atau denda bagi anggota kpps yang lalai dalam bertugas:
pasal 499
setiap anggota kpps/kppsln yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 ayat (2) dan pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
pasal 501
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti siapkan petugas kpps pemilu 2024
setiap anggota kpps yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan kpu kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di tps dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
pasal 502
ketua dan anggota kpps yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan kpu kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tps, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
pasal 503
baca juga:agar tidak bingung mencari tps, cek dpt 2024 lewat hp-mu
setiap anggota kpps/kppsln yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 ayat (3) dan pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
pasal 506
setiap anggota kpps/kppsln yang dengan sengaja tidak memberikan salinan i (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas tps/ panwaslu ln, pps/ppln, dan ppk melalui pps sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (21) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
pasal 537
baca juga:kapolda sumsel ajak komunitas 4x4 berikan bantuan korban banjir 
setiap anggota kpps/kppsln yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada pps atau kepada ppln bagi kppsln pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (*)