Ada Intimidasi Terhadap Kepala Daerah dan Kades, Fraksi PKS Desak Hak Angket Segerak Dilakukan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Rabu , 06 Mar 2024 - 06:45

Fraksi PKS mendesak Hak Angket Dilakukan-Ilustrasi-Foto : harian disways

ada intimidasi terhadap kepala daerah dan kades, fraksi pks desak hak angket segerak dilakukan                            jakarta, koranlinggaupos.id - desakan agar hak angket segera dilakukan disampaikan fraksi partai keadilan sehjahtera (pks) pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat (dpr ri) dalam masa sidang vi tahun 2023 - 2024.
desakan hak angket itu dilakukan oleh fraksi pks merupakan hal upaya dalam mengusut dugaan kecurangan pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
rapat paripurna dpr ri dalam masa sidang vi tahun 2023 - 2024 yang dilaksankan pada selasa 5 maret 2024 tersebut untuk membahas hak angket terkait kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelnggara pemilu 2024.
fokus pada kekhawatiran terkait kecuragan yang diduga terjadi selama prosees pemilu 2024 berlangsung disampaikan anggota komisi v dpr ri dari fraksi pks, syarul aidi maazut.
baca juga:dasar hak angket kecurangan pemilu 2024 dipertanyakan partai demokrat
"tadi kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari fraksi pks untuk agar digulirkan hak angket," katanya kepada wartawan, selasa 5 maret 2024.
dia menilai kecurangan dilakukan dengan terbuka dari sebelum hingga pada saat pelaksanaan.
"karena dasarnya bahwasanya sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya pemilu 2024 ini terasa," sambungnya.
maazat juga menyampaikan kekhawatiran atas intervensi kekuasaan dalam regulasi pencalonan capres dan cawapres.
baca juga:politisi pdip sebut ada upaya menggemboskan hak angket
di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak presiden jokowi," tambahnya.
selain itu, maazat juga menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh komisi pemilihan umum (kpu) serta pengalokasian dana bansos yang dinilai tidak proporsional.
begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman covid dulu.
nilainya hingga rp450 triliun lebih yang dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan.
baca juga:ramai dibahas selidiki kecurangan pemilu 2024, lalu apa hak angket? ini cara pengajuan dan penjelasannya 
"kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri bapak menteri salah satu menteri ketua partai bahkan bahwasanya itu adalah dari jokowi bahasanya dan siapa anaknya, dibahasakan seperti itu," ungkapnya.
maazat juga menyinggung adanya intimidasi terhadap kepala daerah dan kepala desa yang dianggapnya sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
maka kemudian ini menjadi aneh, belum lagi saat adanya intimidasi beberapa pihak di lembaga negara ini kepada mulai dari kepala daerah, kepala desa yang paling kecil di intimidasi dan mereka harus buat video.
"hal ini  harus dilaporkan memberikan dukungan dan diberikan syarat," tegasnya.
baca juga:surya paloh dukung usulan hak angket kecurangan pemilu 2024
dalam kesaksiannya, maazat juga menyoroti ketidaktransparanan dalam proses perhitungan suara di tps (tempat pemungutan suara).
kenapa bisa separah itu begitu ditambahkannya, bisa suara di satu tps itu sampai 800, dan kesaksian dari pelaksanaan tps ditingkatkan tps ketika mereka menginput itu untuk 02 itu mereka tidak bisa menginputnya.
"dngan data yang ada begitu tetapi justru berubah berubah dari 120 menjadi 720," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan