Optimalkan Strategi, Pemkot Lubuklinggau Optimis Capai Target PAD 2024

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Minggu , 11 Feb 2024 - 20:33

Pj Wali Kota Lubuklinggau H Trisko Defriyansa menyampaikan sambutan dalam Rakor Forkopimda Kota Lubuklinggau Tahun 2024 di Cinema Hall Lt.5 Perkantoran Pemkot Lubuklinggau, Senin 5 Februari 2024.-Foto : Dokumen Diskominfo Lubuklinggau-

Sementara upaya yang dilakukan Pemkot Lubuklinggau dalam Pengawasan Melekat (Waskat), yaitu dengan melakukan Pengawasan objek pajak insidentil, melakukan Uji Petik dan Pemasangan Tax Monitoring Device (TMD).

Sedangkan dalam proses evaluasi dan monitoring PAD, Pemkot Lubuklinggau melakukan rapat evaluasi Penerimaan Daerah, Inventarisir potensi penerimaan daerah, serta harmonisasi penerimaan daerah.

Lalu pada proses elektronifikasi dan komputerisasi PAD, Pemkot Lubuklinggau melakukan penerimaan berbasis aplikasi dan database, pajak berbasis aplikasi untuk seluruh pajak daerah, pajak berbasis GIS, pelayanan Pajak berbasis digital.

Terlebih, kata Pj Wako, Kota Lubuklinggau masuk 10 besar kota dengan indeks ETPD tertinggi sehingga target 2024 retribusi berbasis aplikasi dan database.

Selama ini, Pemkot Lubuklinggau telah melakukan penambahan modern channel pembayaran seperti di Indomaret, Alfamart, Tokopedia, virtual account, dan QRIS statis. Sementara Target 2024 chanel pembayaran ditambah melalui QRIS dinamis, Kantor Pos, dan bank swasta lain.

Upaya peningkatan PAD lainnya, yakni kebijakan seluruh pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda, yakni Perda Pajak dan Retribusi No.12 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyusunan Peraturan Walikota pajak berbasis elektronik serta Penyusunan Peraturan Walikota tentang insentif Pajak Daerah.

Pj Wako juga menjelaskan, dalam upaya mengoptimalkan capaian target PAD 2024, Pemkot Lubuklinggau meningkatkan komitmen seluruh stakeholder dengan pembentukan tim optimalisasi penerimaan daerah (seluruh internal Pemerintah Kota Lubuklinggau) serta menjalin kerja sama dengan Pihak Ketiga meliputi PT. Linggau Bisa, PLN, DJPK, Bank Sumsel Babel, Bapenda Provinsi, dan Kementerian terkait.

Ada 4 program unggulan yang diprioritaskan 2024, yakni pertama penerapan NJOP hasil ZNT dan melakukan pemutahiran data individu PBB. Kedua, updating data hasil pemutahiran 9 jenis pajak daerah sesuai Perda 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ketiga, sistem pelayanan online semua jenis pajak daerah, termasuk BPHTB dan house to house dengan BPN serta keempat, melaksanakan Bulan Bakti PBB dan Gebyar Pajak Daerah dalam rangka mengoptimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak.

Lantas bagaimana gambaran realisasi penerimaan PAD Kota Lubuklinggau Tahun 2023? Trisko Defriyansa menjelaskan, dari target PAD 2023 Rp 148.125.547.289,00 terealisasi 85 % atau Rp 125.267.411.621,00. Nominal itu, didapat dari Pajak Daerah Rp 51.663.831.695,00, Retribusi Daerah Rp 5.618.119.550,00 , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 3.143.697.289,00 serta lain-lain PAD yang sah Rp 64.841.763.087,00.

Disamping itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan PAD dari sektor 9 pajak daerah lainnya (PDL), Pemkot Lubuklinggau mengadakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemkot Lubuklinggau juga melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data 9 objek pajak daerah dalam rangka penggalian potensi 9 pajak daerah sehingga tersedianya basis data yang mendekati sebenarnya untuk digali dan dikembangkan dalam mengoptimalisasi penerimaan 9 pajak daerah.

optimalkan strategi, pemkot lubuklinggau optimis capai target pad 2024                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id  – salah satu upaya pemerintah kota (pemot) lubuklinggau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai target pendapatan asli daerah (pad). 
oleh sebab itu, pemkot lubuklinggau melalui badan pendapatan daerah (bapenda) berupaya mengatur strategi peningkatan pad kota lubuklinggau tahun 2024.
pj wali kota lubuklinggau h trisko defriyansa dalam data resminya yang diterima koranlinggaupos.id menjelaskan secara gambling upaya peningkatan pad kota lubuklinggau tahun ini.
ia menjelaskan, bahwa pad merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang. pad merupakan asas perwujudan dari desentralisasi daerah.
baca juga:menuju lubuklinggau berdaya saing 2024
pad bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 
merujuk pada undang-undang nomor 1 tahun 2022, pad adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
secara terperinci dijelaskan, pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
sementara retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
baca juga:112 usulan warga disampaikan pada musrenbang tingkat kecamatan lubuklinggau timur 2
kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
sementara lain-lain pad yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
trisko defriyansa menjelaskan, ada 6 strategi yang diupayakan pemkot lubuklinggau untuk meningkatkan pad tahun 2024. yaitu, pendataan ulang potensi pendapatan daerah, melakukan pengawasan melekat, evaluasi dan monitoring pad, elektronifikasi dan komputerisasi, kebijakan pendapatan asli daerah serta meningkatkan komitmen seluruh stakeholder.
menurut trisko, upaya-upaya yang dilakukan dalam pendataan ulang potensi pendapatan daerah, dengan pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi seluruh jenis pajak dan retribusi, penagihan piutang dan tunggakan pajak, inventarisir potensi pendapatan daerah, sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah serta update zona nilai tanah (znt).
baca juga:pengajian rutin bersama pj ketua tp pkk lubuklinggau sambangi panti sosial tresna wredha
sementara upaya yang dilakukan pemkot lubuklinggau dalam pengawasan melekat (waskat), yaitu dengan melakukan pengawasan objek pajak insidentil, melakukan uji petik dan pemasangan tax monitoring device (tmd).
sedangkan dalam proses evaluasi dan monitoring pad, pemkot lubuklinggau melakukan rapat evaluasi penerimaan daerah, inventarisir potensi penerimaan daerah, serta harmonisasi penerimaan daerah.
lalu pada proses elektronifikasi dan komputerisasi pad, pemkot lubuklinggau melakukan penerimaan berbasis aplikasi dan database, pajak berbasis aplikasi untuk seluruh pajak daerah, pajak berbasis gis, pelayanan pajak berbasis digital.
terlebih, kata pj wako, kota lubuklinggau masuk 10 besar kota dengan indeks etpd tertinggi sehingga target 2024 retribusi berbasis aplikasi dan database.
baca juga:ini kata dandim 0406 lubuklinggau jaga kerukunan umat beragama deklarasi pemilu damai
selama ini, pemkot lubuklinggau telah melakukan penambahan modern channel pembayaran seperti di indomaret, alfamart, tokopedia, virtual account, dan qris statis. sementara target 2024 chanel pembayaran ditambah melalui qris dinamis, kantor pos, dan bank swasta lain.
upaya peningkatan pad lainnya, yakni kebijakan seluruh pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda, yakni perda pajak dan retribusi no.12 tahun 2023 tanggal 12 desember 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penyusunan peraturan walikota pajak berbasis elektronik serta penyusunan peraturan walikota tentang insentif pajak daerah.
pj wako juga menjelaskan, dalam upaya mengoptimalkan capaian target pad 2024, pemkot lubuklinggau meningkatkan komitmen seluruh stakeholder dengan pembentukan tim optimalisasi penerimaan daerah (seluruh internal pemerintah kota lubuklinggau) serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga meliputi pt. linggau bisa, pln, djpk, bank sumsel babel, bapenda provinsi, dan kementerian terkait.
ada 4 program unggulan yang diprioritaskan 2024, yakni pertama penerapan njop hasil znt dan melakukan pemutahiran data individu pbb. kedua, updating data hasil pemutahiran 9 jenis pajak daerah sesuai perda 12 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah.
baca juga:pj wali kota lubuklinggau h trisko defriyansa ikuti rakor pengendalian inflasi daerah
ketiga, sistem pelayanan online semua jenis pajak daerah, termasuk bphtb dan house to house dengan bpn serta keempat, melaksanakan bulan bakti pbb dan gebyar pajak daerah dalam rangka mengoptimalisasi kepatuhan wajib pajak. 
lantas bagaimana gambaran realisasi penerimaan pad kota lubuklinggau tahun 2023? trisko defriyansa menjelaskan, dari target pad 2023 rp 148.125.547.289,00 terealisasi 85 % atau rp 125.267.411.621,00. nominal itu, didapat dari pajak daerah rp 51.663.831.695,00, retribusi daerah rp 5.618.119.550,00 , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rp 3.143.697.289,00 serta lain-lain pad yang sah rp 64.841.763.087,00.
disamping itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pad dari sektor 9 pajak daerah lainnya (pdl), pemkot lubuklinggau mengadakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
pemkot lubuklinggau juga melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data 9 objek pajak daerah dalam rangka penggalian potensi 9 pajak daerah sehingga tersedianya basis data yang mendekati sebenarnya untuk digali dan dikembangkan dalam mengoptimalisasi penerimaan 9 pajak daerah. 
baca juga:stok darah menipis, udd pmi kota lubuklinggau ajak warga donor darah 
bapenda kota lubuklinggau mencatat, hambatan dalam 9 pdl yang realisasinya dibawah 75%, dengan rincian realisasi pajak air bawah tanah (62,03%), pajak mineral non logam batuan (48,205) dan pajak sarang burung walet (44,59%) karena belum terpasangnya water meter secara keseluruhan, tidak ada satupun tambang yang memiliki izin dan tidak satupun yang ditarik pajak mblb, masih rendahnya kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya sdm yang memiliki latar belakang perpajakan dan petugas teknis lapangan serta penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum ditindak secara tegas.
disamping itu, bapenda kota lubuklinggau juga mencatat setidaknya ada 4 hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya realisasi pbb dan bphtb. pertama, terdapat 51.000 spt pbb tidak teralisasi dari 74.000 spt pbb, jumlah piutang pbb yang masih cukup besar, kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat tentang pajak, kurangnya sdm yang memiliki latar belakang perpajakan dan petugas teknis lapangan serta penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum ditindak secara tegas.
baca juga:mendukung penurunan inflasi, dinas pertanian lubuklinggau panen raya bawang merah
dengan demikian, maka upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pad dari sektor pbb dan bphtb yakni mengadakan pemuktahiran data wp pbb objek pajak potensial, pemutakhiran data zona nilai tanah (znt) dalam menentukan njop, pemberian stimulus dalam penetapan pbb dan bphtb serta memperkuat house to house bersama bpn.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 12 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan