UU ASN Terbaru? PNS Tambah Tajir Nih, Bagaiman Honorer dan PPPK Berikut Penjelasannya

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 12 Mar 2024 - 15:19

Samakan hak antara PNS dan PPPK, yang keduanya merupakan bagian dari ASN--pixabay

Selain itu, pegawai ASN juga mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Lalu ada hak lingkungan kerja yang sehat mulai dari fisik dan non fisik, pengembangan diri yakni pengembangan talenta dan karier, dan/atau pengembangan kompetensi, dan bantuan hukum mulai dari litigasi dan non litigasi.

Salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah Jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, begitu juga sebaliknya.

“Ini membuka kemungkinan ada Wakapolri yang bertugas di bidang pelayanan masyarakat dan lain-lain. Ini tergantung pada kebutuhan dari institusi yang bersangkutan, baik TNI maupun Polri,” jelas Azwar Anas saat menjelaskan ketentuan resiprokal ini.

UU ini juga mengatur bahwa pegawai ASN dapat diberhentikan jika tidak berkinerja baik, sesuai dengan Pasal 52 ayat 3 huruf f.

Di samping itu, UU ini juga memberikan solusi bagi tenaga honorer dan non-ASN lainnya yang sebelumnya akan dihapuskan pada November 2023. (*)

uu asn terbaru? pns tambah tajir nih, bagaiman honorer dan pppk berikut penjelasannya                             koranlinggaupos.id - di penghujung masa jabatan presiden ri joko widodo (jokowi), pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) mendapat perlindungan hukum baru.
lalu apa hukum baru tersebut, yakni undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 yang mengubah uu nomor 5 tahun 2014.
undang-undang ini merupakan hasil dari pembahasan panjang di dpr ri dan pemerintah yang sejak dari 18 januari 2021.
undang-undang resmi ini pun akhirnya ditetapkan presiden jokowi pada 31 oktober 2023.
baca juga:asn muba harus menjadi role model bagi masyarakat dalam hal kepatuhan perpajakan
selain memberikan hak pensiun kepada pppk yang sebelumnya tidak tercakup, undang-undang ini juga mendapat dukungan dari dpr.
“kami berterima kasih kepada dpr atas dukungan mereka terhadap perubahan undang-undang asn. ini akan menjadi dasar hukum untuk mengatur tenaga non-asn, mengikuti prinsip yang dicanangkan oleh presiden jokowi untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran,” ujar menteri panrb abdullah azwar anas dalam sidang paripurna dpr yang menyetujui uu tersebut.
uu ini merupakan peraturan penting di tahun 2023. akan tetapi, masih diperlukan aturan tambahan yang menjelaskan lebih lanjut tentang ketentuan asn.
aturan tambahan ini masih dalam tahap diskusi oleh pemerintah, termasuk peraturan pemerintah (pp) mengenai manajemen asn dan pp tentang penghargaan dan pengakuan.
baca juga:berikut usulan formasi guru pppk 2024 kabupaten kota di sumsel
uu no. 20/2023 menetapkan beberapa aspek terkait asn, salah satunya adalah menyamakan hak antara pns dan pppk, yang keduanya merupakan bagian dari asn.
uu ini juga menghapus istilah pns pusat dan pns daerah, karena hanya mengenal istilah pegawai asn.
hak pegawai asn meliputi penghargaan dan pengakuan yang berbentuk material dan/atau non material.
yakni yang terdiri dari penghasilan seperti gaji atau upah, penghargaan yang bersifat motivasi mulai finansial dan non finansial, tunjangan pekerjaan dan fasilitas jabatan dan/atau tunjangan dan fasilitas individu.
baca juga:pemkot palembang usulkan 6.211 formasi asn pppk dan cpns tahun 2024
selain itu, pegawai asn juga mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
lalu ada hak lingkungan kerja yang sehat mulai dari fisik dan non fisik, pengembangan diri yakni pengembangan talenta dan karier, dan/atau pengembangan kompetensi, dan bantuan hukum mulai dari litigasi dan non litigasi.
salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah jabatan asn tertentu dapat diisi oleh prajurit tni dan anggota polri, begitu juga sebaliknya.
“ini membuka kemungkinan ada wakapolri yang bertugas di bidang pelayanan masyarakat dan lain-lain. ini tergantung pada kebutuhan dari institusi yang bersangkutan, baik tni maupun polri,” jelas azwar anas saat menjelaskan ketentuan resiprokal ini.
baca juga:gaji pppk, pns, tni dan polri 2024 naik, ini rincian dan besarannya 
uu ini juga mengatur bahwa pegawai asn dapat diberhentikan jika tidak berkinerja baik, sesuai dengan pasal 52 ayat 3 huruf f.
di samping itu, uu ini juga memberikan solusi bagi tenaga honorer dan non-asn lainnya yang sebelumnya akan dihapuskan pada november 2023. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 7 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan