BNN Berharap Seluruh Desa/Kelurahan Adakan Sosialisasi Bahaya Narkoba

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Rabu , 13 Mar 2024 - 20:59

Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas, AKBP Abdul Rahman, S.T, M.M.-Foto : tangkap layar website BNN kabupaten Musi Rawas -

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK.

Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic). (*)

bnn berharap seluruh desa/kelurahan adakan sosialisasi bahaya narkoba                             musi rawas, koranlinggaupos.id - kepala badan narkotika nasional (bnn) kabupaten musi rawas, akbp abdul rahman, s.t, m.m berharap semua desa/kelurahan yang ada di kabupaten musi rawas mengadakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.  
"kita berharap 186 desa dan 13 kelurahan yang ada di kabupaten musi rawas mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba," katanya saat akan audiensi dengan bupati musi rawas hj ratna machmud di pendopo rumah dinas bupati musi rawas, rabu 13 maret 2024.
abdul rahman menyebut tujuan mereka audiesi dengan bupati musi rawas untuk meningkatkan sinergitas dengan pemerintah saerah. "tujuan kita audiensi meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah," sebutnya.  
menurut abdul rahman tahun 2023 sebanyak 28 desa yang mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dananya dari dana desa. "harapan kita kalau bisa tahun 2024 seluruh desa/kelurahan di musi rawas mengadakan sebab kalau dari  anggaran kita (bnn) tidak ada anggarannya. tidak terjangkau oleh anggaran kita," harapnya.  
baca juga:audiensi dengan bupati ini permintaan pengurus forum guru penggerak cindo musi rawas
dalam kegiatan sosialisasi pihak bnn yang menjadi narasumber. "kita siap turun menjadi narasumber untuk sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," paparnya. 
sembari menambahkan mengenai waktu pelaksaan sosialisasi tergantung kades yang menentukan bnn mejadi narasumber. 
disamping itu selain sosialisasi diharapkan juga desa mengganggarkan dana untuk mengadakan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. "kita harapkan juga ada kegiatan deteksi dini pernyalagunaan narkoba," sebutnya. 
saat menerima audiesi bnn bupati musi rawas, hj ratna machmud didampingi  kepapa dinas pemuda dan olahraga (dispora) adi winata, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd), sarjani, kepala badan kesatuan bangsa politik (kesbangpol), doddy irdiawan, kabid dana desa rezha. 
baca juga:pelaku usaha kemplang bakar butuh bantuan pemerintah 
dikutif dari bnn.go.id, bbn merupakan lembaga pemerintah non kementerian (lpnk) indonesia. tugas bnn melaksankan tugas pemerintahdibidang pencegahan, pemberatasan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
dasar hukum bbn berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. sebelumnya, bnn merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 17 tahun 2002, yang kemudian diganti dengan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007.
sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi presiden republik indonesia (inpres) nomor 6 tahun 1971 kepada kepala badan koordinasi intelijen nasional (bakin) untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.
berdasarkan inpres tersebut kepala bakin membentuk bakolak inpres tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. 
baca juga:dari hobi misyanto sukses kembangkan usaha kaligrafi
bakolak inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen luar negeri, kejaksaan agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada kepala bakin. 
badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari abpn melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal bakin.
pada masa itu, permasalahan narkoba di indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di indonesia tidak akan berkembang karena bangsa indonesia adalah bangsa yang ber-pancasila dan agamis.
pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997. 
baca juga:mudik gratis bareng bank sumsel babel lebih hemat, berikut tahapan, syarat dan cara registrasinya
pemerintah dan bangsa indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan singapura, malaysia dan thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.
menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr-ri) mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. 
berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah (presiden abdurahman wahid) membentuk badan koordinasi narkotika nasional (bknn), dengan keputusan presiden nomor 116 tahun 1999. 
bknn adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.
bknn diketuai oleh kepala kepolisian republik indonesia (kapolri) secara ex-officio. sampai tahun 2002 bknn tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. anggaran bknn diperoleh dan dialokasikan dari markas besar kepolisian negara republik indonesia (mabes polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.
baca juga:kuswan terpaksa tanam singkong karena sawahnya tidak kebagian air 
bknn sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. oleh karenanya berdasarkan keputusan presiden nomor 17 tahun 2002 tentang badan narkotika nasional, bknn diganti dengan badan narkotika nasional (bnn). 
bnn, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi : 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. 
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
mulai tahun 2003 bnn baru mendapatkan alokasi anggaran dari apbn. dengan alokasi anggaran apbn tersebut, bnn terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan bnp dan bnk. 
namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka bnn dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. 
baca juga:luas panen padi musi rawas meningkat menjadi 18.686 hektar tahun 2023 
oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang badan narkotika nasional, badan narkotika provinsi (bnp) dan badan narkotika kabupaten/kota (bnk), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota bnn terkait dalam satuan tugas, yang mana bnn-bnp-bnkab/kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada presiden, gubernur dan bupati/walikota, dan yang masing-masing (bnp dan bn kab/kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan bnn.
merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan mpr-ri nomor vi/mpr/2002 melalui sidang umum majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia (mpr-ri) tahun 2002 telah merekomendasikan kepada dpr-ri dan presiden ri untuk melakukan perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. 
oleh karena itu, pemerintah dan dpr-ri mengesahkan dan mengundangkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagai perubahan atas uu nomor 22 tahun 1997. 
berdasarkan uu nomor 35 tahun 2009 tersebut, bnn diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 
baca juga:pendamping pkh belum terima data kpm bansos pkh 
yang diperjuangkan bnn saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (narco terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (narco for politic). (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 14 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan