Masa Jabatan Bupati Musi Rawas dan Muratara Diperpanjang? Ini Penjelasan Pengamat Politik

Reporter: M YASIN |

Editor: SULIS |

Jumat , 29 Mar 2024 - 21:51

Peneliti Lembaga DRK - Kurniawan Eka Saputra-Foto : Dokumen Linggau Pos -

Lalu dalam konteks Pilkada Musi Rawas dan Muratara, apakah putusan MK No. 27/PUU-XXII/2024 akan memperpanjang masa jabatan Bupati/Wakil Bupati sampai dengan tepat 5 (lima) tahun sejak dia dilantik? Berdasarkan penjelasan Hakim MK terhadap norma putusan tersebut, tidak makna keserentakan yang telah di desain oleh pembentuk undang-undang. Maka, keserentakan Pilkada 2024 tetap akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan :

1. Bahwa pelaksanaan Pilkada Mura dan Muratara tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024, sama dengan jadwal nasional.

2. Bahwa masa jabatan Bupati Mura dan Muratara hanya akan berjalan sampai dengan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Mura dan Muratara setelah menyelesaikan seluruh tahapan pilkada dengan pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

3. Bahwa ada tafsir masa jabatan bupati/wakil bupati Musi Rawas dan Musi Rawas Utara hasil Pemilu Tahun 2020 yaitu Hj. Ratna Machmud/Hj. Suwarti dan Devi Suhartoni/Inayah akan sampai pada TMT pelantikan yang bersangkutan. Penjelasan terhadap norma dan makna putusan MK 27/PUU-XXII/2024 telah secara jelas menyatakan bahwa 'masa jabatan hanya berlangsung sampai dengan pelantikan bupati/wakil bupati Musi Rawas dan Musi Rawas Utara terpilih Pilkada Tahun 2024 sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Artinya tidak ada penundaan atau pilkada dahulu, baru pelantikan dilakukan setelah pasangan bupati/wakil bupati hasil Pilkada 2020 habis masa jabatan sesuai dengan TMT.

Kesimpulannya bahwa tidak akan ada penundaan dan perpanjangan masa jabatan Hj. Ratna Machmud/Hj. Suwarti maupun Devi Suhartoni Inayah sampai habis TMT dilantik.

"Tafsir tersebut tidak tepat dalam memaknai putusan MK 27/PUU-XXII/2024 terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah," tegasnya. (*)

masa jabatan bupati musi rawas dan muratara diperpanjang? ini penjelasan pengamat politik                            musi rawas, koranlinggaupos.id - masa jabatan bupati dan wakil bupati musi rawas dan bupati musi rawas utara (muratara) periode 2021-2026 dipotong.
ini karena kebijakan pemerintah melaksanakan pilkada serentak 2024. 
masa jabatan bupati dan wakil bupati kedua daerah tersebut berakhir setelah bupati terpilih dari hasil pilkada 2024 dilantik.
peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra menjelaskan, putusan mahkamah konstitusi (mk) no. 27/puu-xxii/2024 yang mengabulkan sebagian petitum (permohonan) para pemohon terkait judicial riview (uji materi) pasal 201 ayat (7) undang-undang no. 10/2016 tentang pilkada yang berbunyi : "gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024'. 
baca juga:7 tanaman penghasil uang dengan cepat
dalam putusan mahkamah tersebut pasal 201 ayat (7) di rubah menjadi : 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024, sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan".
putusan tersebut secara subtansional merubah makna pasal 201 ayat (7) terkait :
pertama, bahwa para kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilu 2020 akan menjabat sampai dilantiknya kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilu 2024 dan tidak lagi menjabat hanya sampai tahun 2024.
kedua, ada frasa kalimat yang menyatakan 'sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan'. artinya, meskipun dinyatakan menjabat sampai dilantiknya kepala daerah/wakil kepala hasil pemilu 2024, tapi jika melewati 5 (tahun) masa jabatan harus tetap diberhentikan.
baca juga:nelly sukses berkebun di balkon dan rooftop rumahnya
putusan ini sebenarnya terkait dengan putusan mahkamah konstitusi no. 12/puu-xxii/2024 yang menetapkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 pada bulan november 2024 (27 november 2024) dan melarang kpu untuk merubah jadwal. ini mementahkan usulan dan kesepakatan kpu, bawaslu, komisi ii dpr ri yang mengusulkan untuk memajukan jadwal pilkada pada bulan september 2024. 
karena dengan penyelenggaraan pilkada pada bulan november 2024, ada kemungkinan pada akhir 2024 (1 januari 2025) masih ada daerah yang pilkadanya dalam proses perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) di mahkamah konstitusi atau memasuki putaran kedua (ke-2).  
artinya, ada kontinuitas aturan terkait regulasi perpanjangan masa jabatan dan perubahan jadwal pilkada. 
"pada saat yang sama juga terjadi simplikasi proses transisi masa jabatan kepala daerah, karena tidak lagi memerlukan penjabat (pj), pelaksana tugas (plt) atau pelaksana harian (plh) bagi kepala daerah hasil pilkada 2020 setelah tahun 2025," jelasnya kepada koranlinggaupos.id.
baca juga:penanganan tindak pidana pemilu 2024 dievaluasi, ada apa ?
lalu dalam konteks pilkada musi rawas dan muratara, apakah putusan mk no. 27/puu-xxii/2024 akan memperpanjang masa jabatan bupati/wakil bupati sampai dengan tepat 5 (lima) tahun sejak dia dilantik? berdasarkan penjelasan hakim mk terhadap norma putusan tersebut, tidak makna keserentakan yang telah di desain oleh pembentuk undang-undang. maka, keserentakan pilkada 2024 tetap akan dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024.
dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan :
1. bahwa pelaksanaan pilkada mura dan muratara tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 november 2024, sama dengan jadwal nasional.
2. bahwa masa jabatan bupati mura dan muratara hanya akan berjalan sampai dengan pelantikan bupati/wakil bupati mura dan muratara setelah menyelesaikan seluruh tahapan pilkada dengan pelantikan pasangan calon terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024.
3. bahwa ada tafsir masa jabatan bupati/wakil bupati musi rawas dan musi rawas utara hasil pemilu tahun 2020 yaitu hj. ratna machmud/hj. suwarti dan devi suhartoni/inayah akan sampai pada tmt pelantikan yang bersangkutan. penjelasan terhadap norma dan makna putusan mk 27/puu-xxii/2024 telah secara jelas menyatakan bahwa 'masa jabatan hanya berlangsung sampai dengan pelantikan bupati/wakil bupati musi rawas dan musi rawas utara terpilih pilkada tahun 2024 sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh kpu. artinya tidak ada penundaan atau pilkada dahulu, baru pelantikan dilakukan setelah pasangan bupati/wakil bupati hasil pilkada 2020 habis masa jabatan sesuai dengan tmt. 
baca juga:wow, ada 450 asn dilaporkan ke bawaslu
kesimpulannya bahwa tidak akan ada penundaan dan perpanjangan masa jabatan hj. ratna machmud/hj. suwarti maupun devi suhartoni inayah sampai habis tmt dilantik.  
"tafsir tersebut tidak tepat dalam memaknai putusan mk 27/puu-xxii/2024 terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah," tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 30 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan