4 Poin Kerawanan Pemilu di Lubuklinggau, Aparat Hukum Harus Bergerak

4 poin kerawanan pemilu di lubuklinggau, aparat hukum harus bergerak lubuklinggau, koranlinggaupos.id - peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra mengatakan, pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif 14 januari 2024, sejatinya adalah sebuah kompetisi yang di dalamnya memungkinkan terjadi ‘perbenturan dan gesekan kepentingan’ untuk memenangkan kontestasi.  meski sudah ada ‘rambu-rambu’ sebagaimana diatur pasal-pasal dalam undang-undang no. 7/2017 tentang pemilu, pkpu, perbawaslu, dan aturan hukum positif lainnya, tentu saja ‘iklim kompetisi pemilu’ masih menyisakan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.  fakta bahwa pilpres diikuti oleh 3 paslon melalui koalisi parpol. lalu pileg yang diikuti oleh 24 parpol dan 6 parpol lokal pada tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota, menunjukkan bagaimana ketatnya kompetisi untuk meraih ‘kursi kuasa’. peneliti lembaga drk - kurniawan eka saputra “meski dalam uu 7/2017, pkpu, dan perbawaslu sudah jelas larangan dan sanksi (bahkan pidana) terhadap praktek politik uang. namun hingga saat ini, pada beberapa kasus politik uang masih marak terjadi. “ baca juga:patut dicoba, 3 tips meminimalisir golput pemilu 2024 menurut pj walikota lubuklinggau sebagai ilustrasi secara statistik untuk tingkat pencalonan dpr ri ada 9.917 caleg dalam dct yang akan memperebutkab 580 alokasi kursi, yang artinya peluang keterpilihan hanya 5,58%.  ada 668 caleg dpd memperebutkan 4 kursi pada tiap provinsi. pada tingkat dprd provinsi 2.372 alokasi kursi yang akan diperebutkan oleh puluhan ribu caleg, serta 17.510 alokasi kursi dprd kabupaten/kota yang akan diperebutkan oleh ratusan ribu caleg. “artinya, iklim kompetisi, memungkinkan terjadi pelanggaran, dan pada akhirnya menimbulkan potensi kerawanan,” katanya kepada koranlinggaupos.id senin 5 februari 2024. terkait potensi kerawanan yang dapat mengganggu kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas), secara garis besar setidaknya dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu : baca juga:tegaskan netral dalam pemilu 2024 kapolri keluarkan surat telegram netralitas polri pertama, potensi kerawanan yang bersifat nasional seperti : 1. bagaimana sikap penyelenggara pemerintahan terhadap para kontestan, melingkupi antara lain sikap pejabat negara, aparat keamanan, kepala daerah (pejabat daerah), serta asn.  terupdate misalnya dalam konteks pilpres ada pihak paslon yang menengarai bahwa presiden dan sejumlah pejabat negara bersikap tidak netral dan cenderung mendukung salah satu paslon.  sehingga menuduh beberapa program pemerintah seperti bansos secara ‘laten’ ditunggangi kepentingan tertentu, sikap ini mendapat respon dari masyarakat, tim kampanye parpol dan bahkan terkini bagaimana beberapa kampus seperti : ugm, ui, univ. andalas, uii, univ. khoirun dan beberapa kampus lain mengeluarkan ‘petisi’ mengkritisi sikap jokowi.  baca juga:distribusi logistik pemilu 2024 ke luar negeri tuntas 100 persen secara nasional ini sangat berpotensi melahirkan kerawanan pemilu di last minute tahapan, karena mungkin saja sikap para civitas akademika ini akan menjadi stimulus bagi para mahasiswa untuk menggelar demonstrasi baik di tingkat lokal maupun nasional.  2. netralitas penyelenggara pemilu, baik kpu maupun bawaslu beserta jajarannya dapat juga menjadi potensi kerawanan pemilu.  karena jika penyelenggara sudah berpihak, akan memicu kerawanan peserta pemilu. sebagai komparasi data dkpp pada pada pemilu 2019 ada 1.027 laporan terkait etika penyelenggara, dengan putusan 144 orang penyelenggara di berhentikan. artinya, tuntutan agar penyelenggara netral dan memberlakukan seluruh peserta pemilu secara adil dan setara, dalam konteks pemetaan kerawanan pemilu adalah sebuah keniscayaan. baca juga:sejumlah isu jelang pemilu 2024 jadi perhatian dewan pers 3. ketaatan peserta pemilu, baik paslon, caleg, dan tim kampanye terhadap regulasi. ini menjadi tantangan, bawaslu dan gakkumdu untuk memantau serta melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran.  penegakkan hukum pemilu secara konsisten dengan prinsip equality before the law, akan meminimalisir potensi kerawanan. karena sebagaimana dikatakan diatas, dalam sebuah kompetisi, tentu akan masih ada pihak yang ‘menghalalkan segara cara’ untuk meraih kemenangan.  baca juga:simak, ini peta kerawanan pemilu di kota lubuklinggau sering kita dengar ungkapan dalam pemilu bahwa yang ‘haram hanyalah kalah’, selain itu dapat dilakukan. 4. gejala transaksional dan politik uang yang terjadi masih terjadi secara massive di banyak daerah juga harus dipetakan sebagai potensi kerawanan.  karena dalam situasi politik yang transaksional dengan gejala antara lain munculnya ‘politik saudagar’.  maka para ‘caleg berdompet tebal’ menggunakan politik uang sebagai bagian dari strategi kemenangan.  baca juga:pemilih pemula, kenali 5 jenis surat suara yang harus dicoblos pada pemilu 2024 meski dalam uu 7/2017, pkpu, dan perbawaslu sudah jelas larangan dan sanksi (bahkan pidana) terhadap praktek politik uang. namun hingga saat ini, pada beberapa kasus politik uang masih marak terjadi.  meski masih menjadi perdebatan apakah fenomena ini muncul atas inisiative para paslon/caleg, atau memang karena tuntutan dari pemilih. politik uang, sangat rentan menimbulkan kerawanan, karena akan ada aksi saling lapor dan saling tangkap antar kontestan yang cenderung menimbulkan gesekan pada tingkat pemilih di grass roots.  meski sudah diatur secara jelas tentang alat peraga kampanye, beberapa kontestan masih melakukan praktek ‘pembagian amplop maupun sembako’ dengan nilai diatas nominal rp 100 ribu yang diperbolehkan.  baca juga:jelang pemilu 2024, dinas pendidikan diminta ingatkan guru agar jaga netralitas bukan rahasia umum, bahwa saat ini ‘suara ada harganya’, bahkan pada beberapa dapil yang dijuluki ‘dapil neraka’ karena ketatnya kompetisi, harga 1 suara bahkan bisa rp 200.000 sampai rp 300.000. hal lain yang menonjol dari praktek politik uang ini bukan hanya dalam relasi kontestan dengan pemilih, tetapi juga relasi terkait praktek grativikasi antara kontestan dengan penyelenggara pemilu pada berbagai tingkatan. kedua, ada beberapa potensi kerawanan pada tingkat lokal di daerah tertentu, misalnya di wilayah papua, opm dan kondisi geografis akan menjadi potensi kerawanan bagi penyelenggara dan distribusi logistik.  demikian halnya dengan kondisi cuaca, force majeur berupa banjir dan rusaknya infra struktur dan memicu kondisi kerawanan pemilu. baca juga:inilah 6 aplikasi yang digunakan kpu ri pada pemilu 2024, yuk simak disini ringkasnya, pihak penyelenggara, pemerintah (pusat/daerah) serta aparat keamanan tentu sudah memiliki peta potensi kerawanan pemilu, baik secara nasional maupun masing-masing daerah.  namun, karena potensi kerawanan ini terjadi dalam ‘kemasan praktek terselubung’, sehingga sangat susah untuk dilakukan penindakan. politik uang biasanya terjadi ‘suka sama suka’ sangat jarang yang melaporkan (kecuali di jebak oleh tim kampanye lain).  pembagian sembako/paket masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan, karena barang bukti (bb) yang relatif terlihat.  menjadi prioritas sebagai penyebab timbulnya kerawanan, yang diikuti oleh netralitas penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pemilu serta asn sebagai faktor dominan yang memungkinkan terjadi kerawanan. baca juga:bahas persiapan pemilu, pj wali kota, kpu dan bawaslu lubuklinggau gelar pertemuan sebagai catatan, saya concern untuk menyatakan bahwa petisi dari civitas akademika yang saling bersahutan di ruang publik, jika tidak respon secara bijak akan men-stimulasi munculnya gerakan mahasiswa di kampus-kampus.  “hingga 10 hari menjelang pemilu, saya pikir gejala ini layak diantisipasi oleh aparat keamanan sebagai potensi kerawanan pemilu yang akan berpengaruh terhadap kondusivitas pemilu 2024,” paparnya. (*)

Tag

• # harus bergerak
• # aparat hukum
• # 4 poin
• # kerawanan
• # lubuklinggau
• # pemilu

Share

• 
• 
• 
• 
•