MK : Maju Pilkada 2024, Caleg Terpilih Wajib Mundur Cari Penggantinya Dong!

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 05 Mar 2024 - 15:06

Caleg Terpilih Harus Mundur Saat Maju dalam Pilkada?-ilustrasi-Tangkapan Layar

Titi menjelaskan secara substansi, apa yang diharapkan para pemohon akan terealisasi atau terwujud karena pilkada yang berlangsung di November.

“Anggota DPR, DPD, DPRD kan dilantik Oktober, dia harus tetap mengundurkan diri. Karena di UU Pilkada, anggota DPR, DPD, DPRD yang maju di pilkada, harus mengundurkan diri kalau sudah ditetapkan sebagai calon tetap di pilkada,” tambahnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan caleg terpilih memang harus mengundurkan diri apabila ingin migrasi dari legislatif ke eksekutif.

Sehingga tidak ada aturan yang berubah. Syarat dari KPU yang mewajibkan caleg terpilih di pemilu 2024 yang ingin maju ke sebagai kepala daerah memang harus mundur.

“Itu memang sudah sesuai dengan aturan. Saat ini migrasi dari eksekutif ke legislatif atau sebaliknya wajib mundur,” kata Mardani. (*)

mk : maju pilkada 2024, caleg  terpilih wajib mundur cari penggantinya dong!                             jakarta, koranlinggaupos.id - pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada november 2024 telah ditetapkan sesuai undang-undang pilkada.
mahkamah konstitusi (mk) melarang jadwal pilkada 2024 diubah, pasalnya perintah mk telah tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/puu-xxii/2024.
seperti yang pernah disampaikan hakim mk, daniel yusmic yang membacakan petimbangan putusan di gedung mk jakarta,
"pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari tumpang tindih tahapan-tahapan krusial pilkada serentak 2024 dengan tahapan pemilu 2024 yang belum selesai"
baca juga:banyak caleg ngeluh suara hilang, begini jawaban bawaslu 
adanya putusan tersebut menganuliri usulan pemerintah yang ingin jadwal pilkada 2024 dimajukan.
usulan dimajukannya jadwal tersebut dilakukan lewat revisi undang-undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (pilkada).
"artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," imbuhnya.
selain itu, juga melarang pilkada serentak diubah, mk juga menyatakan bahwa caleg terpilih pemilu 2024 harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri kepala daerah pilkada serentak 2024.
baca juga:ini tahapan pilkada serentak 2024
pengamat hukum pemilu dari universitas indonesia titi anggraini mengatakan selama jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 tidak dimajukan ke bulan september, maka tidak akan ada potensi konflik kepentingan bagi peserta kontestasi pemilu dan pilkada.
sesuai dengan pasal 7 ayat (2) uu pilkada, setiap calon kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota legislatif.
maka, caleg terpilih di pemilu 2024 yang menyatakan diri maju sebagai sebagai calon kepala daerah secara otomatis harus mundur dari anggota legislatif.
“karena memang kuncinya di jadwal pilkada itu ya. kekhawatiran kita dan dua mahasiswa yang mengajukan permohonan itu karena jadwal pilkadanya mau dimajukan ke september. di uu pilkada, tidak mengakomodir soal pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih yang belum dilantik. jadi ada kekhawatiran konflik status,” jelas titi, sabtu, 2 maret 2024.
baca juga:mengenai tahapan pilkada lubuklinggau, kpu harus memberikan klarifikasi yang jelas 
titi menjelaskan secara substansi, apa yang diharapkan para pemohon akan terealisasi atau terwujud karena pilkada yang berlangsung di november.
“anggota dpr, dpd, dprd kan dilantik oktober, dia harus tetap mengundurkan diri. karena di uu pilkada, anggota dpr, dpd, dprd yang maju di pilkada, harus mengundurkan diri kalau sudah ditetapkan sebagai calon tetap di pilkada,” tambahnya.
ketua dpp partai keadilan sejahtera (pks) mardani ali sera mengatakan caleg terpilih memang harus mengundurkan diri apabila ingin migrasi dari legislatif ke eksekutif.
sehingga tidak ada aturan yang berubah. syarat dari kpu yang mewajibkan caleg terpilih di pemilu 2024 yang ingin maju ke sebagai kepala daerah memang harus mundur.
baca juga:dinilai cocok dampingi sulaiman kohar di pilkada lubuklinggau, rina prana siap bertarung
“itu memang sudah sesuai dengan aturan. saat ini migrasi dari eksekutif ke legislatif atau sebaliknya wajib mundur,” kata mardani. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 5 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan