Wapres Minta Hak Angket Tak Berujung Pada Pemakzulan Presiden

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Ada yang menduga, hak angket yang bakal digunakan DPR kedepannya menjadi upaya untuk pemakzulan Presiden RI, Jokowi.

Untuk itu Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin berharap apabila DPR menggunakan hak angket hanya untuk mengusut kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tidak sampai pada pemakzulan Presiden.

"Tentu saja saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR. Dan saya harapkan tidak sejauh itu, tidak sampai ke sana (pemakzulan Presiden),” kata Maruf dikutip dalam Disway ID Jumat, 8 Maret 2024.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah mengawal proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya.

“Kita harapkan seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja,” harapnya.

BACA JUGA:Akan Diaudit Dana Kampanye Pilpres 2024, Wow Fantastis Paslon Nomor 3 Capai Rp506 Miliar

Menurutnya, hak angket merupakan salah satu hak istimewa DPR sebagai lembaga legislatif.

Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah tak punya domain soal hak angket dan menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada DPR.

"Saya kira nanti apa yang mau dilakukan atau yang tidak dilakukan, itu ada di DPR sana. Karena itu, pemerintah nggak ikut melibatkan diri soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR," ungkap dia.

Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024.

Usulan tersebut didukung oleh partai koalisi pengusung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

BACA JUGA:Selamat dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Prabowo Didoakan Sukses Isi Suratnya Begini?

Pada rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa, 5 Maret 2024 lalu, 3 anggota DPR RI yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP mendorong agar DPR mengunakan hak angket. (*)