Story Hadiah Lebaran Idul Fitri, 63 Tahun Perjuangan Panjang THR dari 1953

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 16:31

Story Panjang THR, 63 Tahun Perjuangan Panjang THR dari 1953-ilustrasi-Tangkapan Layar

Pada Tahun 1961 - Surat edaran yang semula bersifat imbauan, berubah menjadi peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan “Hadiah Lebaran” kepada pekerja minimal 3 bulan bekerja.

Pada Tahun 1994 - Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri dengan mengubah istilah “Hadiah Lebaran” menjadi “Tunjangan Hari Raya” atau THR Idul Fitri yang kita kenal sampai sekarang.

Pada Tahun 2016 - Pemberian THR direvisi. THR dapat diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional.

pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan, merevisi peraturan mengenai THR tersebut.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Peraturan terbaru itu menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya.

Selain itu kewajiban pengusaha untuk memberi THR tidak hanya diperuntukan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak.

Termasuk yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, (PKWT).

Perihal seputar THR ini juga menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan besaran APBN setiap tahunnya. (*)

story hadiah lebaran idul fitri, 63 tahun perjuangan panjang thr dari 1953                            koranlinggaupos.id - kegembiraan dirasakan saat berada di bulan suci ramadan dan hari raya idul fitri, selain bertambahnya pahala menjadikan umat islam lebih dekat dengan sang pencipta.
kebahagiaan ramadan pun menjadi bertambah dengan bertambahnya rezeki yang salah satunya datang dari pemerintah yakni tunjangan hari raya idul fitri atau thr.
kini sepertinya di negeri ini telah menjadi tradisi dengan adanya thr atau tunjangan hari raya idul fitri.
perlu diketahui di dunia ini hanya ada di indonesia yang mempunyai konsep thr.
baca juga:gaji 13 juni, thr h-10 idul fitri, maaf honorer gigit jari tak akan dapat
thr ini sudah ada sejak tahun 1951, yang awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil, namun kini telah dibagikan kepada semua pekerjaan karena sesuai aturan perundang-undangan.
thr ternyata ada perjuangan organisasi pekerja indonesia pusat (sobsi) yang menuntut tunjangan hari raya sebagai upaya untuk meningkatkan standar pekerja indonesia pada periode 1953-1961.
pada tahun 1951 - pemberian thr mermula pada perdana menteri soekiman memberikan tunjangan kepada pns yang saat itu diberi nama pamong pradja dengan berupa uang persekot atau pinjaman awal.
tujuan tersebut agar mendorong kesejahteraan masyarakat dan pegawai lebih cepat.
baca juga: ingin uang thr dari pj wako dan ketua dprd, ini caranya
uang tersebut atau persekot akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan berikutnya.
pada tahun 1952 - kaum pekerja dan buruh menggelar aksi protes dan menuntut pemerintah memberikan tunjangan yang sama seperti pekerja pns atau pamong pradja.
pada tahun 1954 - akhirnya perjuangan kaum buruh dan pekerja terkabul, keputusan tersebut dikeluarkan menteri perburuhan indonesia dengan mengeluarkan surat edaran tentang hadiah lebaran atau thr.
dan kabar tersebut disampaikan ke setiap perusahaan untuk memberikan “hadiah lebaran” untuk para pekerjanya sebesar seperdua-belas dari upah.
baca juga:bakal calon bupati bagi-bagi thr melalui koran linggau pos
pada tahun 1961 - surat edaran yang semula bersifat imbauan, berubah menjadi peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan “hadiah lebaran” kepada pekerja minimal 3 bulan bekerja.
pada tahun 1994 - menteri ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri dengan mengubah istilah “hadiah lebaran” menjadi “tunjangan hari raya” atau thr idul fitri yang kita kenal sampai sekarang.
pada tahun 2016 - pemberian thr direvisi. thr dapat diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional.
pemerintah melalui kementrian ketenagakerjaan, merevisi peraturan mengenai thr tersebut.
baca juga:jangan samakan dengan pusat, thr dan gaji 13 tidak boleh lebih dari gaji pns 2024 daerah, berikut rinciannya 
perubahan ini tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016.
peraturan terbaru itu menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapatkan tunjangan hari raya.
selain itu kewajiban pengusaha untuk memberi thr tidak hanya diperuntukan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak.
termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (pkwt).
baca juga:pns full senyum thr 100 persen, mulai dari tunjangan anak angkat hingga beras cair, berikut rinciannya
perihal seputar thr ini juga menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan besaran apbn setiap tahunnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 29 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan