Tunjangan Kinerja Bawaslu Resmi Naik, TPN Ganjar-Mahfud : Momennya Kurang Tepat

Reporter: DISWAY.ID |

Editor: SULIS |

Selasa , 13 Feb 2024 - 21:58

Kantor Bawaslu Republik Indonesia-Foto : Dokumen -Bawaslu RI

Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000
Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000
Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000
Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000
Kelas jabatan 13: Rp 8.562.000
Kelas jabatan 12: Rp 7.271.000
Kelas jabatan 11: Rp 5.183.000
Kelas jabatan 10: Rp 4.551.000
Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000
Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000
Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000
Kelas jabatan 6: Rp 2.702.000
Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000
Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000
Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000
Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000
Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000

Adanya penggantian peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dalam lingkungan kerja pegawai Bawaslu.

Dengan kenaikan tunjangan ini, diharapkan mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Penggantian Peraturan Presiden juga menjadi perlu untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan saat ini.

Reformasi birokrasi sedang berjalan di berbagai sektor, termasuk Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan peraturan lama tidak lagi mencerminkan kondisi aktual yang ada.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pada 12 Februari 2024 atau H-2 menjelang Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, bahwa Dia setuju dengan keputusan itu. Akan tetapi sangat disayangkan momentumnya kurang tepat.

“Saya kira tunjangan kinerja itu sah-sah saja diberikan. Tapi persoalannya adalah timing. Waktunya tidak tepat,” ujar Todung saat melakukan konferensi pers di Media Centre, Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari 2024.

Menurutnya, masyarakat saat ini sedang berada di dalam suatu proses pemilihan umum (Pemilu). Mungkin dari hal tersebut membuat publik semakin bertanya-tanya.

“Saat ini Bawaslu dan KPU sedang banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Saya kira kritik ini juga bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya,” kata Pria Kelahiran Medan itu.

Namun, Pria alumnus Sekolah Hukum Harvard itu tidak mau mengatakan pemberian tunjangan kinerja ini sebagai sebuah penyuapan.

Sehingga mungkin saja persepsi yang muncul dari pemberian tunjangan kinerja dalam momen ini sebagai suatu rewards.

tunjangan kinerja bawaslu resmi naik, tpn ganjar-mahfud : momennya kurang tepat                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - resmi! tunjangan kinerja (tukin) dari pegawai sekretariat jenderal badan pengawas pemilu (bawaslu) sudah naik jumlahnya.
kenaikan tukin itu terjadi setelah presiden joko widodo (jokowi) secara sah menandatangani peraturan presiden (perpres) tukin bawaslu.
ada beberapa kelas berbeda dari jumlah tukin yang diterima dengan perbedaan nominal juga.
aturan tukin pegawai bawaslu tersebut sudah diatur dalam perpres nomor 18 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal bawaslu.
baca juga:besok nyoblos pemilu 2024, gaji pegawai bawaslu naik disahkan jokowi, segini besarannya
jokowi sah menandatangani perpres tersebut pada senin, 12 februari 2024 kemarin.
dikutip koranlinggaupos.id dari didway.id berikut bunyi pasal 4 perpres nomor 18 tahun 2024:
“tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku,”
hitungan tukin yang dibagikan akan dilihat dari seluruh kriteria dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.
baca juga:bawaslu kewalahan tertibkan apk
menurut informasi yang ada, terdapat kebutuhan untuk mengganti peraturan presiden nomor 122 tahun 2017 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.
hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang terjadi saat ini.
berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan adanya penetapan peraturan presiden baru yang mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.
dalam rangka itu, berikut merupakan daftar lengkap besaran kenaikan tunjangan pegawai bawaslu:
baca juga:3 pakar tampil film dirty vote dipertanyakan, bawaslu ri dan tkn gasak-grusuk

kelas jabatan 17: rp 29.085.000
kelas jabatan 16: rp 20.695.000
kelas jabatan 15: rp 14.721.000
kelas jabatan 14: rp 11.670.000
kelas jabatan 13: rp 8.562.000
kelas jabatan 12: rp 7.271.000
kelas jabatan 11: rp 5.183.000
kelas jabatan 10: rp 4.551.000
kelas jabatan 9: rp 3.781.000
kelas jabatan 8: rp 3.319.000
kelas jabatan 7: rp 2.928.000
kelas jabatan 6: rp 2.702.000
kelas jabatan 5: rp 2.493.000
kelas jabatan 4: rp 2.350.000
kelas jabatan 3: rp 2.216.000
kelas jabatan 2: rp 2.089.000
kelas jabatan 1: rp 1.968.000

adanya penggantian peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dalam lingkungan kerja pegawai bawaslu.
dengan kenaikan tunjangan ini, diharapkan mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
penggantian peraturan presiden juga menjadi perlu untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan saat ini.
baca juga:bawaslu sumsel sebut ada 479 pelanggaran 
reformasi birokrasi sedang berjalan di berbagai sektor, termasuk sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, dan peraturan lama tidak lagi mencerminkan kondisi aktual yang ada.
presiden joko widodo (jokowi) telah resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pada 12 februari 2024 atau h-2 menjelang pemilu 2024. 
menanggapi hal tersebut deputi hukum tpn ganjar-mahfud, todung mulya lubis mengatakan, bahwa dia setuju dengan keputusan itu. akan tetapi sangat disayangkan momentumnya kurang tepat. 
“saya kira tunjangan kinerja itu sah-sah saja diberikan. tapi persoalannya adalah timing. waktunya tidak tepat,” ujar todung saat melakukan konferensi pers di media centre, jalan cemara no.19, menteng, jakarta pusat, selasa 13 februari 2024.
baca juga:57 tps rawan banjir, bawaslu musi rawas siapkan antisipasi
menurutnya, masyarakat saat ini sedang berada di dalam suatu proses pemilihan umum (pemilu). mungkin dari hal tersebut membuat publik semakin bertanya-tanya.
“saat ini bawaslu dan kpu sedang banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. saya kira kritik ini juga bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya,” kata pria kelahiran medan itu. 
namun, pria alumnus sekolah hukum harvard itu tidak mau mengatakan pemberian tunjangan kinerja ini sebagai sebuah penyuapan. 
sehingga mungkin saja persepsi yang muncul dari pemberian tunjangan kinerja dalam momen ini sebagai suatu rewards. 
baca juga:bawaslu sumsel : oknum kades tidak netral, terancam penjara
“karena lebih baik kinerjanya ya pantas mendapatkan itu,” tuturnya.
“saya tidak mau menyebut istilah ‘bribery’. itu menurut saya tidak tepat. perlu di garis bawahi, momennya yang kurang tepat,” lanjutnya.
dia menyarankan, sebaiknya kenaikkan tukin dilakukan setelah pemilu. agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menimbulkan sebuah spekulasi yang besar. 
“saya setuju-setuju saja, tapi kenapa disaat momen yang seperti ini. kenapa sekarang? kenapa tidak habis pemilu saja,” jelasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 14 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan