Catat, ini 40 Layanan Keagamaan Potensial Disediakan KUA

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 01 Mar 2024 - 21:05

Salah satu balai nikah Kantor Urusan Agama di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumsel.-Foto : Hikmah-Linggau Pos

catat, ini 40 layanan keagamaan potensial disediakan kua                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - kementerian agama (kemenag) tengah menyiapkan transformasi kantor urusan agama (kua) menjadi pusat layanan lintas agama. hal itu bertujuan untuk memperluas akses layanan bagi seluruh umat beragama.
direktur bina kua dan keluarga sakinah, zainal mustamin mengatakan, pihaknya telah memetakan 40 layanan keagamaan yang potensial untuk disediakan di kua. 
“40 jenis layanan ini masih potensial dan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan ditjen bimas selain islam untuk memilih layanan yang benar-benar dapat diimplementasikan di kua,” ujar zainal mustamin di jakarta dikutip koranlinggaupos.id dari laman kemenag ri.
kasubdit bina keluarga sakinah, agus suryo suripto menambahkan, ada sejumlah layanan lintas agama yang dapat segera dijalankan di kua. misalnya, bimbingan perkawinan dan konsultasi keluarga bagi non muslim.
baca juga:menag rencanakan nikah semua agama di kua, begini tanggapan pks
“ada beberapa layanan yang dapat segera dilaksanakan di masyarakat, yakni bimbingan perkawinan bagi pemeluk agama non islam dan konsultasi keluarga bagi pemeluk aga non islam, yang dilakukan oleh masing-masing penyuluh agama,” imbuhnya.
agus suryo berharap, program transformasi kua ini dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di indonesia. kua akan menjadi tempat yang nyaman bagi semua masyarakat untuk mendapat layanan keagamaan yang dibutuhkan.
berikut rancangan 40 layanan di kua:
1. layanan pendaftaran perkawinan
2. layanan pencatatan perkawinan
3. layanan penerbitan surat rekomendasi perkawinan
4. layanan penerimaan data perkawinan
5. perbaikan dan perubahan data perkawinan
6. penerbitan surat keterangan status belum menikah/janda/duda
7. pencatatan laporan nikah di luar negeri
8. pencatatan penetapan perkawinan
9. pencatatan perjanjian perkawinan
10. bimbingan perkawinan pra nikah (calon pengantin)
11. bimbingan perkawinan masa nikah (relasi sehat pasutri)
12. bimbingan pengelolaan keuangan keluarga
13. bimbingan remaja usia nikah (brun)
14. bimbingan remaja usia sekolah (brus)
15. bimbingan konseling dan mediasi keluarga
16. pendampingan dan advokasi keluarga
17. konsultasi keluarga hitasukhaya, keluarga sakinah, keluarga kristiani, keluarga bahagia katolik.
18. layanan pemanfaatan data keagamaan
19. penerbitan id rumah ibadah
20. penerbitan surat rekomendasi bantuan rumah ibadah
21. bimbingan tata kelola rumah ibadah
22. layanan konsultasi keagamaan
23. layanan penerbitan surat rekomendasi penerima bantuan lembaga keagamaan
24. layanan penerbitan surat keterangan terdaftar (skt) kajian keagamaan
25. layanan penerbitan surat rekomendasi penerima bantuan kajian keagamaan
26. layanan penerbitan rekomendasi/izin penyelenggaraan siaran keagamaan tingkat kecamatan
27. layanan penerbitan rekomendasi/izin penyelenggaraan hari besar keagamaan tingkat kecamatan
28. bimbingan penyiaran keagamaan berperspektif moderat
29. bimbingan penguatan literasi seni keagamaan
30. bimbingan penguatan dan pengembangan budaya keagamaan
31. layanan penyuluhan keagamaan di bidang konsultatif
32. layanan penyuluhan keagamaan di bidang advokatif
33. layanan penyuluhan keagamaan di bidang edukatif
34. layanan penyuluhan keagamaan di bidang informatif
35. layanan pemberdayaan ekonomi umat
36. layanan rekomendasi penerima bantuan pemberdayaan ekonomi umat
37. layanan mediasi konflik paham keagamaan
38. layanan konsultasi paham keagamaan
39. layanan konsultasi pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan
40. layanan mediasi penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan
sementara itu, menteri agama yaqut cholil qoumas menjawab pro kontra gagasan kantor urusan agama (kua) dijadikan sebagai pusat layanan keagamaan. 
menurutnya, gagasan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan pemerintah, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses.
baca juga:begini prosedur pengajuan perbaikan buku nikah ke kua
“intinya, kemenag ri berkeinginan menjadikan kua sebagai pusat layanan semua agama untuk mempermudah masyarakat yang selama ini punya keterbasan memperoleh akses,” ujar gusmen usai menghadiri badan amil zakat nasional (baznas) award 2024 di jakarta, pada kamis 29 februari 2024.
“bayangkan, saudara kita non muslim selama ini melakukan pencatatan nikahnya itu di dukcapil, bagaimana jika tinggal jauh dan harus datang ke ibu kota kabupaten atau kota untuk mencatatkan pernikahan, bayangkan berapa waktu dan biaya yang dibutuhkan. nah, kita bantu dengan kua yang kita jadikan hub (pusat pelayanan) atas pencatatan nikah. artinya kua jadi hub untuk dukcapil,” terang menag.
untuk mewujudkan hal tersebut, menag menilai perlu ada perubahan uu no 24 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan yang salah satunya terkait pencatatan nikah. 
“kalau bisa itu jauh lebih bagus. namun jika perubahan uu tersebut sulit dilakukan, nanti kita akan menawarkan mou dengan kemendagri untuk menjadikan kua sebagai pusat pecatatan nikah,” jelasnya.
baca juga:nikah di kua lebih mudah dan murah, persiapkan syarat dan ketentuannya
meski demikian, gus men menekankan bahwa layanan kua tidak terbatas pada layanan pernikahan. 
“tapi intinya, layanan untuk umat beragama itu kan tak hanya pernikahan, banyak layanan lain yang bisa didapatkan umat nanti di kua,” ujarnya.
terkait pro kontra atas gagasan ini, menang mengatakan bahwa setiap orang bisa dan boleh berpendapat. namun, gagasan ini dibuat untuk mengakomodir keperluan masyarakat sehingga mempermudah pemerintah memberi pelayanan kepada mereka.
“ini adalah gagasan yang kita berikan agar warga negara mendapat kemudahan terhadap pelayanan dari negara. kedua, warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama apapun latar belakangnya,” jelasnya.
baca juga:15 pertanyaan bimbingan pra nikah, calon pengantin wajib tahu 
“ketiga, kita ingin membantu pemerintah dalam hal ini kemendagri agar administrasi dalam hal pernikahan, perceraian, talak dan rujuk, itu bisa lebih simple dan mudah, kita mendorong itu,” jelasnya.
karena, menurut menag, pemerintah akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat jika data yang dimilliki itu lengkap dan terupdate. 
“tentu itu bisa memudahkan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 2 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan